Warga Israel Temui Jaksa ICC Dorong Penangkapan Netanyahu

REPUBLIKA.CO.ID, TEL AVIV -- Tekanan terhadap Netanyahu untuk mematuhi gencatan senjata tak hanya datang dari luar negeri Israel. Warga negara zionis itu pun menyuarakan keharusan perdana menteri itu untuk berpegang teguh kepada perjanjian yang sudah dibuat.

Yehuda Cohen, ayah dari sandera Israel-Amerika Nimrod Cohen, bertemu dengan kepala jaksa Mahkamah Kriminal Internasional pada hari Selasa, untuk membahas penggunaan surat perintah penangkapan terhadap Perdana Menteri Benjamin Netanyahu guna menekannya agar melaksanakan perjanjian gencatan senjata penyanderaan dengan Hamas secara penuh.

Selama pertemuan tersebut, Cohen meminta Karim Khan untuk bekerja sama dengan pemerintah Israel untuk mencapai akhir permanen perang di Gaza. Juga memastikan bahwa perjanjian gencatan senjata tidak dihentikan sebelum semua sandera yang tersisa dibebaskan.

Nimrod Cohen , seorang prajurit IDF yang saat itu berusia 19 tahun, diculik dari pos militer Nahal Oz selama serangan teror Hamas pada 7 Oktober 2023 di Israel selatan. Ia diperkirakan akan dibebaskan selama fase kedua kesepakatan, yang fase pertamanya dimulai pada hari Ahad dan akan berlangsung selama 42 hari.

Cohen disebut-sebut telah meminta Khan untuk menggunakan surat perintah penangkapan untuk Netanyahu, yang dikeluarkan pada bulan November atas tuduhan kejahatan perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan selama perang Gaza. Hal itu merupakan cara untuk menekan perdana menteri agar memperpanjang durasi perjanjian dengan Hamas. 

Selain itu, Cohen disebut-sebut telah mengangkat masalah penolakan pemerintah Israel untuk membuka komisi penyelidikan negara terkait serangan 7 Oktober dan perang berikutnya di Gaza.

“Jika surat perintah penangkapan [ICC] ini dapat membuat Netanyahu mengabaikan kepentingan pribadinya dan membuat kesepakatan yang mencakup sandera terakhir, maka itulah yang akan saya lakukan.”

Diperkirakan bahwa 91 dari 251 sandera yang diculik Hamas pada 7 Oktober masih berada di Gaza, termasuk jenazah sedikitnya 34 orang yang dipastikan tewas oleh IDF

Patuhi gencatan senjata

Pada Ahad, 19 Januari 2025 gencatan senjata antara Israel dan Hamas dimulai. Aqsa Working Group (AWG) menilai perjanjian gencatan senjata tersebut harus dikawal dengan ketat oleh komunitas internasional.

Presidium AWG, Anshorullah mengatakan, gencatan senjata itu paling utama harus dikawal oleh PBB dan pemimpin dunia lainnya. Selain mengawasi ketat entitas Zionis Israel, penting juga menekan Amerika Serikat (AS).

"Karena negeri itu (Amerika) selalu menjadi kolaborator kejahatan Zionis Israel dari masa ke masa, termasuk saat Israel melakukan genosida di Gaza," kata Anshorullah kepada Republika, Senin (20/1/2025)

Anshorullah mengatakan, cara agar Israel mematuhi kesepakatan gencatan senjata, adalah dengan melaksanakan dua keputusan lembaga dunia. Pertama, Resolusi Majelis Umum PBB tanggal 18 September 2024 yang mewajibkan Zionis Israel angkat kaki dari Tepi Barat dan Yerusalem selambatnya pada September 2024, sekaligus menerapkan embargo senjata dan ekonomi.

Kedua melaksanakan perintah Mahkamah Pidana Internasional (ICC) tentang penangkapan dan pengadilan atas rezim Benjamin Netanyahu.

"Sementara, untuk komunitas global diserukan agar terus memperkuat dukungan dan bantuan kepada Palestina melalui berbagai cara kampanye dan bantuan kemanusiaan, terutama gerakan boikot global terhadap semua yang terafiliasi dengan Zionis Israel," ujar Anshorullah.

Presidium Aqsa Working Group menegaskan, Zionis Israel memang sering berkhianat, mereka selalu melanggar berbagai perjanjian. Jangankan perjanjian gencatan senjata, bahkan partition plan tahun 1947 yang menjadi dasar pendirian apa yang disebut sebagai negara Israel saja mereka langgar.

Publik telah mengetahui bahwa Israel selalu tidak menyepakati perjanjian dan suka berbohong. Hal ini mengakibatkan kekhawatiran proses gencatan senjata gagal karena Israel tidak mau menepati janji.

Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Bidang Hubungan Luar Negeri dan Kerjasama Internasional, Profesor Sudarnoto Abdul Hakim mengatakan, harus ada pengawasan dan kontrol yang meyakinkan untuk menjamin keberlangsungan gencatan senjata bertahap ini benar-benar aman, lancar dan tidak ada pengkhianatan.

"Sebagai bagian dan tindak lanjut gencatan senjata ini, diharapkan proses hukum dan politik yang sudah dilakukan melalui ICJ (Mahkamah Internasional) bisa dilanjutkan tanpa dihalangi oleh veto Amerika Serikat," kata Prof Sudarnoto.

Ia menambahkan, begitu juga keputusan tentang kemerdekaan penuh Palestina, harus diyakinkan terwujud tanpa halangan di Dewan Keamanan PBB.

MUI juga Menyerukan seluruh masyarakat untuk terus meningkatkan dukungan kemanusiaan melalui lembaga lembaga kemanusiaan yang sah dan kredibel. Untuk itu, politik dan diplomasi kemanusiaan Indonesia perlu ditingkatkan.

"Diserukan kepada umat Islam dan seluruh masyarakat untuk tidak hiporia atas keberhasilan gencatan senjata ini, panjatkan syukur dan doa kepada Allah atas anugerah ini, tingkatkan ukhuwah islamiyah, basyariyah dan wathoniyah," ujar Prof Sudarnoto.

Ketua Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), KH Ahmad Fahrur Rozi yang akrab disapa Gus Fahrur menyambut baik upaya perdamaian dan menghentikan perang di Gaza, Palestina. Masyarakat internasional dan PBB harus melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan gencatan senjata dengan baik.

"Dunia Islam hendaknya bersatu bersungguh-sungguh membentuk sebuah tim pemantau dan pembangunan kembali Gaza secepatnya," kata Gus Fahrur.

Gus Fahrur berharap Presiden Prabowo Subianto ikut menyerukan kepada para pemimpin negara Arab dan sekitarnya untuk membuat gerakan dalam mengawali proses perdamaian ini.

Ia menambahkan, agar proses pembangunan pasca perdamaian dapat berlangsung dengan cepat dan permanen. "Kita berharap bantuan internasional bisa berjalan masuk dengan aman dan lancar," ujar Gus Fahrur.

Ikuti Whatsapp Channel Republika