Joe Biden Cemas dengan Hasil Sidang Pemakzulan Donald Trump

REPUBLIKA.CO.ID, WASHINGTON -- Presiden Amerika Serikat (AS) Joe Biden mengakui ia cemas dengan hasil sidang pemakzulan Donald Trump yang kedua. Ia khawatir dengan keputusan yang diambil senator-senator Partai Republik.

"Saya cemas untuk melihat apa yang dilakukan teman-teman dari Partai Republik," kata Biden, Jumat (12/2) kemarin.

Pada 13 Januari lalu, House of Representative yang dikuasai Partai Demokrat memakzulkan Trump untuk kedua kalinya. Mantan presiden itu, didakwa mendorong pendukungnya menyerang Capitol Hill untuk mencegah Kongres meresmikan kemenangan Joe Biden.

Pemakzulan itu didukung 10 orang anggota House dari Partai Republik. Tapi Trump hanya bisa dinyatakan bersalah bila dua pertiga dari 100 Senator menyatakan bersalah. Artinya, Partai Demokrat membutuhkan 17 suara anggota Senator untuk mencegah Trump kembali menduduki jabatan publik.

Dalam sesi argumen pekan ini sejumlah anggota House of Representatives dari Partai Demokrat memperlihatkan video dan cicitan Trump yang menunjukkan ia menyebarkan klaim palsu mengenai kecurangan pemilu sebelum penyerangan 6 Januari lalu. Anggota House dari Demokrat mengatakan seperti yang ditunjukkan dalam siaran televisi Trump mengajak pendukungnya datang ke Washington dan memerintahkan mereka untuk menggelar unjuk rasa serta tidak melakukan apapun saat kekerasan terjadi.

Pengacara Trump, Michael van der Veen mengatakan Partai Demokrat menggunakan standar ganda dalam mendakwa Trump. Ia mengatakan sejumlah tokoh Partai Demokrat 'mendorong dan mendukung' kekerasan selama gelombang unjuk rasa anti-rasialisme pada musim panas tahun lalu.

"Mereka jelas menunjukkan oposisi mereka terhadap massa dan pandangan mereka mengenai penggunaan Garda Nasional tergantung dengan pandangan politik," kata Van der Veen.

Pada Selasa (9/2) lalu, Senat memilih sidang pemakzulan sesuai konstitusi walaupun masa jabatan Trump sudah berakhir pada 20 Januari lalu. Sebanyak enam orang anggota Partai Republik berpihak pada Partai Demokrat.

Bila Trump dinyatakan bersalah maka Senat dapat memutuskan untuk mengecam atau melarang Trump menduduki jabatan publik lagi. Ditanya apakah Demokrat akan mengejar opsi yang terakhir, Ketua Senat Partai Demokrat Chuck Schumer mengatakan keputusan itu hanya dapat diketahui setelah sidang berakhir.

"Saya melihat sejumlah resolusi yang setidaknya saya pikir akan menarik sejumlah dukungan," kata Senator Partai Republik John Thune.

Ia tidak yakin Trump akan dilarang untuk menduduki jabatan publik lagi berdasarkan Amandemen Konstitusi AS ke-14. Baik tim pembela Trump maupun anggota House dari Partai Demokrat yang berperan sebagai jaksa tidak mengumumkan akan memanggil sanksi. 

Ikuti Whatsapp Channel Republika