Berbagai Kalangan Masyarakat Bersatu Protes Kudeta Myanmar

REPUBLIKA.CO.ID, YANGON -- Para penentang kudeta Myanmar kembali turun ke jalan pada Sabtu (20/2) waktu setempat. Kini giliran anggota etnis minoritas, penulis, penyair, dan pekerja transportasi turut dalam protes massa untuk menuntut diakhirinya kekuasaan militer serta pembebasan tokoh politik yang ditahan, termasuk Aung San Suu Kyi.

Protes terhadap kudeta militer 1 Februari tidak menunjukkan tanda-tanda akan mereda. Sebab para demonstran masih ragu terhadap janji militer untuk mengadakan pemilihan baru dan menyerahkan kekuasaan kepada pemenang.

Beberapa ribu pengunjuk rasa juga berkumpul di kota utara Myitkyina, ibu kota Negara Bagian Kachin. Dalam beberapa hari terakhir, polisi dan tentara menggunakan tongkat dan peluru karet untuk membubarkan massa.

Massa juga berbaris lagi melalui ibu kota kuno Bagan dan di kota Pathein, di delta sungai Irrawaddy. Di kota kedua Mandalay, penulis dan penyair mengadakan pawai dan kemudian para pekerja kereta api juga memprotes.

Protes tersebut lebih damai daripada demonstrasi yang ditindas dengan darah selama hampir 50 tahun pemerintahan militer langsung hingga 2011. Selain protes oleh warga tersebut, kampanye pembangkangan sipil telah melumpuhkan banyak bisnis pemerintah.

Seorang pengunjuk rasa wanita meninggal setelah ditembak polisi pekan lalu. Ini menjadi kematian pertama di antara para pengunjuk rasa dalam demonstrasi yang berjalan lebih dari sepekan.

Pada Sabtu (20/2), para pemuda di kota utama Yangon membawa karangan bunga dan meletakkan bunga di upacara peringatan untuk perempuan yang tewas. Amerika Serikat (AS) juga mengungkapkan belasungkawa atas kematian itu dan mengutuk penggunaan kekerasan terhadap para demonstran.

Sebaliknya, militer mengatakan, seorang polisi tewas karena luka-luka yang dideritanya. Para demonstran menuntut pemulihan pemerintahan terpilih, pembebasan Suu Kyi dan lainnya, dan penghapusan konstitusi 2008 yang dibuat di bawah pengawasan militer. Konstitusi memberi tentara peran utama dalam politik.

Seorang pemimpin protes Ke Jung mengatakan, para pengunjuk rasa juga menuntut sistem federal. Sementara beberapa partai minoritas meragukan komitmen Suu Kyi untuk tujuan federalisme. Namun mereka menyadari sekarang waktunya bagi semua penentang militer untuk bersatu.

"Kami harus memenangkan pertarungan ini. Kami berdiri bersama dengan rakyat. Kami akan berjuang sampai akhir kediktatoran," kata Jung kepada Reuters.

Myanmar telah mengalami pemberontakan oleh faksi-faksi etnis minoritas sejak tidak lama setelah kemerdekaannya dari Inggris pada  1948. Sedangkan militer telah lama memproklamasikan dirinya sebagai satu-satunya lembaga yang mampu menjaga persatuan nasional.

Suu Kyi yang berusia 75 tahun adalah anggota mayoritas komunitas Burman. Pemerintahnya mempromosikan proses perdamaian dengan kelompok-kelompok pemberontak. Namun dia menghadapi badai kritik internasional atas penderitaan minoritas Muslim Rohingya setelah lebih dari 700 ribu warga etnis Rohingya melarikan diri dari tindakan keras militer yang mematikan pada 2017.

Dalam perekmbangan terbaru kudeta, Amerika Serikat, Inggris, Kanada, dan Selandia Baru telah mengumumkan sanksi terbatas yang fokus pada para pemimpin militer, termasuk melarang perjalanan dan membekukan aset.

Jepang dan India hingga ASEAN telah bergabung dengan negara-negara Barat dalam menyerukan agar demokrasi segera dipulihkan. Sementara junta belum bereaksi terhadap sanksi baru tersebut. Pada Selasa, seorang juru bicara militer mengatakan pada konferensi pers bahwa pemberian sanksi sudah diperkirakan.

Ikuti Whatsapp Channel Republika