Arab Saudi Kecam Pelanggaran Israel Terhadap Hak Palestina

REPUBLIKA.CO.ID, RIYADH - Menteri Luar Negeri Arab Saudi Pangeran Faisal bin Farhan mengatakan negaranya mengecam pelanggaran Israel terhadap hak-hak Palestina. Hal ini dikatakannya pada awal pertemuan antara menteri luar negeri negara-negara anggota Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) pada Ahad (16/5) secara virtual.

Kerajaan juga menyerukan segera diakhirinya eskalasi Israel di Palestina. Pangeran Faisal juga mengecam menggusuran paksa warga sipil Palestina dari rumah mereka di Yerusalem Timur.

"Yerusalem Timur adalah tanah Palestina yang kami tidak terima untuk dirugikan," ujar Pangeran Faisal seperti dikutip laman Al Arabiya English, Ahad.

"Kerajaan dengan tegas menolak pelanggaran Israel terhadap Palestina dan menyerukan diakhirinya segera eskalasi Israel," ujarnya melanjutkan.

Faisal mengatakan Arab Saudi menyerukan kepada komunitas internasional untuk memikul tanggung jawabnya dalam menghadapi pelanggaran Israel. Menurutnya dunia perlu campur tangan untuk mengakhiri tindakan Israel.

Kerajaan memperbarui dukungannya untuk Inisiatif Perdamaian Arab, yang menjamin hak Palestina untuk sebuah negara dengan Yerusalem Timur sebagai ibu kotanya. Sementara itu, Menteri Luar Negeri Palestina Riyad al-Maliki mengatakan praktik Israel adalah serangan terhadap orang Arab, Muslim, dan norma internasional.

Al-Maliki menekankan bahwa rakyat Palestina menjadi sasaran apartheid Israel. "Pemukim Israel menyerbu rumah Palestina di Tepi Barat dan Yerusalem," ujar Al-Maliki.

Dalam pertemuan tersebut pula, Menteri Luar Negeri Yordania Ayman Safadi menilai Israel membuat kawasan itu berada pada konflik lebih lanjut dan mengancam perdamaian. Yordania menyatakan dukungannya untuk perjuangan Palestina dan mengutuk penggusuran paksa Israel atas warga Palestina dari rumah mereka di Yerusalem Timur. Penggusuran itu, kata dia, merupakan kejahatan perang.

Menteri Luar Negeri Kuwait Sheikh Ahmed Nasser al-Sabah mengatakan kejahatan Israel di Yerusalem Timur merupakan pelanggaran terhadap semua hukum kemanusiaan internasional. "Eskalasi Israel mengancam keamanan dan stabilitas kawasan," katanya.

Pertemuan Extraordinary Open-ended Ministerial Meeting of the OIC Executive Committee diselenggarakan secara virtual, Ahad. Pertemuan ini dihadiri oleh 16 menteri dan wakil menteri luar negeri negara-negara anggota OKI dan juga wakil dari negara OKI lainnya. Pertemuan dilakukan khusus membahas agresi Israel di wilayah Palestina, khususnya Al-Quds Al-Shareef atau Yerusalem dan juga jalur Gaza.

Ikuti Whatsapp Channel Republika