Pemerintahan Joe Biden Tetap Deportasi Ratusan Imigran
Pada masa kampanye, Joe Biden berjanji berhenti mendeportasi sebagian imigran
REPUBLIKA.CO.ID, HOUSTON -- Presiden Joe Biden telah mendeportasi ratusan imigran pada masa-masa awal pemerintahannya. Padahal, pada masa kampanye, dia berjanji untuk berhenti mengeluarkan sebagian orang yang masuk Amerika Serikat (AS) secara ilegal.
Seorang hakim federal pekan lalu memerintahkan pemerintahan Biden untuk tidak memberlakukan moratorium deportasi 100 hari. Namun, keputusan itu tidak mengharuskan pemerintah untuk menjadwalkannya.
Dalam beberapa hari terakhir, Penegakan Imigrasi dan Bea Cukai AS (ICE) telah mendeportasi imigran ke setidaknya tiga negara, 15 orang ke Jamaika pada 28 Januari serta 269 orang ke Guatemala dan Honduras sehari berikutnya. Penerbangan deportasi lainnya dijadwalkan pada Senin (1/2).
ICE mengatakan telah mendeportasi orang ke Jamaika dan mematuhi perintah pengadilan pekan lalu. Pejabat di Honduras mengkonfirmasi bahwa 131 orang berada dalam penerbangan deportasi yang mendarat Jumat (29/1). Penerbangan lain yang mendarat di Guatemala pada hari yang sama memiliki 138 orang, dengan tambahan 30 orang diharapkan tiba Senin.
Baik Biden dan Wakil Presiden Kamala Harris secara vokal menentang prioritas imigrasi pemerintahan Donald Trump selama kampanye kepresidenan. “Penting bagi Presiden Biden dan Wakil Presiden Harris untuk menyadari bahwa meskipun keinginan mereka sangat jelas tentang bagaimana imigran diperlakukan, kami terus melihat di tingkat lokal imigran dianiaya dan diabaikan,” kata direktur eksekutif dari Diocesan Migrant & Refugee Services, Melissa Lopez.
Gedung Putih pada Jumat (29/1) mengeluarkan kembali pernyataan percaya moratorium sepenuhnya sesuai. "Presiden Biden tetap berkomitmen untuk mengambil tindakan segera untuk mereformasi sistem imigrasi kami untuk memastikan menjunjung tinggi nilai-nilai Amerika sambil menjaga komunitas kami aman," ujarnya.
Biden diperkirakan akan mengeluarkan serangkaian perintah eksekutif terkait imigrasi pada Selasa (2/2) di tengah konfirmasi yang diharapkan dari Alejandro Mayorkas sebagai Menteri Keamanan Dalam Negeri. Perintah itu diharapkan mencakup pembentukan satuan tugas untuk menyatukan kembali keluarga yang terpisah selama pemerintahan Trump.
Ikuti Whatsapp Channel Republika