Simbol Negara Dahulu Divaksin Tingkatkan Kepercayaan Publik

REPUBLIKA.CO.ID, PADANG -- Anggota Komisi VI DPR RI dari Sumatra Barat, Nevi Zuairina, mengatakan pemerintah sudah mendatangkan vaksin Sinovac dari Cina sebanyak 1,2 juta dosis. Nevi berharap pemerintah secepat mungkin mendistribusikan vaksin agar upaya pengendalian Covid-19 lebih cepat.

Nevi pun mendengar adanya penolakan dari sejumlah masyarakat terhadap vaksin. Untuk itu, menurut Nevi, simbol-simbol negara harus menjadi contoh lebih dahulu untuk divaksin.

"Presiden, menteri-menteri, anggota DPR sebagai simbol masyarakat harus lebih dulu divaksin. Supaya masyarakat merasa aman dan percaya terhadap vaksin," kata Nevi di Padang, Rabu (9/12).

Nevi menambahkan, pemerintah juga memprioritaskan vaksinsasi terhadap orang-orang yang berdiri di garda terdepan dalam penanganan Covid. Seperti tenaga kesehatan, aparat keamanan, ASN, dan orang-orang yang terpapar Covid-19.

Selain itu, Komisi VI DPR berharap, pemerintah tidak menetapkan tarif tinggi untuk vaksin mandiri. Pemerintah harus menetapkan harga yang terjangkau supaya distribusi vaksin jadi lebih merata.

"Kami harap, harga vaksin harus sesuai dengan kemampuan warga negara. Jangan sampai mahal. Peserta BPJS bisa gratis vaksin," ucap Nevi.

Seperti diketahui, pemerintah sudah mendatangkan vaksin Sinovac dari Cina. Sekarang vaksin tersebut disimpan di PT Bio Farma Bandung. Sebanyak 1,2 juta dosis vaksin ini masih menunggu emergency use authorization (EUA) dari BPOM sehingga belum dapat didistribusikan.

Selain vaksin Sinovac, pemerintah juga telah menetapkan jenis vaksin Covid-19 lainnya melalui Surat Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/Menkes/9860/2020 tentang Penetapan Jenis Vaksin Untuk Pelaksanaan Vaksinasi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19). Yakni PT Bio Farma (Persero), AstraZeneca, China National Pharmaceutical Group Corporation (Sinopharm), Moderna, Pfizer Inc and BioNTech, serta Sinovac Biotech Ltd.

Ikuti Whatsapp Channel Republika