Kamala Harris akan Ubah Kebijakan AS untuk Palestina

REPUBLIKA.CO.ID, WASHINGTON -- Wakil Presiden Amerika Serikat (AS) terpilih Kamala Harris mengatakan, pemerintahan Joe Biden akan mengubah sejumlah kebijakan kontroversial Presiden Donald Trump tentang Palestina dan Timur Tengah. Harris membuat banyak janji dalam wawancara akhir pekan lalu dengan Arab American News.

"Joe dan saya juga yakin pada kekuatan dan nilai dari setiap warga Palestina dan setiap warga Israel dan kami akan bekerja untuk memastikan bahwa Palestina dan Israel menikmati tindakan yang sama akan kebebasan, keamanan, kemakmuran dan demokrasi," ujar Harris dikutip laman Middle East Monitor, Selasa (10/11).

Harris juga berkomitmen bahwa pemerintahan yang dipimpin Biden dan dirinya bakal mengusung solusi dua negara bagi permasalahan Israel dan Palestina. Era Trump terjadi perubahan besar yang menyimpang dari posisi tradisional untuk berpihak pada pemerintah anti-Palestina ultra kanan Benjamin Netanyahu.

"Kami berkomitmen pada solusi dua negara, dan kami akan menentang setiap langkah sepihak yang merusak tujuan itu. Kami juga akan menentang aneksasi dan perluasan pemukiman," ujar Harris.

Harris juga berjanji untuk membatalkan keputusan Trump mencabut organisasi yang memberikan bantuan kritis dan bantuan kepada Palestina. "Akan mengambil langkah segera untuk memulihkan bantuan ekonomi dan kemanusiaan kepada rakyat Palestina, mengatasi krisis kemanusiaan yang sedang berlangsung di Gaza, membuka kembali konsulat AS di Yerusalem Timur, dan bekerja untuk membuka kembali misi Palestine Liberation Organization (PLO) di Washington," kata Harris.

Mengenai Timur Tengah yang lebih luas, Harris mengatakan bahwa di Suriah, pemerintahan yang dipimpin Biden bakal berdiri dengan masyarakat sipil dan pro-demokrasi di Suriah. Dia juga berjanji akan membantu memajukan penyelesaian politik di mana rakyat Suriah memiliki suara.

Harris juga menyatakan bahwa AS tidak akan diam mengenai langkah Saudi yang kerap mendatangkan malapetaka di wilayah tersebut. "Alih-alih bersiaga saat pemerintah Arab Saudi mengejar bencana, kebijakan berbahaya, termasuk perang yang sedang berlangsung di Yaman, kami akan menilai kembali hubungan AS dengan Arab Saudi dan mengakhiri dukungan untuk perang yang dipimpin Saudi di Yaman," kata Harris.

Harris juga mengomentari larangan Muslim yang sangat kontroversial oleh Trump. Dia menegaskan bahwa diskriminasi dan kefanatikan tidak akan mendapat tempat dalam pemerintahan Biden-Harris.

"Pada hari pertama kami di kantor, Joe dan saya akan membatalkan perjalanan Muslim non-Amerika dan larangan pengungsi dan menjadikan Amerika, sekali lagi, sebagai tujuan penyambutan bagi para imigran dan pengungsi, termasuk dengan menaikkan batas penerimaan pengungsi," ujarnya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika