Darmizal Sebut 1.200 Orang Hadiri KLB Partai Demokrat
Moeldoko digadang-gadang bakal menjadi ketua umum baru yang menggantikan AHY.
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kongres luar biasa (KLB) Partai Demokrat digelar hari ini, Jumat (5/3). Sedikitnya, forum KLB ini dihadiri oleh 1.200 orang peserta DPC dan DPD Partai Demokrat.
Demikian klaim yang disampaikan mantan kader Partai Demokrat, Darmizal, Jumat (5/3) siang.
Darmizal juga mengeklaim, Moeldoko bakal menjadi ketua umum baru yang menggantikan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY). Suara yang diberikan kemungkinan akan menjadi suara mayoritas kader Partai Demokrat.
"KLB dilaksanakan pada Jumat siang. Peserta yang sudah menyatakan siap hadir sebanyak 1.200 orang. Terdiri DPC, DPD, Organisasi Sayap dan semua tamu undangan," ujar Darmizal lewat keterangan tertulisnya, Jumat (5/3).
Ia meyakini, KLB akan memilih dan menetapkan ketua umum baru. Sebab, banyak kader berharap dengan hadirnya pemimpin baru Partai Demokrat yang akan kembali kepada kejayaannya.
"Insya Allah di bawah pimpinan Ketum baru, PD akan menjadi pemenang Pemilu 2024, dengan target perolehan suara di atas 25 persen," ujar Darmizal.
Deputi Badan Pemenangan Pemilu (Bapillu) Partai Demokrat, Kamhar Lakumani menegaskan, bahwa kongres luar biasa (KLB) yang digelar oleh oknum-oknum tertentu adalah inkonstitusional. Upaya yang disebut nya diinisiasi oleh Kepala Kantor Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko merupakan bentuk arogansi kekuasaan.
"Praktik mempertontonkan arogansi kekuasaan di sisi lainnya di mana Moeldoko yang juga Kepala Staf Presiden berambisi mengambil alih Partai Demokrat untuk pemenuhan syahwat politiknya pada 2024 nanti," ujar Kamhar lewat keterangan tertulis nya, Kamis (4/3).
Ia juga menegaskan, ambisi digelarnya KLB juga merupakan bentuk pelacuran dari para kader yang telah dipecat. Padahal mereka telah terbukti membuat gerakan pengambilalihan kepemimpinan Partai Demokrat.
"Kami tegaskan ini bukan persoalan internal Demokrat, karena tidak ada sama sekali persoalan atau riak-riak dari segenap kader yang memiliki legal standing atau pemilik suara sah," ujar Kamhar.
Ikuti Whatsapp Channel Republika