Subsidi Upah tak Ada Lagi, Anggaran Prakerja Naik 100 Persen

REPUBLIKA.CO.ID, oleh Antara, Amri Amrullah, Adinda Pryanka

Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah mengatakan sampai saat ini tidak ada rencana pengadaan Bantuan Subsidi Upah (BSU) pada 2021. Pemerintah akan mengandalkan program Kartu Prakerja untuk memberikan insentif bagi pekerja terdampak pandemi Covid-19.

"Kita tidak menggunakan skema subsidi upah, tapi program Kartu Prakerja yang di situ ada insentifnya tetap dilanjutkan," kata Menaker Ida ketika ditemui media usai melakukan kunjungan di Cikarang, Jawa Barat, Rabu (3/2).

Menaker menegaskan, bahwa alokasi yang diberikan terhadap Kartu Prakerja cukup besar, yakni sekitar Rp20 triliun. Dan menurut Ida, sejauh ini tidak ada anggaran yang dialokasikan untuk BSU di APBN 2021.

"Subsidi upah di APBD 2021 sampai sekarang memang tidak dialokasikan, karena kita konsentrasi pada program Kartu Prakerja," tambah Ida.

Ida menegaskan, bahwa di dalam Kartu Prakerja telah ada komponen insentif, selain dana untuk meningkatkan kompetensi bagi yang berhasil menjadi peserta.

Seperti diketahui, Kartu Prakerja adalah program pemerintah untuk pelatihan dan pengembangan keahlian masyarakat. Namun, selama pandemi Covid-19 pemerintah melakukan perubahan agar terdapat komponen bantuan insentif bagi pekerja yang menjadi korban pemutusan hubungan kerja (PHK) atau angkatan kerja baru.

Total bantuan yang didapat adalah Rp3,55 juta, dengan rincian Rp600 ribu untuk biaya pelatihan tiap bulan selama empat bulan atau total Rp2,4 juta dan Rp 1 juta sebagai insentif biaya pelatihan, serta Rp150 ribu sebagai biaya survei. Sampai saat ini pemerintah masih mempersiapkan pembukaan pendaftaran gelombang ke-12 dari program tersebut.

Sebelumnya Ida sempat menjelaskan bahwa proses penyaluran bantuan pemerintah berupa bantuan subsidi gaji/upah 2020 bagi pekerja/buruh  mencapai 98,91 persen dengan total realisasi anggaran BSU yang tersalurkan sebesar Rp29.444.763.600.000. Total penerima BSU secara nasional pada 2020 sebanyak 12.403.896 orang, dengan rata-rata gaji Rp3,12 juta dan total perusahaan yang pekerjanya penerima bantuan subsidi upah sebanyak 413.649 perusahaan.

Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI), Said Iqbal menilai, sebaiknya program bantuan subsidi upah (BSU) pemerintah kepada para pekerja tetap dilanjutkan pada 2021. Karena, program ini sangat membantu menjaga daya beli buruh, terutama mereka para pekerja yang terdampak ekonomi ketika pandemi Covid-19 masih berlangsung.

Selain dilanjutkan, Iqbal juga berharap kepesertaan program ini diperluas. Bukan hanya para pekerja yang terdaftar di BPJS Ketenagakerjaan, tetapi juga termasuk untuk buruh yang tidak terdaftar di dalam BPJS Ketenagakerjaan. Sehingga akan semakin banyak buruh yang menerima subsidi upah tersebut.

"Ke depan, KSPI memprediksi ledakan PHK jutaan buruh akan terjadi di semua sektor industri termasuk industri baja dan semen," kata Said Iqbal, dalam keterangan pers KSPI, Selasa (2/2).

Dengan adanya bantuan atau subsidi upah, lanjutnya, akan menjadi buffer atau penyangga buruh dan keluarganya bertahan hidup. Terlebih di tengah pandemi yang belum usai.

Naik dua kali lipat

Dalam Rapat Kerja dengan Komisi XI DPR secara virtual pada Rabu (27/1) pekan lalu, Menteri Keuangan Sri Mulyani menyebutkan, pemerintah memutuskan menaikkan anggaran Kartu Prakerja pada tahun ini hingga dua kali lipat menjadi Rp 20 triliun. Kebijakan ini sesuai dengan arahan Presiden Joko Widodo (Jokowi)untuk menyamakan anggaran program seperti dengan tahun lalu.

"Bapak Presiden Joko Widodo  memutuskan anggaran program prakerja ditingkatkan dua kali. Jadi kami tambahkan Rp 10 triliun," tutur Sri.

Keputusan tersebut membuat pemerintah meningkatkan anggaran perlindungan sosial hingga Rp 36,6 triliun. Selain memuat penambahan anggaran Kartu Prakerja, kenaikan itu juga mencakup perpanjangan diskon listrik.

Pemerintah memutuskan melanjutkan program stimulus diskon listrik hingga kuartal kedua dengan skema penurunan diskon secara bertahap. Pada periode Januari-Maret, tarif diskon sama seperti tahun lalu, yakni diskon 100 persen untuk pelanggan 450 VA dan 50 persen untuk 900 VA.

Pada tiga bulan berikutnya, diskon akan diturunkan menjadi hanya 50 persen untuk 450 VA dan 25 persen untuk 900 VA. Kebijakan ini dibuat untuk mengurangi ketergantungan masyarakat terhadap bantuan pemerintah, terutama pada saat ekonomi semakin memulih.

"Di saat ekonomi mulai tumbuh, maka normalisasi, dan bantuan pemerintah mulai ditarik," ucap Sri.

Kemudian, bantuan kuota internet bagi pelajar dan pengajar juga akan dilanjutkan, Tapi, Sri menuturkan, anggarannya memang belum sempat dimasukkan dalam Undang-Undang APBN 2021 dalam pagu Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan Kementerian Agama.

Kenaikan anggaran perlindungan sosial juga dikarenakan adanya peningkatan manfaat pada program sosial tunai. "Besarannya menjadi Rp 300 ribu per bulan dari sebelumnya Rp 200 ribu per bulan," ujar Sri.

Ikuti Whatsapp Channel Republika