Kamala Harris akan Usung Kesetaraan Gender di Pertemuan PBB

AS akan mengambil peran utama untuk memerangi kekerasan seksual dan berbasis gender

EPA-EFE/KEVIN DIETSCH
Wakil Presiden AS Kamala Harris
Rep: Rizky Jaramaya Red: Nur Aini

REPUBLIKA.CO.ID, WASHINGTON -- Kamala Harris akan melakukan debut perdana sebagai wakil presiden dalam pertemuan tahunan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Dalam pertemuan itu, Harris akan memberikan pidato dengan mengangkat isu kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan. 

Baca Juga


Harris akan berpidato secara virtual dalam pertemuan ke-65 Komisi Status Perempuan pada 16 Maret mendatang. Duta Besar AS untuk Perserikatan Bangsa-Bangsa Linda Thomas-Greenfield mengatakan, Washington akan bergabung dengan “Group of Friends for the Elimination of Violence Against Women and Girls.”

“Kami semua percaya dan memahami bahwa ketika wanita menjadi lebih baik, negara akan menjadi lebih baik. Inilah saatnya kita menerjemahkan komitmen mulia kita menjadi tindakan nyata,” kata Thomas-Greenfield.

Thomas-Greenfield mengatakan, Amerika Serikat (AS) akan mengambil peran utama untuk memerangi kekerasan seksual dan berbasis gender di seluruh dunia. Amerika Serikat juga mendorong lebih banyak wanita untuk diikutsertakan dalam pembicaraan damai secara global.

 

Di bawah pemerintahan mantan Presiden AS Donald Trump, Amerika Serikat mendorong PBB menentang promosi hak dan kesehatan seksual dan reproduksi wanita karena menganggapnya sebagai kode untuk aborsi. Trump menentang bahasa seperti itu dalam resolusi PBB.

Pada Mei, pemerintahan Trump menuduh PBB menggunakan momen pandemi virus corona sebagai kesempatan untuk mempromosikan akses ke aborsi melalui tanggapan kemanusiaannya terhadap wabah global yang mematikan. Perserikatan Bangsa-Bangsa menolak tuduhan tersebut.

Pada 2017, pemerintahan Trump memotong pendanaan untuk Dana Kependudukan PBB (UNFPA). Ketika itu Trump menyatakan badan tersebut "mendukung, atau berpartisipasi dalam pengelolaan, program aborsi paksa atau sterilisasi paksa". Perserikatan Bangsa-Bangsa mengatakan itu adalah persepsi yang tidak akurat. Diketahui pemerintahan Presiden AS Joe Biden akan memulihkan pendanaan UNFPA. 

sumber : Reuters
BACA JUGA: Ikuti Serial Sejarah dan Peradaban Islam di Islam Digest , Klik di Sini
Berita Terpopuler