FPI, Mobil Listrik, dan Ancaman Geopolitik

REPUBLIKA.CO.ID, Oleh: Abdullah Sammy, Jurnalis Republika

Mobil listrik berpotensi mengubah tatanan dunia secara cepat. Bersamaan dengan semakin masifnya pengunaan mobil listrik, maka ketergantungan terhadap komoditas minyak bumi akan berkurang. Sebaliknya, komoditas sumber daya utama yang 'diperebutkan' akan bergesar menjadi nikel.

Jika skenario ini terjadi tentu akan menggeser peta geopolitik. Timur Tengah tak lagi jadi spektrum utama yang 'diperebutkan', melainkan bergeser ke Indonesia. Indikasi dari skenario itu terjadi sudah nampak dengan jelas akhir-akhir ini.

***

Sebelum berbicara jauh seputar potensi dan ancaman nikel, saya ingin mengawali ulasan ini dengan mengaitkannya pada persoalan FPI. Isu FPI telah menimbulkan pro atau kontra di tengah masyarakat.

Pada tulisan ini, saya tak akan masuk pada konteks perdebatan dukung atau tolak FPI. Sebab preferensi pro-kontra terkadang menyempitkan nalar dalam menelaah persoalan yang lebih besar. Sehingga yang tercipta bukanlah kebenaran melainkan pembenaran atas perasaan suka atau tidak.

Meminjam istilah Pariser dalam Dostilio dan Welch (2019), "to be a good citizen, it's important to be able to put yourself in other people's shoes and see the big picture". Intinya, kita mesti menempatkan diri pada sisi berbeda agar bisa melihat gambar besar (big picture) dari sebuah persoalan.

Terkait FPI, mari kita membedahnya secara lebih luas. Sebab selama ini pembahasan FPI hanya berkutat pada isu-isu yang bersifat mikro. Bagaimana jika persoalan FPI ditarik secara lebih makro? Apakah ada kepentingan global di balik polemik FPI ini?

Tentu orang-orang yang gemar teori konspirasi senang mengutak-atik pertanyaan tersebut. Terlebih kemudian muncul momen yang 'cukup aneh' saat staf kedutaan asing berkunjung ke markas FPI di Petamburan di tengah isu yang sedang panas-panasnya.

Muncul klarifikasi dari kedutaan negara sahabat itu bahwa kedatangan staf mereka adalah untuk mengetahui jalur demo FPI. Alasan yang cukup unik disampaikan dalam kondisi Covid-19.

Suka atau tidak, persoalan FPI ini membuktikan adanya atensi internasional. Atensi yang tak hanya tercermin dari kedatangan staf kedutaan asing, tetapi bisa juga dilihat dari luasnya pemberitaan media internasional.

Lantas apakah hal ini menandakan FPI memang punya daya tarik global? Saya pikir masih jauh dari itu. Sebab skala organisasi, agenda, maupun ide yang disuarakan FPI umumnya hanya berkutat pada isu mikro di tataran lokal dalam negeri Indonesia.

Isu yang disuarakan lebih sering berupa tutup-menutup tempat hiburan. Kalaupun ada isu berbau politik yang diusung FPI itupun masih dalam tataran lokal, seperti Pilkada dan Pilpres.

Narasi bahwa FPI terkait jaringan global sepeti ISIS agaknya masih sukar dicerna logika. Sebab jika hal itu benar sudah pasti Habib Rizieq Shihab tak bisa dengan nyamannya bermukim di Arab Saudi yang menjadi basis kekuatan militer Amerika di Timur Tengah.

Saya justru melihat ketertarikan asing pada isu FPI justru bukan terkait FPI itu sendiri, tapi lebih pada gestur memandang Indonesia. Saya menduga atensi ini ada hubungannya dengan nikel. Ini mirip seperti gestur asing memandang Timur Tengah pasca-Perang Dunia II.

Pasca-Perang Dunia II, asing semakin tertarik dengan konstelasi nasional di Timur Tengah. Ketertarikan pada konstelasi ini dikarenakan potensi pengelolaan sumber daya minyak. Jones (2012) lewat artikel penelitiannya berjudul America, Oil, and War in the Middle East menggambarkan relasi peran global pada konstalasi nasional di Timur Tengah yang kemudian meletupkan sejumlah konflik hingga perang.

Jika banyak yang menyatakan konflik yang terjadi di Timur Tengah adalah aliran kepercayaan Sunni vs Syiah, maka penelitian ini justru menunjukkan sebaliknya. Aliran kepercayaan hanya sekadar bumbu dari konflik yang akarnya adalah soal penguasaan lahan minyak.

Penyebab boom minyak kala itu terkait pula dengan teknologi kendaraan berbahan bakar fosil yang semakin meroket pengunaannya di dunia sejak 1970-an. Walhasil bahan bakar minyak (BBM) pun ibarat emas yang menjadi salah satu komoditas paling dicari di muka bumi.

Memang relasi sumber daya alam dan konflik bukan perkara baru. Sejak revolusi industri sejarah mencatat ada relasi antara penemuan teknologi, kebutuhan akan komoditas, dan konflik politik. Hobsbawm (1983, 1987) lewat triloginya yakni The Age of Revolution, The Age of Capital, dan The Age of Empire menggambarkan pergeseran konflik dunia sejak revolusi industri.

