Tolak Pengusiran, Hamas Sebut 3 Tujuan Strategis Perlawanan Warga Palestina

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Babak baru perang Hamas Palestina melawan Israel kini terjadi. Israel dengan segala teknologi militer serba canggih dukungan Amerika membombardir Gaza dan Tepi Barat Palestina yang hanya memiliki senjata seadanya. 

Pemimpin gerakan perlawanan Hamas di Jalur Gaza, Khalil al-Hayya, menekankan bahwa komitmen untuk gencatan senjata dan mendirikan negara Palestina yang sepenuhnya merdeka.

"Jika penjajahan Israel berakhir, senjata akan tetap menjadi milik rakyat dan negara, melindungi sumber daya dan hak-hak mereka," ujarnya di sebuah media sosial.

Dalam pidato yang disampaikannya pada kesempatan Idul Fitri, dan mengenai sikap terhadap tawaran gencatan senjata, Al-Hayya menegaskan penolakan terhadap penghinaan dan degradasi rakyat Palestina, dengan menyatakan, "Tidak ada pemindahan atau deportasi." Menyikapi mereka yang bertaruh pada Hamas dan faksi-faksi perlawanan yang mengabaikan tanggung jawab mereka, atau menyerahkan rakyat mereka pada nasib yang tidak diketahui yang dikendalikan oleh penjajahan sesuai keinginan zionis, ia berkata, "Kalian sedang berkhayal."

"Kami menerima usulan untuk menghentikan perang dua hari lalu dan kami menyetujuinya."

Terkait tawaran gencatan senjata, pemimpin Hamas di Gaza mengatakan bahwa gerakannya "menerima usulan dari para mediator dua hari lalu," dan mengumumkan bahwa pihaknya "menanganinya secara positif dan menyetujuinya," serta berharap bahwa "pendudukan tidak akan menghalangi dan menggagalkan upaya para mediator."

Al-Hayya mengemukakan bahwa Hamas dan faksi-faksi perlawanan Palestina proaktif dalam negosiasi dengan Israel melalui mediator selama satu setengah tahun, menetapkan tujuan bagi diri mereka sendiri, terutama menghentikan agresi terhadap Gaza. Fokus pada hak-hak rakyat Palestina atas tanah air mereka. Juga membebaskan tahanan dari penjara Israel.

Ia menekankan bahwa perlawanan telah menanggapi semua tawaran secara bertanggung jawab dan positif. Tujuannya mencapai sasarannya untuk menghentikan perang dan karena kepedulian terhadap rakyat. "Kami telah mencapai tahap lanjutan dalam dialog," kata al-Hayya

Selain itu, Al-Hayya menekankan bahwa gerakan tersebut "berusaha untuk mencapai dan mewujudkan persatuan rakyat Palestina, dengan mendatangi Rusia dan kemudian China sebanyak dua kali. Kemudian menyimpulkan kesepakatan untuk membentuk pemerintahan konsensus nasional yang terdiri dari para ahli."

Ia menambahkan bahwa pemerintah "kemudian menanggapi usulan Mesir untuk membentuk komite pendukung masyarakat guna mengelola sektor tersebut, yang bertanggung jawab penuh atas semua aspek. Komite tersebut akan terdiri dari tokoh-tokoh nasional yang independen, dan orang-orang ini akan mengemban tugas mereka sejak kesepakatan dicapai, untuk memblokir segala kemungkinan propaganda oleh musuh."

Dalam konteks yang sama, Al-Hayya menyatakan bahwa "tahap lanjutan telah dicapai dalam dialog ini," karena "kami, bersama sejumlah kekuatan dan faksi, menyampaikan kepada para mediator di Mesir sejumlah nama individu yang independen, profesional, dan ahli untuk melengkapi proses pembentukan."

Terkait hal ini, Al-Hayya menyampaikan harapannya agar para mediator di Mesir dapat mempercepat pembentukan komite tersebut, setelah memperoleh dukungan Arab dan Islam.

Pemimpin Hamas menerangkan bahwa hal tersebut berdasarkan pada visi yang telah ditetapkan Hamas semasa hidup syahid Ismail Haniyeh, pada pekan kedua perang, yang meliputi, 

Pertama, menghentikan agresi

Israel harus mematuhi perjanjian yang sudah disepakati pada Januari lalu.

Kedua, mewujudkan persatuan di antara rakyat Palestina untuk memanfaatkan hasil operasi Badai al Aqsa 7 Oktober 2023

Rakyat Palestina jangan pernah terpecah. Tetap teguh dalam kebersamaan membangun Palestina merdeka.

Ketiga, bekerja sama dengan komponen Palestina untuk meraih hak mendirikan negara Palestina yang berdaulat penuh

Sama-sama mewujudkan Palestina yang berdaulat, yang memiliki pemerintahan yang membangun negeri. Dalam hal ini, Yerusalem sebagai ibu kotanya, dan hak untuk kembali bagi para diaspora.

"Netanyahu menggagalkan semua upaya untuk mencapai kesepakatan yang akan menjamin penghentian perang sepenuhnya."

Mengenai pendudukan Israel, "seperti biasa, mereka mengulur-ulur waktu dan menghindari tercapainya kesepakatan, dengan tujuan memperpanjang perang dan memastikan kelangsungan hidup pemerintahannya selama mungkin," lanjut pemimpin Hamas di Gaza.

