DPR Minta Pemerintah Buat Platform Pengganti WhatsApp

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Anggota Komisi I DPR Al muzzammil Yusuf mendukung jika pemerintah ingin membuat plaform pengganti WhatsApp (WA). Ia optimistis Indonesia memiliki segala sumber daya yang dibutuhkan guna mewujudkannya.

Al muzzammil menyatakan isu keamanan data menjadi masalah krusial dalam pembaruan WhatsApp. Masyarakat khawatir datanya disalahgunakan WhatApp demi kepentingan tertentu. Oleh karena itu, ia mendorong pemerintah bertindak cepat dan kreatif.

"Saya kira pemerintah melalui Kementrian Kominfo perlu mendorong lahirnya platform lokal ini. Kita kan tidak kurang pakar teknologi komunikasi. Kalau di zaman Habibie kita bisa buat industri pesawat, sekarang kita buktikan bisa bangkit di industri kreatif komunikasi," kata Al muzzammil pada Republika, Rabu (13/1).

Al muzzammil meminta pemerintah mendorong dan memfasilitasi kerjasama dengan para ahli di bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi, termasuk dari kampus-kampus ternama di Tanah Air. Ia berharap momen perubahan kebijakan WhatsApp menyadarkan pemerintah supaya membuat platform serupa.

"Saya kira peluang ini bukan hanya dengan berpindah pada platform lainnya produk luar negeri tapi lebih penting lagi juga peluang besar untuk memunculkan platform kreasi lokal," ujar Al muzzammil.

Al muzzammil mencontohkan pemerintah Turki mampu memanfaatkan peluang ini dengan promosi kreasi produk lokal. Hal inilah yang mestinya dilakukan pemerintah Indonesia. "Pemerintah dan warga Turki tengah beralih ke platform lokal buatan mereka BiP," sebut Ketua Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan DPP PKS tersebut.

Sebelumnya, para pengguna WhatsApp menerima notifikasi soal persetujuan ketentuan dan kebijakan baru yang diluncurkan pada 8 Februari 2021. Pembaruan WhatsApp diantaranya tentang layanan dan caranya memproses data, cara bisnis menggunakan layanan yang di-hosting oleh Facebook untuk menyimpan dan mengelola chat WhatsApp dan cara WhatsApp bermitra untuk menawarkan integrasi produk.

Sementara itu, Communication and Information System Security Research Center (CISSReC) menekankan pentingnya bagi Indonesia untuk memiliki layanan perpesanan sendiri serupa WhatsApp. Salah satu tujuannya guna menghindari penyalahgunaan data oleh pihak asing.

Peneliti CISSReC Ibnu Dwi Cahyo menyebut institusinya telah memperjuangkan pembuatan layanan perpesanan hasil pengembangan dalam negeri sejak bertahun-tahun silam. Namun upaya itu tak mendapat respon positif dari pemerintah.

"CISSReC sejak 2014 usul ke pemerintah buat platform medsos, chatting dan email sendiri mandiri terserah mau punya negara, swasta atau patungan. Tapi itu harus didorong," kata Ibnu pada Republika, Selasa (12/1). 

Ikuti Whatsapp Channel Republika