Industri Pariwisata Halal Butuh Strategi Inovasi untuk Pulih
Pemerintah fokus pada dua strategi utama untuk membangkitkan kembali pariwisata RI.
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Industri pariwisata halal butuh strategi inovasi untuk bisa pulih di masa dan pascapandemi Covid-19. Deputi Gubernur Bank Indonesia, Sugeng menyebut pandemi telah mengubah lanskap bisnis pariwisata sehingga industri butuh adaptasi.
"Misal seperti masyarakat yang menjadi lebih perhatian pada kebersihan, keamanan, dan kesehatan, juga lebih memilih pada sustainable travel," katanya dalam International Conference on Muslim Friendly Tourism yang merupakan rangkaian Indonesia Sharia Economic Festival (ISEF) 2020, Kamis (29/10).
Sugeng menyebut saat ini pemerintah fokus pada dua strategi utama untuk membangkitkan kembali pariwisata Indonesia. Pertama, memastikan implementasi dari pengembangan pariwisata di 10 wilayah prioritas yang juga telah dikhususkan di lima wilayah super prioritas.
Kedua, memastikan implementasi dari kebijakan 3A yakni Access (akses), Amenity (kenyamanan), dan Attractiveness (daya tarik). Selain itu, pemerintah juga fokus untuk promosi dan peningkatan kapasitas dari praktisi industri.
"Persiapan fundamental yang harus terus kita siapkan adalah mengendalikan pandemi sehingga kita bisa kembali mengembalikan kepercayaan masyarakat global," katanya.
Deputi Bidang Industri dan Investasi Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemparekraf), Fadjar Hutomo mengatakan masa pandemi merupakan saatnya untuk kembali mengevaluasi kebijakan dan bersiap untuk pulih. Pandemi menjadi pukulan yang sangat berat tahun ini bagi industri.
Menurutnya, pemerintah telah mengalokasikan dana Rp 3,3 triliun khusus untuk pemulihan di sektor pariwisata. Baik berupa bantuan pada pemerintah daerah maupun praktisi di industri yang terkena dampak secara finansial.
"Kita saat ini fokus untuk pulih dengan berbagai strategi," katanya.
Misalnya, Fadjar mengatakan akomodasi baik hotel, tempat wisata, hingga transportasi perlu menerapkan protokol keamanan kesehatan. Pemerintah memberikan sertifikasi protokol ini secara gratis disertai dengan peningkatan kapasitas praktisinya melalui berbagai program pelatihan.
Industri didorong untuk mendapatkan skill baru untuk menuju era baru. Dalam rangka menuju pemulihan, industri juga memaksimalkan pasar konsumen domestik yang jumlahnya bisa mencapai 150 juta orang.
Ikuti Whatsapp Channel Republika