Komisi III Harap Kapolri Baru Persatukan Internal Kepolisian

Ketua Komisi III harap Kapolri baru bisa persatukan internal kepolisian.

Republika/nawir arsyad akbar
Ketua Komisi III DPR Herman Hery di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (12/1).
Rep: Nawir Arsyad Akbar Red: Bayu Hermawan

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Komisi III DPR Herman Hery mengatakan, pihaknya belum mengetahui nama yang diusulkan Presiden Joko Widodo menjadi Kapolri pengganti Jenderal Idham Azis. Ia hanya mengharapakan, orang nomor satu di Polri itu dapat mempersatukan internal kepolisian.

Baca Juga


"Tentunya sosok ke depan yang kita harapkan sosok yang bisa menyatukan Polri, menyatukan internal Polri," ujar Herman di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (12/1).

Menurutnya, sampai saat ini masih adanya kelompok-kelompok tertentu di internal Polri. Bahkan tak jarang ada sosok-sosok yang diafiliasikan kepada pejabat Polri tertentu. "Untuk menyatukan internal Polri tentu mudah-mudahan senior junior bisa disatukan, kemudian ya tentu tidak ada lagi orangnya siapa, kelompoknya siapa," ujar Herman.

Komisi III, kata Herman, sekali lagi tak mencampuri ihwal pemilihan nama calon Kapolri yang ditunjuk oleh Jokowi. Sebab kelima nama yang direkomendasikan oleh Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) memiliki kelebihan masing-masing dan memenuhi syarat.

"Kami berharap ke depan figur Kapolri betul-betul menjadi seorang pemimpin yang negarawan bisa membawa institusi ini menjadi promoter sebenarnya," ujar politikus PDIP itu.

 

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Mahfud MD, menyatakan presiden belum mengirim nama calon Kapolri ke DPR RI. Menurut dia, nama-nama yang beredar di publik saat ini merupakan spekulasi belaka. 

Dia mengatakan, belum ada yang tahu siapa calon Kapolri pengganti Jenderal Idham Azis. Dia mengungkapkan, itu karena Presiden Joko Widodo masih terus mempertimbangkan secara seksama siapa sosok yang paling tepat untuk jabatan tersebut. 

Mahfud kemudian mengungkap cara khas yang sering dilakukan presiden dalam memilih pejabat, yakni dengan meminta dibuatkan lima draf surat pengusulan yang berisi nama-nama yang berbeda. Barulah pada saat yang tepat presiden menandatangani salah satunya. 

"Nama calon Kapolri yang beredar di media sekarang msh tebak-tebak buah nangka alias spekulasi. Sampai saat ini Presiden belum mengirim nama calon Kapolri ke DPR," ujar Mahfud lewat akun Twitternya, @mohmahfudmd, dikutip Selasa (12/1). 

 

BACA JUGA: Update Berita-Berita Politik Perspektif Republika.co.id, Klik di Sini
Berita Terpopuler