Al-Hayya menambahkan bahwa Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu, "menggagalkan semua upaya mediator untuk mencapai kesepakatan yang akan menjamin gencatan senjata penuh dan penarikan pasukan secara menyeluruh dari Jalur Gaza," seraya menekankan bahwa kesepakatan telah dicapai pada tanggal 19 Januari, berkat "desakan kami terhadapnya, dan sikap positif, fleksibilitas, serta tanggung jawab kami."

Al-Hayya juga menegaskan bahwa perlawanan "sepenuhnya mematuhi perjanjian, termasuk ketentuan-ketentuannya, meskipun pendudukan gagal menghormati semua ketentuannya pada tahap pertama. Perlawanan bekerja sama dengan para mediator untuk memaksa pendudukan memenuhi kewajibannya, tetapi mengingkari perjanjian sepenuhnya setelah tahap pertama berakhir."

Ia melanjutkan, dengan mengatakan bahwa pendudukan "tidak setuju untuk duduk di meja perundingan guna memulai fase kedua, sebagaimana disepakati, dan juga tidak menarik diri dari poros Salah al-Din (Philadelphi). Sebaliknya, mereka kembali berperang dengan cara yang lebih brutal dan keras, menutup perbatasan, dan mencegah masuknya bantuan."

Namun, Hamas dan perlawanan Palestina "berpegang teguh pada posisi komitmen yang jelas terhadap perjanjian tersebut, dan menyampaikan posisinya kepada seluruh dunia, dengan menyatakan bahwa mereka tidak menginginkan sesuatu yang baru, melainkan menghormati apa yang telah ditandatangani, apa yang dijamin oleh para penjamin, dan apa yang disetujui oleh masyarakat internasional."

"Kejahatan Israel merupakan malapetaka yang mengancam nasib perjuangan kita."

Selain itu, Al-Hayya menyampaikan pidato di hadapan negara-negara Arab dan Islam, seraya mencatat bahwa penderitaan rakyat Palestina di Jalur Gaza, Tepi Barat, Yerusalem yang diduduki, dan wilayah-wilayah yang diduduki pada tahun 1948, serta para pengungsi di luar negeri yang menunggu kepulangan mereka ke Palestina yang diduduki, semuanya "terjadi di tengah keheningan global yang meresahkan."

Ia menegaskan bahwa kejahatan Israel "tampaknya merupakan kejadian biasa," dan memperingatkan bahwa kejahatan tersebut "sebenarnya merupakan bencana yang mengancam nasib perjuangan Palestina."

Mengingat hal ini, ia menekankan, "Kita semua dituntut untuk mengambil tindakan serius guna menghentikan kejahatan dan rencana pendudukan, dengan segala cara dan metode."

Israel perluas agresi militer

Militer Israel, pada Sabtu (29/3) mengumumkan telah memperluas serangan darat di Jalur Gaza bagian selatan.

Dalam sebuah pernyataan resmi, militer Israel menyebutkan pasukannya telah memasuki lingkungan Jeneina di Kota Rafah untuk memperluas apa yang mereka sebut sebagai “zona keamanan defensif” di Gaza selatan.

Militer Israel juga mengeklaim telah menyerang puluhan target di wilayah tersebut sepanjang akhir pekan.

Pada 19 Maret, Israel mengumumkan dimulainya operasi darat "terbatas" untuk memperluas zona penyangga antara Gaza utara dan selatan.

Sebelumnya, pada 18 Maret, militer Israel melancarkan serangan udara mengejutkan ke Jalur Gaza, menewaskan lebih dari 920 orang, melukai lebih dari 2.000 lainnya, serta menghancurkan perjanjian gencatan senjata dan pertukaran tahanan yang telah berlaku sejak Januari.

Sejak serangan besar-besaran Israel ke Gaza dimulai pada Oktober 2023, lebih dari 50.200 warga Palestina --kebanyakan perempuan dan anak-anak -- telah tewas, sementara lebih dari 114.000 lainnya mengalami luka-luka.

Israel sebut evakuasi

Tentara Israel mengeluarkan perintah evakuasi segera pada Sabtu bagi warga sipil Palestina di tiga wilayah di kota Khan Younis, Gaza Selatan di tengah serangan mematikan di wilayah kantong tersebut.

Juru bicara militer Avichay Adraee mengatakan warga Palestina di kota-kota Abasan, al-Qarara, dan Khuza'a harus meninggalkan daerah mereka dan menyebut tiga kota tersebut sebagai "zona tempur berbahaya."

"Anda harus segera bergerak ke barat menuju pusat-pusat penampungan di daerah al-Mawasi," kata Adraee, mengeklaim tembakan roket berasal dari daerah yang ditargetkan.

Angkatan Darat mengatakan dalam pernyataan kemudian bahwa mereka menyerang lokasi peluncuran mortir di Khan Younis, tanpa memberikan rincian lebih lanjut.

Militer mengeklaim bahwa tiga peluru mortir ditembakkan dari Gaza selatan ke arah pasukannya yang ditempatkan di pinggiran timur Khan Younis. Tidak ada laporan korban jiwa.

Ikuti Whatsapp Channel Republika