Pihak Berwenang AS Waspadai Penipuan terkait Vaksin Covid-19

REPUBLIKA.CO.ID, WASHINGTON -- Penyelidik dari Departemen Keamanan Dalam Negeri Amerika Serikat (AS) menghadapi gelombang baru upaya penipuan dari pihak-pihak yang mungkin berupaya memanfaatkan permintaan tinggi vaksin untuk mencegah infeksi virus corona jenis baru (Covid-19).

Pfizer dan Moderna, dua perusahaan obat yang mengajukan persetujuan vaksin Covid-19 darurat minggu ini, masing-masing mengatakan akan memproduksi dosis yang cukup untuk sekitar 20 juta orang pada bulan ini. Para pekerja medis, lembaga penegak hukum, dan pekerja di sektor penting lainnya diharapkan menjadi diantara yang pertama menerima vaksin.

Produksi vaksin Covid-19 akan ditingkatkan setelah itu. Namun, ini kemungkinan dapat memakan waktu sekitar beberapa bulan bagi perusahaan-perusahaan farmasi tersebut  untuk membuat dosis yang cukup untuk seluruh populasi negara yang berpenduduk 330 juta. Pihak-pihak yang ingin mengeksploitasi permintaan yang tidak terpenuhi menjadi perhatian Investigasi Keamanan Dalam Negeri, divisi Imigrasi dan Penegakan Bea Cukai AS (ICE) yang mengumumkan operasi baru minggu ini untuk menghentikan potensi kejahatan itu.

“Kami sangat prihatin dengan skema penipuan keuangan, karena orang yang mengira mereka membuka situs web yang sah diminta untuk memberikan data keuangan atau pribadi,” kata Steve Francis, asisten direktur untuk investigasi perdagangan global di ICE dan kepala Pusat Hak Kekayaan Intelektual lembaga, dilansir Stuff, Rabu (2/12).

Menurut Francis, ICE berusaha keras untuk menangani organisasi kriminal tersebut, yang disebut sangat kreatif dalam menemukan cara untuk mencoba mengeksploitasi orang-orang. Selama operasi ICE pada awal pandemi terjadi, agensi telah menargetkan penjahat yang mencoba mengirimkan peralatan pelindung pribadi palsu, seperti masker N95 palsu, serta tablet obat palsu seperti hydroxychloroquine.

ICE telah membuka lebih dari 700 penyelidikan kriminal terkait pandemi sejak April, menyita 27 juta dolar AS dalam keuntungan ilegal dan menutup 70 ribu domain situs web. Badan tersebut lebih menyoroti tentang pencurian data dan penipuan keuangan daripada kelompok kriminal yang mengirimkan botol vaksin palsu.

“Kami khawatir orang-orang akan online mencari cara untuk mendapatkan vaksinasi, dan mereka akan diminta untuk mendaftar untuk menerima perawatan dengan memberikan informasi identitas pribadi,” jelas Francis.

Pejabat Keamanan Dalam Negeri AS bekerjasama dengan perusahaan obat untuk memastikan vaksin dan produk lain diberi label dengan jelas. Perusahaan akan menyiapkan hotline untuk mengumpulkan petunjuk tentang potensi penipuan.

Francis mengatakan pengiriman pertama vaksin yang didistribusikan di AS akan diproduksi di dalam negeri. Namun, karena produksi juga meningkat secara global, pejabat bea cukai dan lainnya akan terus bekerjasama dengan perusahaan farmasi untuk mencegah produk palsu keluar dari pasar.

Ikuti Whatsapp Channel Republika