Palestina Luncurkan Kode Pos Sendiri untuk Pengiriman Barang

REPUBLIKA.CO.ID, RAMALLAH -- Otoritas Palestina (PA) mengumumkan pada Ahad (7/2) akan mulai menggunakan kode posnya sendiri. Langkah untuk memudahkan pengiriman paket di wilayah pendudukan dan menegaskan kedaulatan.

"Mulai April, kiriman pos yang tidak memiliki kode pos Palestina tidak akan diproses," ujar Menteri Komunikasi Palestina, Ishaq Sidr, mengatakan kepada wartawan di Ramallah, markas besar Otoritas Palestina di Tepi Barat.

PA mengatakan telah meminta Universal Postal Union untuk memberi tahu negara-negara anggotanya bahwa kode pos Palestina mulai berlaku. Proyek kode pos akan membantu membangun sistem pengalamatan Palestina yang akan memfasilitasi surat ke wilayah itu.

Langkah itu pun akan menjadi komponen penting dari infrastruktur yang memungkinkan sektor publik dan swasta untuk menyediakan layanan dengan cara yang bergantung pada lokasi geografis.

"Ini adalah pertanyaan untuk menegaskan hak-hak Palestina," kata Sidr.

Sidr menambahkan bahwa kode pos akan meningkatkan layanan pengiriman paket, penyortiran pos, layanan logistik, dan layanan darurat, dan ambulans. Kode pos Palestina juga akan membantu mengakhiri penyitaan pengiriman dari luar negeri.

Surat internasional yang dikirim ke atau dari Tepi Barat yang diduduki saat ini harus melalui Yordania atau Israel. Dalam kedua kasus tersebut, surat yang ditujukan untuk Tepi Barat yang diduduki harus dicek oleh Israel, yang mengatur masuknya barang dan bea cukai ke wilayah pendudukan.

Sidr mengatakan, enam ton paket telah ditahan di Yordania sejak 2018 dan menuduh Israel menghalangi pengiriman. Menggunakan kode pos Palestina ini dinilai akan mencegah Israel menyita barang-barang pos yang datang ke Palestina. "Dan akan membantu membuat layanan lebih efisien," kata kepala hubungan internasional di Palestine Post, Imad al-Tumayzi, dikutip dari Aljazirah.

"Pada 2020, kami mencatat lebih dari 7.000 pelanggaran peralatan pos di pihak Israel, baik dengan membuka paket, menyita, atau memanggil pemiliknya untuk diselidiki," kata al-Tumayzi.

Kantor berita resmi PA Wafa, mengatakan sekitar setengah juta bangunan di Tepi Barat yang diduduki telah diberi kode pos. Peluncuran akan segera diperluas ke Jalur Gaza, yang telah berada di bawah blokade Israel sejak 2007.

Pada 2008, Israel setuju untuk memberikan lebih banyak otonomi untuk layanan pos Palestina. Artinya, beberapa surat internasional dapat diterbangkan ke Yordania dan kemudian ditransfer ke wilayah Palestina.

Tapi, perjanjian tersebut tampaknya goyah, menciptakan tumpukan pengiriman yang besar pada 2010. Kondisi itu mengakibatkan barang-barang yang dikirim, seperti surat, parsel, dan bahkan kursi roda tertahan di Yordania selama delapan tahun, sebelum Israel akhirnya memprosesnya untuk memasuki Tepi Barat yang diduduki. 

Ikuti Whatsapp Channel Republika