Wacana Vaksinasi Mandiri yang Muncul Kembali

REPUBLIKA.CO.ID, oleh Antara, Febrianto Adi Saputro, Mimi Kartika

Pemerintah masih membuka kemungkinan vaksinasi Covid-19 lewat jalur mandiri melalui korporasi. Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin mengatakan ada kemungkinan vaksinasi Covid-19 mandiri oleh perusahaan, dengan syarat untuk semua karyawannya bukan hanya untuk direksi dan jajaran atas perusahaan saja.

"Namun itu belum final. Masih dalam diskusi. Kami terbuka untuk diskusi karena objektif kami adalah vaksinasi sebanyak-banyaknya, secepat-cepatnya, dan semurah-murahnya," katanya dalam rapat kerja dengan Komisi IX DPR yang diikuti melalui akun Youtube DPR RI di Jakarta, Kamis (15/1).

Budi mengatakan, pihaknya sudah berbicara dengan beberapa menteri lain tentang kemungkinan vaksinasi secara mandiri di luar vaksinasi yang diprogramkan pemerintah. Menurut Budi, yang harus diperhatikan dari vaksinasi mandiri tersebut adalah jangan sampai muncul narasi di masyarakat bahwa yang memiliki uang dan bisa membeli mendapatkan vaksinasi lebih cepat.

"Karena itu, jangan sekarang. Vaksinasi mandiri nanti saja setelah vaksinasi wajib untuk tenaga kesehatan dan pekerja publik sudah diberikan. Jangan langsung di depan," kata Budi.

Menurut Budi, pengadaan vaksin untuk vaksinasi mandiri juga harus dilakukan di luar pemerintah. Itu berarti pihak swasta yang mengadakan sendiri melalui produsen vaksin.

"Yang penting vaksinnya ada di WHO, disetujui oleh BPOM, dan datanya harus satu dengan data pemerintah. Jangan sampai berantakan," katanya.

In Picture: Pesohor dan Youtuber Terima Suntikan Vaksin di Bandung

Anggota Komisi IX DPR Saleh Partaonan Daulay merespons terkait adanya opsi vaksin Covid-19 mandiri yang disampaikan Menkes Budi Gunadi Sadikin. Ia mengatakan opsi tersebut boleh saja ditawarkan, namun, dengan berbagai catatan.

"Pertama, harus dipastikan keamanan dan mutu vaksinnya. Produsen vaksin juga harus jelas. Karena itu, vaksin tersebut harus betul-betul di bawah pengawasan BPOM RI," kata Saleh saat dikonfirmasi, Jumat (15/1).

Kedua, pelaksanaannya harus melalui pendekatan kemanusiaan. Menurutnya, sedapat mungkin harus dihindari muatan bisnis dan profit.

"Sebab, saat ini semua pihak sedang fokus menghadapi pandemi yang banyak menyisakan persoalan sosial ekonomi di masyarakat," ujarnya.

Ketiga, Saleh menambahkan, vaksinasi mandiri dilakukan atas pengawasan kemenkes dan dinkes-dinkes yang ada. Hal tersebut dimaksudkan agar masyarakat yang divaksin dapat termonitor dengan baik.

"Termasuk pengawasan pascaimunisasi. Dengan begitu, KIPI (jika ada), dapat diantisipasi sejak awal," tuturnya.

Saleh meyakini, opsi tersebut merupakan salah satu cara untuk mempercepat proses vaksinasi yang dilaksanakan. Termasuk, untuk memudahkan pendataan bagi warga yang divaksin.

"Jumlah target sasaran kan 181,5 juta. Kalau semua ditangani pemerintah, ya bisa saja. Tetapi, itu butuh waktu yang tidak singkat. Apalagi, wilayah Indonesia yang berbentuk kepulauan. Untuk distribusi vaksin saja, butuh waktu," ungkapnya.

Kementerian Kesehatan (Kemenkes) menyatakan, hingga Jumat (15/1), sebanyak 15.031 penduduk Indonesia sudah disuntik vaksin Covid-19. Jumlah ini termasuk Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang menerima suntikan vaksin Covid-19 perdana pada Rabu (13/1).

"Orang yang sudah divaksin 15.031. Iya (termasuk Presiden)," ujar Direktur Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular Kemenkes Siti Nadia Tarmidzi saat dikonfirmasi Republika, Jumat.

Siti Nadia mengatakan, 87 kabupaten/kota sudah melaksanakan vaksinasi Covid-19. Daerah itu tersebar di 33 provinsi, kecuali Sulawesi Barat yang pada Jumat dini hari terjadi gempa bumi sehingga belum melaksanakan vaksinasi.

"87 kabupaten/kota di 33 provinsi karena Sulawesi Barat gempa ya," kata Nadia.

Program vaksinasi tahap pertama mulai dilaksanakan di daerah pada Kamis (14/1). Penerimaan suntik vaksin di daerah itu diawali pejabat setempat dengan menggandeng selebritas, tokoh agama, dan tokoh masyarakat.

Untuk memutus rantai penularan Covid-19, pemerintah menargetkan vaksinasi kepada 181,5 juta penduduk Indonesia. Saat ini, telah disiapkan 31 ribu vaksinator untuk membantu pelaksanaan vaksinasi di seluruh Tanah Air.

Setelah dilakukan vaksinasi kepada 1,4 juta tenaga kesehatan dan tenaga penunjang kesehatan, vaksinasi akan dilanjutkan untuk 17,4 juta petugas pelayanan publik esensial. Namun, mereka yang belum bisa mendapatkan vaksinasi adalah para penyintas dan masyarakat yang kondisinya sedang tidak sehat.

Ikuti Whatsapp Channel Republika