Dulu Koster dan Ganjar, Kini Koster dan Pramono 'Lawan' Kebijakan Pusat
Para kepala daerah dari PDIP sudah di Magelang sejak Sabtu, tapi belum masuk Akmil.
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kepala daerah dari PDIP hingga Senin (24/2/2025) pagi WIB, masih belum bergabung ikut retret di Akademi Militer (Akmil), Kota Magelang, Jawa Tengah. Padahal, mereka sudah berkumpul di sebuah kafe di Kota Magelang sejak Sabru (22/2/2025) siang WIB.
Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto menjelaskan, sebanyak 456 kepala daerah mengikuti retret. Dia mencatat, ada 47 kepala daerah yang belum mengikuti retret di Akmil. Di antara mereka, terdapat dua gubernur dari PDIP yang tidak ikut retret. Keduanya adalah Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung dan Gubernur Bali I Wayan Koster.
Bagi Wayan Koster, sikap tidak sejalan dengan program pemerintah pusat merupakan kedua kalinya. Dia bersama Gubernur Jawa Tengah saat itu Ganjar Pranowo pada medio Maret 2023, menolak perhetalan Piala Dunia U-20 di Bali. Hal itu pun sempat membuat kecewa Presiden Joko Widodo (Jokowi). Kali ini, Koster juga belum terlihat bergabung di Akmil lantaran mematuhi instruksi Ketua Umum DPP PDIP Megawati Soekarnoputri.
Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung ketika ditemui di Jakarta dan Bandara Internasional Yogyakarta, irit bicara kepada wartawan. Dia tidak secara berterus terang untuk memastikan diri akan ikut retret di Akmil, yang diinisiasi Presiden Prabowo Subianto.
Sementara itu, Bima menjelaskan, kemungkinan dalam waktu dekat ada sejumlah kepala daerah yang bergabung dalam acara retret atau pembekalan di kompleks Akmil. "Mengenai waktunya kapan, siapa saja mari kita tunggu," kata Bima di Kota Magelang, Ahad (23/2/2025).
Dia mengajak para wartawan untuk mengikuti perkembangan yang terjadi. "Mari teman-teman ikuti saja dan jangan ke mana-mana, silakan stand by di Akmil ini untuk mengikuti proses-proses selanjutnya yang pasti akan banyak hal menarik. Teman-teman lihat saja nanti. Ada keinginan untuk bergabung, kita tunggu saja. Ya yang belum bergabung 47 orang," kata Bima.
Sebelumnya, Wali Kota Yogyakarta, Hasto Wardoyo, menegaskan, para kepala daerah dari PDIP sudah siap mengikuti kegiatan tersebut. Hal itu ditunjukkan mereka dengan berkumpul di sebuah kafe di Magelang. Hanya saja, ia mengakui, keputusan ikut retret masih menunggu instruksi DPP PDIP.
"Ya saya kira semua sudah paham, hari ini kami menunggu di Magelang ini karena kita menunggu keputusan dari DPP PDI Perjuangan yang masih sangat dinamis di Jakarta," kata Hasto.
Sementara itu, annalis komunikasi politik Universitas Paramadina, Hendri Satrio membeberkan dua potensi dampak yang ditimbulkan terhadap situasi negara dan politik akibat larangan kepala daerah PDIP ikut retret di Akmil. Hal itu sebagai imbas keluarnya surat Nomor 7294/IN/DPP/II/2025 yang diteken Ketua Umum DPP PDIP Megawati Soekarnoputri.
Dalam suratnya, Megawati menjelaskan larangan kepala daerah PDIP ikut retret di Akmil akibat Sekjen Hasto Kristiyanto mengalami kriminalisasi di KPK. Adapun KPK menetapkan Hasto sebagai tersangka kasus buronan Harun Masiku.
Menurut Hendri, surat larangan itu berpotensi membuat kepala daerah usungan PDIP itu tidak tegak lurus dengan Presiden RI Prabowo Subianto. Dia menilai, surat larangan tersebut berpotensi membuat para kepala daerah asal PDIP pindah partai politik dengan mengatasnamakan rakyat.
Kepala daerah itu, kata dia, kemungkinan akan merasa pula bahwa mereka bisa menjadi kepala daerah lantaran rakyat yang memilihnya. "PDI Perjuangan apakah sudah menghitung kemungkinan kalau kepala daerah yang diusung oleh mereka berpotensi keluar demi memperjuangkan rakyat yang memilih mereka? Itu yang patut jadi sorotan," ucap Hendri.
Pengamat politik Universitas Muhammadiyah Kupang Dr. Ahmad Atang menegaskan, sikap Ketua Umum DPP PDIP Megawati Soekarnoputeri terkait retret kepala daerah sebagai bentuk penggembosan dan pembangkangan terhadap program Presiden Prabowo Subianto. Hal itu lantaran Megawati melarang kepala daerah yang sudah dilantik Prabowo untuk mengikuti retret.
"Instruksi Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri terhadap kepala daerah yang diusung PDIP untuk tidak menghadiri pembekalan/retret di Akmil Magelang merupakan bentuk pembangkangan dan penggembosan terhadap program presiden Prabowo Subianto. Langkah ini diambil sebagai reaksi partai terhadap penahanan Hasto Kristiyanto oleh KPK atas kasus Harun Masiku," katanya di Kota Kupang, NTT.
Ikuti Whatsapp Channel Republika