Penemuan mesin uap nyatanya menggencarkan imprealisme barat. Dengan mesin uap, armada barat bisa kapan saja menjamah belahan dunia lain tanpa tergantung musim.

Komoditas yang saat itu menjadi rebutan utama adalah rempah-rempah. Situasi yang menyebabkan wilayah Nusantara jadi medan konflik.

Namun sejarah peradaban berubah. Rempah-rempah tak lagi jadi komoditas utama. Pada era pasca-perang dunia, minyak bumi mulai menjadi komoditas nomor satu. Akibat teknologi kendaraan bermotor semakin jamak menjadi kebutuhan masyarakat dunia, arah 'kolonisasi' pun bergeser ke kawasan Timur Tengah yang kaya akan komoditas bahan bakar kendaraan bermotor. Bersamaan dengan itu pula peta konflik bergeser ke jazirah Arab.

Sampai sekarang minyak bumi masih jadi komoditas utama. Hingga kini pula wilayah Timur Tengah masih lekat dengan konflik.

Sekalipun minyak bumi masih menjadi komoditas utama yang diperebutkan, tetapi indikasi akan kembali terjadinya perubahan semakin terasa. Teknologi mobil listrik yang kini semakin jamak diadaptasi industri otomotif, diprediksi akan mempercepat pergeseran komoditas utama dari minyak bumi ke nikel. Ya, nikel sebagai bahan baku utama baterai kendaraan listrik diprediksi akan menggantikan minyak fosil sebagai komoditas utama yang 'diperebutkan'.

Negara penghasil bijih nikel terbesar di dunia tak lain adalah Indonesia. Walhasil situasi ini tentu memberikan peluang sekaligus ancaman besar bagi Indonesia.

Peluang besar karena secara ekonomi Indonesia akan mendapat nilai tambah yang amat besar. Tapi di sisi lain, sejarah sudah membuktikan di sebuah negara yang kaya komoditas, maka di sana pulalah ancaman konflik terbuka lebar.

Karena itu menjadi kewajaran apabila atensi asing terarah pada Indonesia. De javu era kejayaan rempah-rempah pun membayangi Indonesia.

Potensi konflik akibat nikel sudah tercemin nyata. Sebagai gambaran, di wilayah Sulawesi yang dikenal kaya akan sumber daya nikel, ditemukan beroperasinya drone pengintai dari salah satu negara asing. Kerusuhan pun sempat pecah di lokasi pengolahan nikel yang dimiliki salah satu negara asing di Sulawesi.

Pemerintah Indonesia sendiri menyadari kekuatan nikel sebagai senjata di tengah percaturan politik dagang dunia. Karenanya saat Uni Eropa memberlakukan boikot terhadap produk Sawit, pemerintah Indonesia membalasnya dengan ancaman boikot nikel.

Hal yang langsung membuat Uni Eropa 'berteriak'. Entah kebetulan atau tidak, di tengah panas-dingin hubungan itu, salah satu negara pimpinan Uni Eropa tiba-tiba mendatangi kantor FPI.

Saya punya firasat kedatangan itu bukan tidak sengaja dilakukan. Sebab kita semua tahu, markas FPI di Petamburan sedang jadi lokasi utama yang disorot media. Sudah barang tentu datangnya orang berwajah Eropa ke markas FPI tersebut akan menjadi santapan empuk media. Ada kesan bahwa kunjungan wakil asing ke markas FPI itu adalah sebagai sebuah pesan.

Terlepas benar atau tidaknya kesan tersebut, satu hal yang mesti dicermati pemerintah adalah bagaimana belajar dari pengalaman sejarah. Sejarah mengajarkan kepada kita banyak negara di Timur Tengah ataupun Amerika Latin yang hancur karena lemahnya konsolidasi internal mereka.

Terlalu fokus berkelahi di dalam dan melupakan ancaman sesungguhnya yang ada di luar. Walhasil, kekayaan sumber daya minyak yang melimpah tanpa didukung soliditas internal menjadi bom waktu yang bisa dimanfaatkan kekuatan asing.

Kehancuran sejumlah bangsa yang kaya sumber daya minyak, seperti Irak atau Venezuela, bisa jadi pelajaran. Polarisasi internal yang gagal dituntaskan di kedua negara itu menjadi bom waktu yang kemudian meluluhlantakkan kedua negara.

Polarisasi yang tercipta tak terlepas persoalan inklusivitas yang sejak awal gagal terbangun di kedua negara itu. Tanpa inklusivitas baik secara ekonomi, politik, hingga keadilan, bangsa itu terpolarisasi hingga akhirnya mudah tercipta/ 'diciptakan' konflik.

Jadi sudah saatnya kita untuk waspada. Mari hentikan segala hal yang berpotensi melemahkan konsolidasi internal kita sebagai sebuah bangsa. Sebab peluang sekaligus ancaman besar sudah ada di depan mata.

Ingat, di era kejayaan rempah-rempah, bangsa ini pernah porak-poranda karena konflik internal politik pecah belah (divide et impera). Semoga kita belajar dari sejarah. Mengutip pidato Bung Karno, "Kita kuat karena bersatu, bersatu karena kita kuat!"

Ikuti Whatsapp Channel Republika