Panglima TNI: Pilkada Jangan Buat Persatuan Makin Memudar

REPUBLIKA.CO.ID, TIMIKA -- Panglima TNI Marsekal TNI Hadi Tjahjanto menegaskan, perbedaan pilihan politik selama kontestasi Pilkada Serentak 2020 yang berlangsung di berbagai daerah di Indonesia, jangan sampai membuat persatuan dan kesatuan di antara masyarakat setempat semakin memudar. Panglima TNI meminta masyarakat bersikap dewasa dalam berpolitik, berdemokrasi dan menyampaikan aspirasi.

Pesan itu disampaikan Panglima TNI saat menggelar tatap muka dengan para tokoh masyarakat, tokoh agama, dan tokoh adat di wilayah Provinsi Papua dan Papua Barat, di Hotel Rimba Papua Timika, Sabtu (29/11). "Bapak Panglima menyampaikan bahwa perbedaan dalam politik jangan sampai membuat persatuan dan kesatuan kita sebagai anak bangsa memudar. Jangan terpancing dengan berbagai isu hoaks yang dapat mengganggu persatuan dan kesatuan kita," pesan Panglima TNI yang disampaikan melalui Kapuspen TNI Mayjen TNI Achmad Riad kepada wartawan di Timika.

Dalam pertemuan dengan para tokoh Papua itu, Panglima TNI Hadi Tjahjanto didampingi Irwasum Polri Irjen Agung Budi Maryoto. Lebih lanjut Marsekal Hadi mengharapkan adanya kedewasaan sikap dalam berpolitik, berdemokrasi dan menyampaikan aspirasi.

"Semua komponen masyarakat yang ikut terlibat dalam penyelenggaraan Pilkada Serentak 2020 harus ikut terlibat membangun iklim demokrasi yang lebih baik, sehingga pada akhirnya agenda pilkada bisa sukses. Ujung dari pesta demokrasi itu, yaitu sesuatu yang fundamental bagi pembangunan dan peningkatan kesejahteraan rakyat," kata Marsekal Hadi.

Panglima TNI menegaskan bahwa wilayah Papua dan Papua Barat merupakan bagian tidak terpisahkan dari NKRI, mengingat kedua provinsi di ufuk timur Indonesia itu memiliki beragam potensi tetapi juga tantangan yang harus dapat dikelola secara baik dengan melibatkan seluruh elemen masyarakat setempat. Peran para tokoh masyarakat, tokoh adat dan tokoh agama di Papua, kata Panglima TNI, sangat penting dalam menjaga dan menciptakan suasana damai di tengah situasi yang terjadi dewasa ini, sekaligus menjadi jembatan antara pemerintah dengan masyarakat.

Nilai-nilai kearifan lokal warga Papua harus tetap dijaga dan terus dipelihara. Terbitnya Keppres Nomor 20 Tahun 2020 tentang Tim Koordinasi Terpadu Percepatan Pembangunan Kesejahteraan di Provinsi Papua dan Papua Barat yang diketuai oleh Wakil Presiden Ma'ruf Amin merupakan bukti keseriusan pemerintah untuk mengutamakan pendekatan kesejahteraan sebagai langkah utama menyelesaikan beberapa permasalahan di Provinsi Papua dan Papua Barat.

"Kita semua berjuang untuk terus meningkatkan kualitas masyarakat Papua dan Papua Barat melalui peningkatan kualitas pendidikan, peningkatan kualitas kesehatan, lapangan pekerjaan dan kualitas kehidupan agar masyarakat Papua dan Papua Barat lebih berperan dalam membangun daerahnya," kata Panglima TNI pula.

Ikuti Whatsapp Channel Republika