Myanmar Dilaporkan akan Tangguhkan Penerbangan Internasional

REPUBLIKA.CO.ID, NAYPYITAW -- Militer Myanmar atau Tatmadaw dilaporkan telah mengeluarkan pemberitahuan untuk menangguhkan semua penerbangan domestik dan internasional hingga awal Juni mendatang. Keputusan itu muncul setelah Tatmadaw melakukan kudeta dan mengambil alih kekuasaan dari pemimpin sipil Myanmar.

Surat kabar Myanmar Times dalam laporannya pada Selasa (2/2) menyebut mereka telah melihat salinan Pemberitahuan Myanmar kepada Penerbang. Pemberitahuan itu berisi pencabutan izin untuk semua penerbangan domestik, internasional, dan bantuan hingga pukul 23.59 waktu setempat pada tanggal 31 Mei.

Belum ada pengumuman resmi dari Tatmadaw terkait hal tersebut. Pada Senin (1/2) lalu, militer Myanmar melancarkan kudeta terhadap pemerintahan sipil di negara tersebut. Mereka menangkap Penasihat Negara Aung San Suu Kyi, Presiden Win Myint, dan beberapa tokoh senior dari Partai Liga Nasional untuk Demokrasi (NLD).

Kudeta dan penangkapan sejumlah tokoh itu merupakan respons militer Myanmar atas dugaan kecurangan pemilu pada November tahun lalu. Dalam pemilu itu, NLD pimpinan Suu Kyi menang telak dengan mengamankan 396 dari 476 kursi parlemen yang tersedia. Itu merupakan kemenangan kedua NLD sejak berakhirnya pemerintahan militer di sana pada 2011.

Militer Myanmar telah mengumumkan keadaan darurat yang bakal berlangsung selama satu tahun. Sepanjang periode itu, militer akan mengontrol jalannya pemerintahan. Pemilu bakal digelar kembali setelah keadaan darurat usai.

Aung San Suu Kyi telah menyerukan rakyat Myanmar menolak kudeta yang dilakukan militer. Dia meminta rakyat menggelar aksi protes. "Tindakan militer adalah tindakan untuk mengembalikan negara di bawah kediktatoran. Saya mendorong rakyat untuk tidak menerima ini, untuk menanggapi dan dengan sepenuh hati memprotes kudeta oleh militer," kata Suu Kyi lewat sebuah pernyataan yang diunggah akun Facebook resmi NLD pada Senin.

Ikuti Whatsapp Channel Republika