Korsel Percepat Vaksinasi karena Varian Baru Covid-19

REPUBLIKA.CO.ID, -- Pemerintah Korea Selatan akan mempercepat upaya program vaksinasi virus Covid-19 ke masyarakat. Hal itu dilakukan setelah pemerintah Korsel mendapat banyak kritik atas program vaksinnya yang dinilai terlalu lambat.

Upaya percepatan vaksin ke masyarakat itu diungkapkan pejabat setempat pada Senin (28/12). Percepatan intujuga sebagai bentuk antisipasi setelah adanya deteksi kasus pertama varian virus Covid-19 di Korea Selatan, yang terkait dengan peningkatan pesat kasus wabah ini di Inggris.

Varian baru virus Covid-19, dianggap lebih menular daripada yang ada saat ini. Jenis varian Covid ini ditemukan di sebuah keluarga yang tiba di Korea Selatan dari London pada 22 Desember 2020 lalu, sebagaimana disampaikan Badan Pengendalian dan Pencegahan Penyakit Korea (KDCA) pada Senin (28/12).

"Setelah ditemukan varian baru ini, ketiganya telah diisolasi sejak dites positif," kata pejabat setempat dalam pernyataan resmi KDCA.

Strain baru virus muncul awal bulan ini di Inggris dan telah menjangkau beberapa negara Eropa, serta Kanada, Yordania dan Jepang. Hal itu mendorong lebih dari 50 negara untuk memberlakukan pembatasan perjalanan di Inggris, termasuk Korea Selatan, yang telah melarang penerbangan dari Inggris hingga akhir tahun.

Secara keseluruhan, menurut laporan KDCA ada 808 kasus baru hingga tengah malam pada Ahad (28/12) 03:00 GMT waktu setempat. Korsel telah melaporkan rekor 1.241 infeksi pada Jumat lalu.

Pihak berwenang Korsel juga telah memperingatkan ada penurunan mungkin terjadi karena kurang pengujian, dikarenakan selama akhir pekan dan liburan Natal. Namun Korsel memastikan pada Ahad lalu mereka telah memperpanjang langkah-langkah pembatasa sosial hingga awal Januari 2021.

Pemerintah Korea Selatan mendapat banyak kritik dari dalam negeri terkait meningkatnya kasus dan pengadaan vaksin dan rencana peluncurannya. Publik menyerukan vaksinasi pertama dimulai pada kuartal pertama tahun 2021 depan, beberapa bulan setelah beberapa negara seperti Amerika Serikat dan Uni Eropa yang juga memulai vaksinasi.

Kemarahan pada rencana vaksin telah merusak dukungan untuk Presiden Moon Jae-in, yang peringkat ketidaksetujuannya telah meningkat ke level tertinggi sepanjang masa hampir 60 persen, kata jajak pendapat Realmeter pada hari Senin (28/12).

BPOM Korsel sebagai regulator juga akan mempersingkat periode persetujuan vaksinasi dan perawatan dari rata-rata 180 hari menjadi hanya 40 hari. Hal itu telah diumumkan oleh Kementerian Keamanan Makanan dan Obat Korsel pada hari Ahad lalu.

"Proses persetujuan tambahan untuk distribusi dan penjualan vaksin, yang biasanya memakan waktu beberapa bulan, akan dipersingkat menjadi sekitar 20 hari," kata kementerian itu sebagaimana dilansir dari Aljazirah.

Petugas medis dan penduduk lanjut usia akan mulai menerima vaksinasi pada Februari 2021. "Kemudian rencana untuk memvaksinasi masyarakat luas semakin cepat," kata kepala staf kepresidenan Noh Young-min.

“Pemerintah sedang melakukan semua yang dapat dilakukan untuk memajukan kerangka waktu ini dan juga membuat kemajuan,” katanya menambahkam

Korea Selatan telah merencanakan pembelian dosis vaksin yang cukup untuk melakukan vaksinasi ke 46 juta orang atau lebih dari 85 persen populasi negara ginseng ini.

Noh mengatakan pihak berwenang mengharapkan populasi Korea Selatan mencapai tingkat kekebalan kawanan (herd imunity) melalui vaksin yang disuntikkan lebih cepat daripada banyak negara lain. Hingga saat ini, Korea Selatan telah melaporkan total 57.680 kasus virus Covid-19, dengan 819 angka kematian.

Ikuti Whatsapp Channel Republika