Indef: Reshuffle Kabinet Mampu Percepat Pemulihan Ekonomi

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Institute for Development of Economics and Finance (Indef) menilai langkah perombakan kabinet membuka harapan baru untuk mendorong pemulihan ekonomi nasional (PEN). Salah satunya mengakomodir bantuan sosial atau bansos secara transparan.

Direktur Eksekutif Indef Enny Sri Hartati mengatakan pemberian bansos mampu mendorong ekonomi dan penciptaan lapangan kerja saat pandemi. Hal ini bisa dicermati dari bantuan langsung tunai (BLT) subsidi upah sebesar Rp 2,4 juta per penerima, hingga bantuan jaringan pengaman sosial (JPS) Kementerian Tenaga Kerja (Kemnaker).

"Dari awal skemanya ini namanya bantuan, jadi seolah-seolah seperti dana perlindungan sosial. Padahal dana tersebut harus produktif dan berdampak bagi pemulihan ekonomi, jadi konsepnya harus jelas terlebih dahulu," ujarnya kepada Republika.co.id, Senin (28/12).

“Jika skema seperti itu tetap dipertahankan, tak ubahnya seperti transfer payment. Seolah seperti saweran untuk survival bertahan hidup," ucapnya.

Menurutnya jika skema diubah maka bagi pekerja maupun pelaku usaha dapat melanjutkan usaha atau pun mencari alternatif penghasilan dengan melakukan usaha. Adapun upaya survival-nya, lanjut Enny, melalui usaha, artinya pemulihan ekonomi segera terealisasi.

"Kalau yang sekarang ini kesannya kalau sudah disalurkan ya selesai. Padahal kan tidak. Kemudian apakah itu akan berdampak pada pemulihan ekonomi nasional ini tidak jelas ukuran maupun indikator keberhasilannya, efektivitasnya bagaimana?" tanya Enny.

Pemerintah, menurutnya, harus mengubah concern skema bantuan tersebut. Hal paling utama mencari persoalan sektor pekerja misalnya kurang lahan pekerjaan, dipecat dari kantor, bagaimana bantuan tersebut menjadi alternatif usaha bagi mereka. 

"Ini memang memerlukan kerja keras dari berbagai pihak, terutama kementerian terkait. Harusnya para penerima juga diberi pendampingan dan akses informasi yang baik, tak hanya sekedar memberi bantuan, namun juga menciptakan ekosistem yang meningkatkan produktivitas para pekerja," ucapnya.

Adapun program JPS Kemnaker terdiri dari program tenaga kerja mandiri (TKM) untuk penciptaan wirausaha, serta padat karya. Kemenaker menyiapkan anggaran Rp 500 miliar untuk tiga program, yakni program TKM, padat karya produktif dan padat karya infrastruktur.

Program JPS Kemnaker terdiri dari program tenaga kerja mandiri untuk penciptaan wirausaha, serta padat karya yang dapat menjadi pilihan bagi masyarakat agar terhindar atau mengurangi dampak dari pandemi. Adapun program penciptaan wirausaha itu bertujuan menciptakan lapangan kerja bagi masyarakat melalui kegiatan pemberdayaan dan berkelanjutan.

Sedangkan padat karya merupakan program pemberdayaan masyarakat yang menyasar para penganggur dan setengah penganggur, melalui kegiatan pembangunan fasilitas umum dan sarana produktivitas masyarakat dengan melibatkan banyak tenaga kerja. 

Per 2 Oktober 2020 telah menyalurkan bantuan program TKM kepada 1.985 kelompok wirausaha dengan melibatkan 39.700 orang dan 1.091 kelompok padat karya dengan melibatkan 21.820 orang pekerja. Dari data Kemnaker, pencairan dana bantuan BLT Subsidi Gaji sudah disalurkan sebanyak Rp 27,96 triliun atau sekitar 93,96 persen dari total anggaran yang disediakan.

Ikuti Whatsapp Channel Republika