Mendes Minta Perempuan Desa Mengelola Dana Eks PNPM

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Peran perempuan desa dalam program pembangunan desa di Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) masih sangat kecil dibandingkan peran laki-laki desa. Terkait hal itu, Menteri Desa PDTT Abdul Halim Iskandar meminta agar perempuan desa berperan lebih besar, khususnya pengelolaan dana eks Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM).

Mendes yang akrab disapa Gus Menteri ini, mengungkapkan dana eks UPK PNPM yang saat ini bergulir Rp 12,7 triliun sedang ditransformasikan kedalam program pengelolaan dana Badan Usaha Milik Desa bersama (BUMDESma) di tingkat kecamatan. Keinginan Mendes agar perempuan desa terlibat menjadi manajer BUMDESma pengelolaan dana eks UPK PNPM, karena masih rendahnya angka partisipasi perempuan di program desa.

"Harapan saya kepada seluruh stakeholder program BUMDES, agar Manager perempuan mendapatkan ruang yang lebih dibanding laki-laki dalam hal mengelola eks UPK PNPM," kata Mendes Abdul Halim, dalam konferensi pers, Rabu (11/11).

Mendes menilai pemberian atensi lebih kepada perempuan desa merupakan bagian dari 18 program SDGs (Suistainable Development Goals) Desa, yang dituangkan dalam Desa Ramah Perempuan dan Desa Peduli Anak.

Salah satu yang perlu ditekankan dari Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa yakni 2,7 juta dari 8 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM) adalah Perempuan Kepala Keluarga (Peka). Karena itulah Kemendes ingin menekankan capaian Desa Ramah Perempuan dan Desa Peduli Anak, dua hal ini tidak bisa dipisahkan.

Data menunjukkan dari tahun ke tahun angka partisipasi kasar perempuan di jenjang SMA dan sederajat perempuan di desa sudah lebih tinggi dibanding laki-laki. Namun ketika memasuki dunia riil pekerjaan perempuan mengalami penurunan. Hal ini bisa dilihat di mana proporsi perempuan menggunakan telepon genggam cenderung lebih rendah daripada laki-laki.

Hal itu, menurut dia, artinya jaringan komunikasi dan peluang memperoleh pengetahuan secara mandiri bagi perempuan itu lebih rendah daripada laki-laki. Padahal lifelong education konsep hari ini bisa dikatakan dengan menggunakan smartphone. Begitu juga bila melihat posisi distribusi perempuan di jabatan manajer.

"Kita lihat pada jabatan manajer pada perempuan cenderung yang lebih rendah daripada laki-laki hampir separuh itu misalnya 2019 posisi perempuan 30,63 persen, dan laki-laki 69,37 persen. Nah di situlah maka kita harus berupaya bagaimana perempuan desa bisa jadi manajer di BUMDESma," jelasnya.

Abdul Halim meyakini banyak sekali perempuan desa yang cukup punya kemampuan mengelola program desa, seperti yang terjadi di Jawa Timur. "Kita punya kebijakan penglola koperasi perempuan, dengan asumsi perempuan jauh lebih sedikit lebih detil dalam mengelola dana," katanya.

Dengan demikian, ia menilai hampir bisa dipastikan kalau dana BUMDESma dikelola oleh perempuan maka akan lebih selamat. Karena itulah, ia berharap distribusi manajer perempuan untuk pengelolaan lembaga keuangan desa sebagai Transformasi dari UPK PNPM diperbesar.

Ikuti Whatsapp Channel Republika