Tahun Ini Jabar Genjot Kargo, Selamatkan Bandara Kertajati
Hal ini sesuai dengan pencanangan Kertajati sebagai pusat logistik nasional.
REPUBLIKA.CO.ID, BANDUNG -- Potensi kargo yang tinggi dinilai bisa menghidupkan Bandara Kertajati, Majalengka. Ini sekaligus melepas ketergantungan dari masih belum normalnya penerbangan komersial.
Kepala Dinas Perhubungan Jawa Barat Hery Antasari pada 2021 akan kembali menghidupkan aktivitas bandara Kertajati melalui bisnis kargo dan umroh. “Sudah menjadi quick wins kami 2021, Kertajati jadi pusat logistik,” ujar Hery di Bandung, Rabu (5/1).
Hery mengatakan, program ini menindaklanjuti perintah Gubernur Jabar Ridwan Kamil yang sudah mencanangkan Kertajati sebagai pusat logistik nasional pada 2019. Karena pandemi, upaya menindaklanjuti rencana ini sedikit melambat.
“Kita akan mencoba memproses kembali, tahun lalu kami sudah berkirim surat ke Kementerian Perhubungan, tapi adanya pandemi jadi di-hold, kami akan dorong lagi,” katanya.
Dinas Perhubungan sendiri, kata Hery, sudah beberapa kali menggelar pertemuan dengan jajaran direksi PT Bandarudara Internasional Jawa Barat (BJIB) membahas peluang menggenjot kargo. “Di divisi pemulihan ekonomi daerah ini dibahas juga, kebetulan di situ stakeholder ada,” katanya.
Menurutnya jika tidak ada pandemi, Bandara Kertajati dipastikan bakal hidup baik dari sisi penerbangan komersial maupun kargo. Ketika kondisi masih normal, dua layanan dari Bandara Husein Sastranegara ini bahkan beralih ke sana. Hery menilai penting Bandara Kertajati dihidupkan lewat aktivitas kargo juga umroh dan haji oleh pemeritah pusat. Karena, Jawa Barat dalam urusan Bandara Kertajati beberapa kali “dikecewakan” oleh kebijakan pusat.
“Kita tidak masuk dalam 7 bandara internasional oleh Kemenhub, lalu soal tempat pemeriksaan keimigrasian oleh Kementerian Agama yang berdampak pada pemberangkatan umroh dan haji, kalau Kertajati jadi pusat kargo dan umroh, ini jadi semacam kompensasi 'kekecewaan',” paparnya.
Karena itu pada 2021 ini, Hery memastikan Dishub maupun tim Pemulihan Ekonomi Daerah akan berupaya keras agar peluang tersebut terealisasi terutama lewat dukungan kebijakan pemerintah pusat. “Bentuknya kan bisa peraturan Menteri Perhubungan,” katanya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika