Wapres: Program Sejuta Rumah 2020 Capai 965.217 Unit
Saat ini, diperkirakan kebutuhan rumah berdasarkan kepemilikan sebesar 11,4 juta unit
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Presiden Ma'ruf Amin mengungkap, program sejuta rumah tidak mencapai target satu juta unit pada 2020 karena pandemi Covid-19. Namun demikian, program tersebut merealisasikan pembangunan rumah seebanyak 965.217 unit.
"Pada 2020 dikarenakan pandemi Covid-19, capaian Program Satu Juta Rumah tidak mencapai target satu juta unit, yaitu sebesar 965.217 unit, di mana 80 persennya disalurkan untuk MBR," kata Wapres di Acara Musyawarah Nasional Asosiasi Pengembang Perumahan dan Pemukiman Seluruh Indonesia ke-VI, Selasa (8/2).
Meski demikian, Wapres menilai, capaian tersebut cukup bagus di tengah kondisi perekonomian yang yang terdampak pandemi Covid-19. Yakni, terealisasi sekitar 96,5 persen dari target yang ditetapkan.
"Bahkan jika dilihat dari target penyalurannya bagi MBR, maka capaian Program Satu Juta Rumah untuk MBR pada tahun 2020 melampaui dari target, yaitu 80 persen dari target 70 persen yang ditetapkan," kata Ma'ruf.
Wapres menjelaskan, sejak awal dicanangkan, program Sejuta Rumah merupakan salah satu upaya untuk memenuhi kebutuhan masyarakat terhadap perumahan. Pada 2018 dan 2019, capaian program telah berhasil mencapai angka di atas satu juta unit, dengan rata-rata penyaluran sekitar 70 persen untuk MBR.
Namun demikian, Ma'ruf berharap, kerja sama pihak swasta dalam hal ini pengembang untuk memenuhi kebutuhan perumahan. Sebab, angka backlog atau kebutuhan perumahan dibandingkan dengan ketersediaan di Indonesia masih cukup tinggi. Saat ini diperkirakan kebutuhan rumah berdasarkan kepemilikan sebesar 11,4 juta unit.
"Perbandingan antara kebutuhan perumahan dengan ketersediaannya atau backlog angkanya terus bertambah setiap tahunnya. Ini merupakan tantangan bagi kita semua untuk segera mengatasinya," katanya.
Apalagi, pemerintah menargetkan penurunan angka backlog rumah atau defisit rumah di Indonesia menjadi 5 juta pada tahun 2024. Untuk mencapai target tersebut, dibutuhkan anggaran sebesar Rp 780 triliun, yang bersumber dari APBN dan swasta.
Wapres mengakui, pemerintah tentunya tidak bisa menjalankannya sendiri dan membutuhkan dukungan dari pemangku kepentingan di sektor perumahan, salah satunya adalah pengembang yang tergabung dalam APERSI.
"Terlebih mayoritas anggota APERSI saat ini merupakan pelaku utama dalam penyediaan perumahan sederhana, yang diharapkan dapat memberikan kontribusi maksimal terhadap pembangunan perumahan nasional," ungkapnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika