Kemenkes: Aplikasi Bermasalah, Bukan Nakes tak Mau Divaksin

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ratusan tenaga kesehatan (nakes) di Tanah Air dikabarkan tidak menghadiri vaksinasi Covid-19. Kementerian Kesehatan (Kemenkes) mengaku, para tenaga medis tidak diimunisasi karena kendala saat registrasi ulang di aplikasi Pedulilindungi.

"Registrasi ulang di aplikasi Pedulilindungi yang bermasalah. Jadi, bukan nakes yang tidak mau divaksin kan," ujar Direktur Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular Langsung Ditjen P2P Kementerian Kesehatan (Kemenkes) Siti Nadia Tarmizi  saat dihubungi Republika, Selasa (19/1).

Jadi, ia menegaskan tidak ada nakes yang menolak, mereka semua justru ingin disuntik. Bahkan, ia menyebutkan nakes yang memiliki penyakit penyerta juga ingin diimunisasi karena mengetahui bahwa vaksin ini betul-betul melindungi. Sebab, vaksin ini sudah dijamin keamanannya. Nakes juga mengetahui manfaatnya sehingga mendapatkan izin penggunaan darurat dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM).

"Jadi, nakes tahu itu melindungi dia," ujarnya.

Terkait pembenahan registrasi ulang di aplikasi Pedulilindungi, Nadia meminta menanyakannya ke Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) atau Telkom karena dua pihak ini yang membuat aplikasi dan menjalankan sistemnya.

"Kemenkes hanya memanfaatkan data dalam aplikasi ini.
Kami juga tidak mengerti kenapa masih ada masalah dengan Pedulilindungi, tetapi kalau ada kendala, ya dibereskan," ujarnya.

Sejauh ini, ia menyebutkan sebanyak 41 ribu nakes telah mendapatkan vaksinasi Covid-19 hingga per Selasa (19/1). Hingga saat ini Kemenkes belum mendapatkan laporan kejadian ikutan pascaimunisasi (KIPI). Meski sistem registrasi bermasalah, pihaknya menargetkan sebanyak 500 ribu nakes mendapatkan vaksinasi, kemudian hingga akhir Februari kembali menyelesaikan vaksinasi untuk 900 ribu nakes.

"Total 1,4 juta nakes yang dotargetkan selesai disuntik vaksin Covid-19 hingga akhir Februari 2021. Insya Allah kami optimistis, makanya berupaya seoptimal mungkin," kata perempuan yang juga menjabat sebagai juru bicara vaksin Covid-19 dari Kemenkes ini.

Sebelumnya, sebanyak 166 nakes di Kota Semarang, Jawa Tengah, tidak hadir dalam pelaksanaan vaksinasi Covid-19 tahap pertama. Pelaksanaan vaksinasi bagi para nakes itu akan dijadwalkan ulang.

Sementara itu, sebanyak 35 nakes tidak datang ke fasilitas kesehatan (faskes) sesuai jadwal yang telah ditetapkan pada empat hari pertama pelaksanaan vaksinasi di Kota Solo. Padahal, 35 nakes tersebut sudah melakukan registrasi sehingga sudah terdata di Primary Care BPJS Kesehatan.

Persatuan Perawat Nasional Indonesia (PPNI) angkat bicara mengenai kabar ratusan nakes yang tidak menghadiri vaksinasi Covid-19. PPNI mengaku belum menerima laporan mengenai penolakan, justru keluhan sistem pendaftaran yang menjadi kendala nakes ketika mendapatkan vaksin.

"Sebelumnya memang ada yang buat meme di UGD Rumah Sakit menolak vaksin, tetapi setelah kami telusuri ternyata itu hanya bergurau dan untuk hiburan. Kenapa banyak nakes yang belum divaksinasi karena hambatan pendaftaran," kata Ketua Umum PPNI Harif Fadhillah saat dihubungi Republika, Selasa (19/1).

Harif menyebutkan, beberapa laporan keluhan yang masuk kepada pihaknya adalah ada nakes yang telah terdaftar dan mendapatkan pesan singkat (SMS) blast tetapi kemudian statusnya berubah menjadi tidak terdaftar. Ada juga ketika nakes akan mendaftar ulang terkendala nomor induk KTP (NIK) yang terus dinyatakan salah padahal nomor dokumen kelendudukan ini sudah digunakan untuk berbagai hal.

Pihaknya juga mendapatkan laporan nakes yang awalnya menjadi prioritas pertama divaksin ternyata tiba-tiba diganti dengan vaksin periode yang akan datang. Bahkan, ada juga nakes yang telah berhasil daftar ulang tetapi tidak mendapatkan notifikasi jadwal vaksinasi yang katanya kode registrasiakan dikirimkan lewat SMS tetapi tidak muncul.

Kemungkinan terakhir, pihaknya tidak menutup kemungkinan para nakes ini tidak menyebutkan profesinya sebagai perawat. Misalnya perawat berstatus pegawai pemerintah namun hanya ditulis PNS, kemudian perawat yang bekerja di fasilitas kesehatan swasta hanya disebut karyawan swasta.

"Jadi, kalaupun tidak datang saat vaksinasi, kendala ada di sistem aplikasi Pedulilindungi," ujarnya.

Pihaknya mengaku telah menginformasikan permasalahan-prrmadlsalahan ini ke Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin melalui aplikasi pesan instan Whatsapp. Kemudian, dia melanjukan, Kemenkes mengaku berupaya membuat terobosan pendaftaran melalui Whatsapp.

"Tetapi kami belum mendapatkan perkembangannya lebih lanjut karena kan baru sehari. Yang jelas, dengan adanya pendaftaran ini maka kami berharap registrasi ulang jadi lebih mudah, ujarnya.

Pihaknya berharap pemerintah bisa mengatasi masalah ini karena PPNI bukan petugas yang ada di lapangan yang menyelenggarakan vaksinasi. Pihaknya sebagai petugas kesehatan yang sudah berjuang melawan virus meminta tidak dipersulit dengan hal yang bersifat administratif dan rumit.

Ikuti Whatsapp Channel Republika