Eks Juru Bicara KPK Minta Pemerintah Terbuka Soal Materi TWK

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Mantan juru bicara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Febri Diansyah meminta pemerintah menjawab polemik tes wawasan kebangsaan (TWK) para pegawai KPK. Febri meminta pemerintah terbuka terkait materi yang disusun dalam tes tersebut.

"Saran untuk humas pemerintah, terbukalah menjawab polemik Tes Wawasan Kebangsaan KPK," kata Febri Diansyah seperti dikutip akun twitternya @febridainsyah pada Sabtu (8/5).

Menurutnya, belum ada respon resmi yang memadai dari pemerintah dalam beberapa hari ini terkait tes tersebut. Febri menilai bahkan pemerintah terkesan saling lempar terkait TWK yang dimaksud.

"Kredibilitas institusi jangan sampai runtuh karena kepentingan pihak yang ingin singkirkan sejumlah pegawai KPK," ujar Febri.

Febri berharap fungsi humas pemerintah sebagai saluran akuntabilitas publik dapat dilaksanakan. Dia meminta agar isu TWK yang berisiko terhadap kredibilitas instansi seperti ini 'dikuasai' oleh buzzer.

Seperti diketahui, dalam tes tersebut muncul sejumlah soal yang dinilai janggal lantaran tidak berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi pemberantasan korupsi. Diantara pertanyaan yang muncul yakni pandangan pegawai seputar FPI, Muhammad Rizieq Shihab, HTI, alasan belum menikah, kesediaan menjadi istri kedua, doa qunut dalam shalat hingga LGBT. 

KPK kemudian mengaku bahwa mereka tidak ikut menyusun soal dan materi wawancara dalam TWK yang menjadi syarat peralihan pegawai menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN). KPK mengatakan bahwa mereka melibatkan Badan Kepegawaian Nasional (BKN) dalam tes tersebut.

"Seperti dijelaskan sebelumnya, asesmen tes wawasan kebangsaan ini diselenggarakan oleh BKN," kata Plt Juru Bicara KPK, Ali Fikri.

Dia mengatakan, BKN juga melibatkan Badan Intelijen Negara (BIN), Badan Intelijen Strategis TNI, Pusat Intelijen TNI Angkatan Darat (Pusintel TNI AD), Dinas Psikologi TNI Angkatan Darat (Dispsiad) dan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) dalam melaksanakan TWK.

"Semua alat tes berupa soal dan materi wawancara disusun oleh BKN bersama lembaga-lembaga tersebut," katanya.

Hasil TWK yang diikuti 1.351 pegawai KPK telah diumumkan pada hari Rabu (5/5). Adapun yang memenuhi syarat (MS) sebanyak 1.274 orang, tidak memenuhi syarat (TMS) sebanyak 75 orang, dan pegawai yang tidak hadir wawancara sebanyak dua orang.

Ikuti Whatsapp Channel Republika