Iran Ogah Diskusi Nuklir dengan AS dan Eropa
Iran bersikeras AS harus terlebih dahulu mencabut semua sanksi sepihak.
REPUBLIKA.CO.ID, TEHERAN -- Pemerintah Iran menyebut telah mengesampingkan pertemuan dengan Amerika Serikat dan negara-negara Eropa untuk membahas kesepakatan nuklir 2015. Iran bersikeras Amerika harus terlebih dahulu mencabut semua sanksi sepihaknya.
"Mempertimbangkan tindakan dan pernyataan baru-baru ini oleh Amerika Serikat dan tiga kekuatan Eropa, Iran tidak menganggap ini sebagai waktu untuk mengadakan pertemuan informal dengan negara-negara ini," kata Juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran Saeed Khatibzadeh, dilansir di Aljazirah, Ahad (28/2).
AS dalam pernyataannya mengatakan kecewa, tetapi tetap siap terlibat kembali dalam diplomasi untuk mematuhi komitmen kesepakatan nuklir Iran atau Joint Comprehensive Plan of Action (JCPOA) JCPOA. Para pejabat Iran mengatakan sedang mempelajari proposal dari Kepala Kebijakan Luar Negeri Uni Eropa Josep Borrell untuk mengadakan pertemuan informal dengan pihak lain dalam pakta nuklir dan AS.
Sebelumnya, perjanjian yang ditandatangani di Wina pada 2015 itu mengharuskan Iran membatasi program nuklirnya dengan imbalan pelonggaran sanksi internasional secara bertahap. Tetapi, sejak AS secara sepihak menarik diri dari perjanjian, Iran telah meningkatkan pekerjaan nuklirnya dengan melanggar JCPOA.
Iran dan pemerintahan baru Presiden AS Joe Biden telah berselisih tentang siapa yang harus mengambil langkah pertama untuk menghidupkan kembali perjanjian itu. Iran bersikeras AS harus mencabut sanksi terlebih dahulu, sementara Washington mengatakan Teheran harus terlebih dahulu kembali mematuhi kesepakatan, yang telah dilanggar secara progresif.
Kepala nuklir Iran mengaku juga telah mendesak Dewan Gubernur 35 negara Badan Energi Atom Internasional (IAEA) untuk menentang dorongan yang dipimpin AS untuk mengkritik keputusan Teheran untuk mengurangi kerja samanya dengan pengawas nuklir PBB.
"Jika Dewan Gubernur IAEA mengadopsi resolusi terhadap Iran, kami akan menunjukkan reaksi yang sesuai," kata Ali Akbar Salehi.
Pada 23 Februari, Iran berhenti menerapkan apa yang disebut Protokol Tambahan, yang memungkinkan IAEA melakukan inspeksi mendadak di lokasi yang tidak diumumkan. Tetapi di bawah perjanjian 21 Februari, Teheran setuju menyimpan rekaman data tambahan seperti yang ditentukan oleh kesepakatan 2015 hingga tiga bulan, dan membiarkan IAEA mengaksesnya di akhir jika sanksi dicabut.
Ikuti Whatsapp Channel Republika