Jerman Siapkan Rencana Alokasikan Vaksin Corona

Jerman sudah mempersiapan rencana terbaik, juga sebelum vaksin corona yang efektif mendapat izin dari lembaga berwenang. Ada dua tema utama yang dirancang terkait dengan “Hardware“ atau perangkat keras dan “Software“ atau perangkat lunak.

Dalam tema “Hardware“; pemerintah federal dan 16 negara bagian bekerja sama mengembangkan rancangan nasional pembagian tugas dan struktur organisasi serta logistik untuk pengiriman, penyimpanan dan vaksinasi di seluruh negeri.

Pemerintah negara bagian bertanggung jawab menyiapkan 60 pusat vaksinasi di seluruh Jerman. Juga menyiapkan gudang penyimpanan khusus berupa lemari pendingin bersuhu minus 70° Celsius.

Pemerintah federal akan membayar biaya pembelian vaksin, sementara militer Jerman “Bundeswehr“ akan membantu pengiriman dan distribusinya. Juga ada rencana untuk membentuk tim profesional buat memvaksinasi staf serta penghuni rumah perawatan lansia.

Dalam bidang hardware harus diakui Jerman merupakan jagonya. Namun tantangan terbesar yang dihadapi justru dalam tema software. Jadi terkait pertanyaan mengenai regulasi mengenai siapa, kapan dan bagaimana vaksinasinya.

Kelompok prioritas

Dalam fase pertama vaksinasi ada skala prioritas yang mula-mula sangat ketat dan secara bertahap dilonggarkan. “Skala prioritas bisa diberlakukan selama beberapa bulan“, demikian pernyataan menteri kesehatan Jerman, Jens Spahn.

Berdasar prioritas nasional, pada fase pertama pusat vaksinasi yang bertugas melakukan vaksinasi. Baru pada fase kedua para dokter praktek bisa melakukan vaksinasi pada kelompok yang tidak termasuk prioritas.

Tapi pertanyaanya siapa yang masuk kelompok prioritas? Bagaimana pembagian vaksin tahap pertama yang jumlahnya masih terbatas? Untuk itu pemerintah Jerman mengajak dewan etik nasional, akademi ilmu pengetahuan nasional Leopoldina dan komisi tetap vaksinasi Robert-Koch-Institut untuk duduk semeja membahas tema sulit ini.

Lembaga tertinggi ini akan menyusun rekomendasi target vaksinasibagi kalangan politik. Rekomendasi ini hendak mengatur akses yang adil dan terstruktur pada vaksin yang tersedia.

Mula-mula hendak dicegah proses sakit berat dan kasus kematian akibat Covid-19. Khususnya di kalangan warga yang memiliki risiko tinggi yang signifikan. Selain itu juga yang hendak dilindungi dari infeksi adalah personal yang menangani orang sakit serta manula yang menghadapi risiko berbahaya.

Juga untuk menjamin kehidupan publik tetap berjalan, para guru, polisi, petugas pemadam kebakaran serta pegawai jawatan kesehatan mendapat prioritas vaksinasi.

Strategi menunggu vaksinnya tersedia

“Namun semuanya belum ada rincian resminya“, kata presiden komisi vaksinasi Thomas Mertens di Berlin. “Kami biasanya mulai merencanakan strategi vaksinasi, jika vaksinnya sudah mendapat izin dan tersedia. Baru setelah itu dirilis rekomendasi vaksinasi nasional, yang kemudian dilaksanakan oleh negara-negara bagian“, ujar Mertens menambahkan.

Situasi aktual Covid-19 saat ini adalah, masih sedikit data menyangkut ujicoba yang sedang berlangsung. Akibatnya terlalu banyak variabel yang belum diketahui. "Namun hingga akhir tahun ini akan disusun Matrix dengan hierarki yang jelas“, demikian diungkap dalam dokumen bersama.

Vaksinasi hendaknya bersifat sukarela, demikian kata para pakar yang juga didukung kanselir Angela Merkel. Namun untuk meredam dinamika pandemi Covid-19, antara 55 hingga 65 persen warga Jerman harus ikut program vaksinasi, demikian angka dari kementrian kesehatan.

Masalahnya, tidak sedikit warga Jerman yang menjadi penentang vaksinasi. Bahkan untuk imunisasi penyakit lainnya seperti campak, hingga kini masih banyak warga yang menolak.

Kampanye vaksinasi harus efektif

Para pakar juga sepakat, politik harus melakukan kampanye yang efektif agar program sukses. Mereka mengharapkan transparansi, komunikasi yang bagus dan regulasi parlementer yang jelas dan tegas. Pasalnya, justru di parlemen sendiri ada keluhan menyangkut tindakan pencegahan pandemi corona yang disepakati pemerintah.

“Bagi rakyat amat penting untuk menghormati mereka dan menjelaskan masalahnya dengan tegas“ ujar Gerald Haug, presiden akademi ilmu pengetahuan nasional Leopoldina.

Menteri kesehatan Jens Spahn juga menegaskan, pentingnya diskusi seluruh lapisan masyarakat Jerman, baik di kantor maupun di rumah. “Berlatar belakang kemungkinan terbatasnya dosis vaksin yang tersedia pada fase pertama, perlu argumen yang bagus dan logis siapa yang mendapat imunisasi pertama. Kalangan politik-lah yang harus menentukan, bukan para dokter“, ujar Spahn menandaskan.

Monitoring terpusat

Diskusi berikutnya yang dipicu para jurnalis adalah, kewajiban penyimpanan data mereka yang sudah divaksinasi dalam bank data terpusat. Sebelumnya dalam tema Corona-Warn-App pemerintah Jerman memutuskan desentralisasi penyimpanan data. Alasannya perlindungan data meminimalkan bahaya serangan peretas.

Kini Komisi Imunisasi menegaskan, mereka memerlukan akses cepat data untuk pengawasan. Juga untuk mengetahui adanya kemungkinan efek sampingan dan mengumpulkan pengalama dari vaksin terbaru. “Sayangnya di Jerman tidak ada register imunisasi nasional seperti misalnya di Finlandia“, ujar presiden komisi vaksinasi Mertens.

Artinya, berapa banyak orang yang sudah harus divaksinasi pada fase pertama, tidak jelas. Juga tidak jelas, kapan imunisasi akan dimulai. Para ilmuwan juga mengingatkan jangan terlalu berharap banyak bisa cepat kembali ke gaya kehidupan sebelum pandemi. Juga jika vaksinasi sudah dijalankan, kontak personal tetap harus direduksi, mengingat masih kecilnya kuota imunisasi. (as/vlz)

Ikuti Whatsapp Channel Republika