Efek Lebaran Belum Tampak, Masyarakat tak Boleh Terlena

REPUBLIKA.CO.ID, oleh Dessy Suciati Saputri, Bowo Pribadi, Flori Sidebang, Antara

Juru bicara Satgas Penanganan Covid-19, Prof Wiku Adisasmito, meminta agar semua pihak tidak terlena dengan tren penurunan kasus virus corona. Ia mengungkap, efek dari libur Lebaran 2021 dan mudik baru akan terlihat dalam beberapa pekan ke depan.

"Perlu diingat bahwa perkembangan yang terjadi pada minggu lalu belum dapat menunjukkan efek dari libur Idul Fitri dan mudik," katanya, dalam konferensi pers virtual Satgas Covid-19 di Graha BNPB yang dipantau virtual, Selasa (18/5). Ia menjelaskan bahwa efek dari mobilitas saat libur Idul Fitri dan mudik yang dilakukan masyarakat dalam rentang waktu dua sampai tiga pekan setelah periode tersebut.

"Untuk itu jangan terlena dengan kasus positif dan kematian yang menurun di minggu lalu," tambah Wiku. Bagi masyarakat yang melakukan perjalanan dalam periode tersebut, satgas mengingatkan agar melakukan karantina mandiri selama lima kali 24 jam setelah kembali ke rumah sebagai bentuk tanggung jawab terhadap orang-orang di sekitarnya.

Sebelumnya, Wiku menjelaskan bahwa telah terjadi penurunan kasus secara nasional sebesar 28,4 persen dibandingkan pekan lalu. Hal itu dibarengi juga dengan penurunan kematian sebesar 11,1 persen dan kesembuhan sebesar 12,5 persen.

Dari lima daerah yang melaporkan kenaikan kasus tertinggi adalah Jawa Tengah, Kepulauan Riau, Sumatra Utara, Sulawesi Utara, dan Sulawesi Barat. Sementara untuk daerah yang mencatat kenaikan kematian tertinggi adalah Sulawesi Utara, Kalimantan Tengah, Jawa Tengah, Kepulauan Riau, Lampung.

Dalam kesempatan itu, iamenyoroti provinsi yang mengalami kenaikan kasus dan kematian dalam pekan ini berada di luar Pulau Jawa. Karena itu, satgas meminta hal itu menjadi perhatian bagi pemerintah daerah untuk meningkatkan penanganan Covid-19 karena tren kenaikan itu terjadi sebelum dampak dari libur Idul Fitri dapat terlihat.

Wiku menyampaikan pula, adanya tren peningkatan mobilitas penduduk yang cukup signifikan di Jawa, Sumatra, Kalimantan, dan juga Sulawesi. Tren peningkatan mobilitas penduduk ini terjadi pada periode 21 April-12 Mei 2021.

“Pada empat pulau ini dapat dilihat bahwa tren perkembangan mobilitas penduduknya mengalami peningkatan yang cukup signifikan, di mana mobilitasnya mencapai hingga 61-111 persen,” kata Wiku.

Di Pulau Jawa, kenaikan mobilitas penduduk ke pusat perbelanjaan paling tinggi terjadi di Jawa Tengah yakni mencapai 80 persen, di Jawa Barat sebesar 68 persen, dan di Jawa Timur sebesar 61 persen.

Sementara di Pulau Sumatera, kenaikan tertinggi terjadi di Sumatera Barat yang mencapai 111 persen, di Bengkulu mencapai 93 persen, dan di Aceh sebesar 83 persen. Di Pulau Kalimantan, kenaikan tertinggi terjadi di Kalimantan Utara yang mencapai 95 persen, Kalimantan Timur mencapai 67 persen, dan Kalimantan Tengah mencapai 59 persen

“Untuk Pulau Sulawesi, kenaikan tertinggi terjadi di Sulawesi Barat hingga mobilitasnya mencapai 107 persen, Gorontalo mencapai 105 persen, Sulawesi Tengah dan Sulawesi Tenggara 84 persen,” tambah Wiku.

Wiku mengatakan, kenaikan tren mobilitas ke pusat perbelanjaan ini terjadi bertepatan pada tradisi membeli baju Lebaran menjelang hari raya Idul Fitri yakni antara 9-13 Mei 2021. Menurut Satgas, peningkatan kegiatan di sektor ekonomi ini tak dapat dihindari di periode menjelang hari raya Idul Fitri.

“Pada prinsipnya, pemerintah tidak bisa melarang kegiatan ekonomi untuk beroperasi namun sadarilah bahwa kegiatan sosial ekonomi hanya dapat berjalan apabila kita bertanggung jawab terhadap diri sendiri dan orang lain dengan patuh prokes,” jelas Wiku.

