Tiga Skema Pendanaan untuk Perkuat Infrastruktur Digital

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Johnny G Plate menyatakan Pemerintah Indonesia menerapkan tiga skema pendanaan untuk membangun infrastruktur digital yang kuat dan inklusif di Indonesia. Targetnya kata Johnny, pembangunan infrastruktur digital dapat meningkatkan konektivitas telekomunikasi dalam mengurangi kesenjangan digital.

"Memastikan keberlanjutan proyek-proyek ini melalui tiga skema pendanaan, pertama, Universal Service Obligation (USO) yang disumbangkan dari penyedia layanan telekomunikasi, kedua, penerimaan negara bukan pajak dari sektor TIK; dan ketiga Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)," ujar Johnny dalam siaran persnya usai menghadiri The Leadership Dialogue International Telecommunication Union Regional Development Forum Asia and The Pacific Region (RDF-ASP 2020) melalui virtual, Senin (2/11).

Johnny mengatakan, adanya pandemi Covid-19 menyadarkan banyak pihak tentang pentingnya digitalisasi, baik di tata kelola, kegiatan ekonomi, dan pendidikan. Karena itu, ia meyakini melalui tiga skema pembiayaan itu dapat mendukung pemerataan pembangunan infrastruktur konektivitas telekomunikasi.

"Pembiayaan campuran tersebut menunjukkan tindakan tegas Presiden Joko Widodo dan komitmen kuat untuk membangun infrastruktur yang kokoh dengan semangat inklusivitas, di mana tidak akan ada yang tertinggal," kata Johnny.

Johnny pun mengajak semua negara anggota ITU yang hadir untuk membangun infratsrukturdigital yang kuat dan inklusif. Menurutnya, pandemi Covid-19 harus menjadi lompatan besar mengubah ekosistem digital Indonesia kepada infrastruktur digital yang kuat dan inklusif.

Ia melanjutkan, dalam mempercepat transformasi digital, Kominfo memprioritaskan empat strategi, yakni penguatan infrastruktur digital, adopsi teknologi pendukung, pengembangan talenta digital, dan pembentukan hukum yang tepat untuk melengkapi regulasi primer.

"Strategi ini saling berhubungan dan sama pentingnya dalam upaya Indonesia untuk membangun infrastruktur digital di Indonesia, ungkapnya.

Mantan Anggota DPR RI itu menyatakan Pemerintah Indonesia menggunakan serat optik untuk meningkatkan konektivitas digital hingga kebijakan meluncurkan High-Throughput Satelit SATRIA-1. Satelit multifungsi itu digunakan untuk melengkapi jaringan kabel serat optik yang sudah terbangun.

"Untuk jaringan inti Indonesia, kami telah meluncurkan lebih dari 348 ribu kilometer kabel serat optik darat dan bawah laut, termasuk 12.148 kilometer di bawah Jaringan Tulang Punggung Serat Optik Nasional Palapa Ring oleh Kementerian Kominfo," tuturnya.

Selain itu, Kominfo juga mengembangkan infrastruktur TIK di seluruh nusantara. Secara rinci, jaringan ditopang dengan kombinasi kabel serat optik, microwave dan satelit HTS yang menghubungkan kota-kota dengan deployment jaringan fiber dan microwave serta menggunakan lima satelit nasional, dan empat satelit asing yang disewa

Hingga saat ini, Indonesia telah membangun lebih dari 533 ribu BTS untuk mengirimkan jaringan broadband seluler ke penerima. Bahkan, Pemerintah Indonesia kata Johnny, berencana meluncurkan High-Throughput Satellite SATRIA-1 pada kuartal ketiga tahun 2023.

"Kami berharap proyek ini dapat menyediakan akses internet di 150 ribu titik akses publik dari total 501 ribu titik akses publik di seluruh nusantara. Satelit ini akan memiliki total kapasitas 150 Gbps yang akan tiga kali lebih besar dari sembilan satelit yang ada di orbit Indonesia," tuturnya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika