PBB: Militer Myanmar Bisa Lakukan Kejahatan Lebih Besar
Komunitas bisnis internasional didesak untuk segera mengambil tindakan.
REPUBLIKA.CO.ID, WASHINGTON -- Ada "potensi kekerasan dalam skala yang lebih besar di Myanmar," kata pelapor khusus PBB sambil mendesak komunitas internasional untuk menghentikan militer melanjutkan "solusi kekerasan ini."
Pasukan telah dikirim ke pusat bisnis di Yangon dan kota-kota sekitarnya di mana pengunjuk rasa telah merencanakan demonstrasi massal pada Rabu (17/2), sebut Tom Andrews, Pelapor Khusus PBB untuk situasi hak asasi manusia di Myanmar.
“Dahulu, pergerakan militer seperti itu mempelopori aksi pembunuhan, penculikan, dan penahanan secara massal,” tekan dia.
"Saya takut akan peristiwa kedua perkembangan ini - protes massal yang direncanakan dan pasukan berkumpul - kita bisa berada di tebing di mana militer melakukan kejahatan yang lebih besar terhadap rakyat Myanmar," imbuh dia lagi.
Dia meminta pemerintah, individu, dan entitas yang "mungkin memiliki pengaruh pada otoritas militer Myanmar" untuk meyakinkan junta agar menghindari kekerasan dan mengizinkan aksi protes yang damai.
Baca juga : Peretas Incar Situs Pemerintah Militer Myanmar
Andrews juga mendesak komunitas bisnis internasional untuk segera mengambil tindakan.
"Segera hubungi lawan bicara Anda di Dewan Administrasi Negara dan tekankan kepada mereka bahwa Anda akan dipaksa untuk menangguhkan atau menghentikan bisnis di Myanmar jika mereka terus menempuh jalur kekerasan ini," tutur dia.
"Jika seperti yang saya khawatirkan, kita melihat kekerasan massal yang terus berlanjut terhadap pengunjuk rasa damai, dunia bisnis yang terus bekerja dengan militer, maka mereka harus menerima bahwa mereka turut terlibat dalam kekerasan itu," ingat dia.
Protes massal digelar di Myanmar sejak kudeta militer 1 Februari, di mana masyarakat menolak klaim junta bahwa publik telah mendukung langkahnya untuk menggulingkan pemimpin terpilih Aung San Suu Kyi.
Ikuti Whatsapp Channel Republika