Kemensos: Perencanaan Kunci Keberhasilan Realisasi Anggaran
Realisasi anggaran Kemensos setara Rp 112,6 triliun dari pagu anggaran
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kementerian Sosial (Kemensos) RI menyatakan perencanaan yang kuat menjadi kunci keberhasilan realisasi anggaran di kementerian tersebut, sehingga bisa berjalan maksimal selama satu tahun terakhir.
"Untuk realisasi anggaran, Kemensos yang tertinggi. Saat ini realisasi sudah mencapai 84,04 persen atau setara Rp 112,6 triliun dari Rp 134 triliun dari pagu anggaran," kata Kepala Biro Perencanaan Kemensos RI Adhy Karyono saat dihubungi di Jakarta, Kamis (22/10).
Kemensos, ujar Adhy Karyono, menargetkan realisasi anggaran kementerian yang dipimpin Menteri Juliari P Batubara tersebut 99 persen. Meskipun angka 97 persen sudah tergolong tinggi, Kemensos akan tetap berupaya secara maksimal.
Kemensos memiliki sejumlah upaya agar semua anggaran yang dikucurkan oleh pemerintah pusat melalui APBN dapat dioptimalkan terutama realisasi bantuan sosial bagi masyarakat yang terdampak Covid-19.
"Kami tetap mencari target yang belum ketemu dan juga memberikan terobosan baru agar bansos diberikan kepada yang berhak," katanya.
Selain adanya perencanaan program yang kuat dan didukung analisis kebijakan yang matang, kerja sama dan koordinasi antara direktorat jenderal di lingkup Kemensos juga menjadi penting.
Sebab, dalam menjalankan berbagai program dan merealisasikan total anggaran yang mencapai Rp 134 triliun termasuk dana Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) tidak bisa hanya dibebankan pada satu direktorat jenderal saja.
"Pak Menteri selalu menyampaikan di Kemensos tidak ada 'superman' tapi semuanya super tim," ujarnya.
Selanjutnya, keberhasilan realisasi anggaran di Kemensos karena adanya komitmen yang kuat dari seluruh jajaran untuk bisa mengatasi berbagai persoalan terutama masalah penyaluran bantuan sosial.
Terakhir, sebagai kementerian dengan realisasi anggaran tertinggi dari seluruh kementerian dan lembaga yang ada, Kemensos juga mengoptimalkan fungsi pendampingan, baik dari Inspektorat Kemensos, Badan Pengawasan dan Pembangunan (BPKP), Kejaksaan Agung, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) hingga Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
"Kita selalu melakukan cross check bagaimana berjalan baik supaya tidak terjadi yang tidak diinginkan," katanya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika