Serikat Pekerja Bank Malaysia Minta Moratorium Pinjaman
Moratorium pinjaman bank ini diberikan selama setidaknya enam bulan.
REPUBLIKA.CO.ID, KUALA LUMPUR -- Serikat Pekerja Bank Nasional Malaysia (NUBE) telah mendesak pemerintah dan anggota parlemen oposisi untuk bersama-sama meminta menteri keuangan untuk memulihkan moratorium pinjaman bank. Moratorium pinjaman bank ini diberikan selama setidaknya enam bulan melalui Anggaran 2021.
"Panggilan bersama ini dapat menjadi awal bagi kedua belah pihak untuk mengadakan diskusi lebih lanjut dan mengajukan proposal lain untuk mengurangi penderitaan masyarakat dan bisnis akibat pandemi COVID-19," kata Sekretaris Jenderal NUBE J Solomon di Kuala Lumpur, Kamis (29/10).
Dia mengatakan langkah tersebut akan mewujudkan semangat sejati dari nasihat yang diberikan oleh Yang Di-Pertuan Agung Sultan Abdullah untuk memastikan Anggaran 2021 tidak terhambat oleh pertengkaran politik.
Pernyataan tersebut mengacu pada seruan Minggu ini oleh Yang di-Pertuan Agong kepada semua anggota parlemen untuk memastikan bahwa anggaran tidak tergelincir karena dipolitisasi oleh anggota parlemen. Anggaran 2021 dijadwalkan akan diajukan di Parlemen pada 6 November.
Solomon mengatakan nasihat Istana Negara mengharuskan anggota parlemen dari kedua sisi perpecahan politik untuk menunjukkan bipartisan untuk kepentingan rakyat, pekerja dan bisnis yang terkena dampak pandemi.
"Mereka sangat membutuhkan Anggaran 2021 untuk mengatasi kesedihan dan rasa putus asa mereka karena gelombang ketiga pandemi merusak ekonomi dan Malaysia terus mencatat kasus positif tiga digit setiap hari," katanya.
Karena itu, ujar dia, pihaknya meminta pemerintah dan anggota parlemen oposisi untuk mengamati gencatan politik dan sebaliknya memberikan dukungan tegas mereka untuk setiap proposal yang efektif dan efisien yang terkandung dalam Anggaran 2021 terutama yang dapat memperbaiki kesengsaraan pekerja berupah rendah dan UKM.
NUBE mengatakan sudah ada banyak dukungan dari kedua sisi bahwa pengaktifan kembali moratorium sangat dibutuhkan, terutama untuk kelompok B40 dan M40 (kelompok tidak mampu) serta UKM yang terus berjuang untuk tetap bertahan di tengah kondisi ekonomi yang memburuk.
Menurut serikat pekerja, moratorium pinjaman enam bulan awal yang diperkenalkan oleh pemerintah pada April adalah langkah paling efektif untuk meringankan beban keuangan pekerja dan bisnis yang terpukul parah oleh kemerosotan ekonomi.
"Namun, berakhirnya moratorium pada September bertepatan dengan lonjakan kasus COVID-19 karena gelombang ketiga pandemi menjerumuskan bisnis dan pekerja ke dalam kekacauan lebih lanjut dan menghapus segala kemungkinan pemulihan ekonomi dini," katanya.
Menurut NUBE, keputusan pemerintah untuk mengganti moratorium dengan skema bantuan yang ditargetkan dengan persyaratan terlampir memiliki banyak kelemahan dan tidak cukup membantu jutaan pekerja yang terpinggirkan, termasuk pencari nafkah harian dan UKM.
"Di sisi lain, moratorium enam bulan lagi akan memberikan penangguhan hukuman yang sangat dibutuhkan secara menyeluruh kepada lebih dari delapan juta pekerja yang memiliki pinjaman bank serta majikan mereka yang menderita masalah arus kas yang mendesak," kata Solomon.
Dia menambahkan sektor perbankan dapat menunda pengumpulan pembayaran pinjaman mereka selama enam bulan lagi karena bank mencatat keuntungan sekitar RM32 miliar untuk 2019.
“Menurut Bank Negara, perbankan tetap dalam kondisi yang baik dan tangguh menghadapi dampak pandemi. Bank, terutama yang dimiliki oleh pemerintah, harus berkorban untuk kelompok B40 dan M40," katanya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika