Kelompok Anti-Kudeta Myanmar Bentuk Pasukan Pertahanan

REPUBLIKA.CO.ID, YANGON -- Pemerintah Persatuan Nasional Myanmar (NUG), yang dibentuk oleh penentang aturan militer, mengatakan pada Rabu (5/5), pihaknya telah membentuk kekuatan pertahanan rakyat. Pembentukan ini untuk melindungi pendukungnya dari serangan militer dan kekerasan yang dipicu oleh pemerintah militer.

NUG mengatakan pasukan baru itu adalah pendahulu dari Tentara Persatuan Federal, dan memiliki tanggung jawab untuk mengakhiri perang saudara yang telah berlangsung puluhan tahun. Pasukam itu juga menangani serangan dan kekerasan militer oleh Dewan Administrasi Negara (SAC) yang berkuasa.

Pemerintah persatuan, yang dibentuk oleh serangkaian kelompok yang menentang junta, di antaranya milisi etnis minoritas, telah berjanji untuk mengakhiri kekerasan. Mereka juga berkomitmen untuk memulihkan demokrasi dan membangun persatuan demokratis federal.

Di antara pendukung NUG adalah Persatuan Nasional Karen (KNU), yaitu pasukan pemberontak tertua di Myanmar. Brigade 5 KNU pada Rabu (5/5) mengatakan kepada kelompok media Pusat Informasi Karen bahwa pejuangnya telah membunuh 194 tentara pemerintah pada akhir Maret.

Seorang aktivis muda di Mandalay pada Rabu mengatakan kepada kantor berita Reuters bahwa, dia berencana untuk bergabung dengan tentara federal untuk membantu berperang melawan Tatmadaw, sebutan untuk militer Myanmar. Dia juga mengatakan, jaringan aktivis telah dimobilisasi untuk melakukan latihan militer di hutan.

Seorang juru bicara pemerintah militer tidak menjawab panggilan telepon untuk meminta komentar. Militer memerintah Myanmar dari tahun 1962 hingga 2011, sebelum meluncurkan transisi tentatif menuju demokrasi dan reformasi ekonomi besar-besaran.

Tentara Myanmar adalah salah satu pasukan yang paling tangguh dalam pertempuran di kawasan itu. Meskipun demikian, lawan-lawannya di beberapa tempat telah menggunakan senjata kasar untuk melawan pasukan. Sementara yang lain melakukan latihan dengan tentara etnis, yang telah berperang dengan militer sejak kemerdekaan pada 1948.

Di Mandalay, ratusan orang mengendarai motor dan berbaris untuk mengecam militer. Mereka menuntut agar militer menyerahkan kekuasaan kepada pemerintah sipil.

Protes serupa juga dilaporkan di kota-kota Monywa dan Shewebo di wilayah Sagaing, serta di Hpakant di Negara Bagian Kachin. Aksi protes juga digelar di distrik Bahan, Yangon. Sementara, mahasiswa memasang tanda pro-NUG di Yangon's West University.

Asosiasi Bantuan untuk Tahanan Politik (AAPP) menyatakan, aksi protes yang berujung pada kekerasan telah menewaskan 760 warga sipil. Militer membantah angka yang dirilis oleh AAPP. Militer mengakui 248 kematian pada pertengahan April. Selain itu,  24 polisi dan tentara telah tewas dalam protes tersebut.

Media independen tidak dapat memverifikasi korban karena pembatasan yang dilakukan oleh penguasa militer. Banyak wartawan juga termasuk di antara ribuan orang yang telah ditahan. 

Ikuti Whatsapp Channel Republika