Dukung Kebijakan PEN, Pos Indonesia Komitmen Salurkan BST

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pemerintah terus mengalokasikan Anggaran Penanganan Covid-19 dan Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PC-PEN) pada tahun 2021 yang mencapai Rp 699,4 triliun atau sekitar 49,6 miliar dollar Amerika Serikat.

Program tersebut mencakup sektor kesehatan dan perlindungan sosial, dukungan UMKM dan pembiayaan perusahaan, serta insentif bisnis. 

Menko Perekonomian Airlangga hartanto mengatakan, Sinergi dan koordinasi kebijakan ekonomi dinilai mampu mempercepat pemulihan ekonomi sekaligus memanfaatkan momentum transformasi ekonomi. 

“Pemerintah akan fokus memulihkan kepercayaan konsumen dengan memberlakukan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) berbasis mikro dan vaksinasi. Pemerintah juga berkomitmen untuk melanjutkan dana Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PCPEN). Untuk tahun ini, Pemerintah mengalokasikan Rp619,33 triliun” kata Airlangga dalam laman resmi Kemenko Perekonomian, dikutip Senin (29/3).

Alokasi dana tersebut mencakup program bantua sosial tunai (BST) yang disalurkan oleh PT Pos Indonesia (Persero).

Dirut Pos Indonesia Faizal Rahmad Djoemadi mengatakan, BST adalah sebuah instrumen penting dalam memulihkan ekonomi akibat pandemi Covid-19.

Ia mengatakan, Pos Indonesia bukan hanya sekadar memberikan penawaran jasa untuk distribusi tetapi juga kerja sosial dan pelayan masyarakat. 

“BST ini penting karena merupakan program perlindungan sosial dan pemulihan ekonomi kerakyatan. Kita  memastikan 100 persen sampai ke tangan KPM. Tim satgas bekerja keras dalam memonitor penyaluran bantuan," kata Faizal. 

Proses pendistribusian bantuan sosial yang panjang tentu menyita sumber daya dan menjadi tantangan tersendiri. Untuk itu, kata dia, Pos Indonesia perlu melakukan perencanaan transisi dalam memprioritaskan proses penyaluran BST. Ia mengatakan, Pos Indonesia terus mendukung usaha percepatan pemulihan ekonomi, lebih cepat, lebih baik. 

"Kami mendukung program-program dan kebijakan  dari pemerintah dalam memperkuat kembali ekonomi nasional”, iata Faizal.  

Ia mengungkapkan, progres penyaluran bantuan sosial tunai pada tahun 2021 di tiga wilayah berjalan sesuai target. Wilayah pertama (Sumatra dan Jawa barat) sudah diberikan kepada 7,1 Juta KPM dari alokasi 7,2 penerima dengan total anggaran 2,1 Triliun Rupiah. Wilayah 2, (Kalimantan, Jawa Tengah, NTB dan NTT) yang menerima sudah mencapai 7,3 Juta orang dari 7,5  Juta penerima yang dialokasikan dengan nilai anggaran 2,2 Triliun Rupiah. Lalu wilayah 3 (Jawa Timur, Sulawesi dan Papua) sudah diberikan kepada 4,4 juta KPM dari 4,5 yang dialokasikan dengan total anggaran 1,3 Triliun Rupiah.

“Progres penyaluran Bantuan Sosial Tunai selama tahun 2021 mencapai 98 persen di seluruh wilayah Indonesia. Target kita hingga April bisa tersalurkan 100 Persen," kata Faizal.

Ikuti Whatsapp Channel Republika