Ia mengingatkan, jika pihak penyelenggara dan pelaku sosial ekonomi tidak menerapkan disiplin prokes, maka akan berimbas pada kenaikan kasus. Kondisi ini kemudian akan berdampak juga pada pembatasan kegiatan ekonomi.

Wiku meminta pemerintah daerah agar mengantisipasi dampak dari tren kenaikan mobilitas penduduk di pusat perbelanjaan serta kerumunan di tempat wisata. Yakni dengan meningkatkan testing, tracing, dan treatment, serta menyiapkan SDM dan fasilitas penanganan Covid-19 yang baik.

Ahli epidemiologi dari Universitas Nusa Cendana (Undana) Kupang, Nusa Tenggara Timur, Dr Pius Weraman, M.Kes, mengatakan semua orang yang melakukan perjalanan atau tidak, memiliki peluang yang sama tertular virus Covid-19. "Semua orang yang melakukan perjalanan atau tidak, tanpa kecuali memiliki peluang yang sama tertular Covid-19, karena seluruh Indonesia sudah memiliki transmisi lokal," kata Pius Weraman.

Dia mengemukakan hal itu menjawab pertanyaan seputar seberapa jauh potensi meningkatnya kasus Covid-19 setelah libur Lebaran tahun ini di Indonesia. Menurut dia, seluruh Indonesia sudah memiliki transmisi lokal dan transmisi lokal biasa terjadi karena mobilitas penduduk, dengan tidak menggunakan protokol kesehatan dengan baik dan teratur.

"Hanya mereka yang taat protokol kesehatan saja yang tentunya akan memperkecil penularan Covid-19 dari orang ke orang," katanya. Karena itu, larangan mudik yang dilakukan oleh pemerintah untuk seluruh Indonesia sesungguhnya memberikan dampak kepada masyarakat sehubungan dengan penularan lanjutan dari Covid-19.

"Kata kuncinya adalah kesadaran dari kita semua untuk selalu taat dan patuh pada protokol kesehatan, baik yang sudah menerima vaksin maupun yang belum divaksin," katanya. Tanpa adanya kesadaran, semua upaya yang dilakukan pemerintah tidak dapat menahan laju penyebaran Covid-19 di negeri ini, kata Weraman yang juga Ketua Perhimpunan Ahli Epidemiologi Indonesia (PAEI) Cabang Nusa Tenggara Timur (NTT) itu.

Sejumlah daerah sudah bersiap mengantisipasi munculnya klaster Lebaran. Wali Kota Surakarta, Gibran Rakabuming Raka, meminta warganya mewaspadai risiko penularan Covid-19 di lingkungan keluarga setelah libur Lebaran. "Pokoknya semua waspada. Yang paling diwaspadai adalah klaster keluarga, piknik, dan silaturahmi ke tempat saudara," katanya di Solo, Selasa.

"Saya bilang dari awal, saya menyarankan yang namanya halal bihalal, silaturahmi, ditunda dulu, dilakukan secara online (daring) dulu," katanya.

Wali Kota juga meminta Dinas Kesehatan mengecek risiko penularan Covid-19 di wilayah Kota Surakarta. "Di Solo kan zona hijau banyak sekali, pastikan benar-benar zona hijau," katanya.

Dinas Kesehatan Kota Surakarta, ia mengatakan, harus memperbanyak kegiatan pemeriksaan Covid-19 untuk mengetahui secara pasti tingkat risiko penularan virus corona di setiap bagian kota. "Tempat keramaian kan dilakukan testing juga, Alhamdulillah dari random testing hasilnya negatif semua. Harapannya tidak ada lonjakan," katanya.

"Kemarin (klaster buka bersama) di Sumber itu kecolongan. Jadi mohon kepada warga agar ditahan dulu halal bihalal dan silaturahminya, jangan sampai ada penambahan," ia menambahkan.

Guna mencegah peningkatan kasus penularan Covid-19, Pemerintah Kota Surakarta juga berupaya mempercepat penyelesaian pelaksanaan vaksinasi pada kelompok warga lanjut usia. "Kami permudah prosesnya, ada 17 puskesmas yang kami tunjuk agar lansia bisa vaksin di situ. Tidak perlu daftar, cukup bawa KTP, usia di atas 60 tahun langsung bisa vaksin," kata Gibran.

Pemerintah kota juga menyiapkan rumah sakit hingga kantor kelurahan sebagai tempat pelayanan vaksinasi. Dinas Perhubungan Kota Surakarta pun akan mengerahkan petugas dan kendaraan untuk menjemput warga lanjut usia yang akan menjalani vaksinasi.

Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo, juga meminta masyarakat mewaspadai klaster keluarga pascalibur Lebaran. "Saya ingatkan kembali, warga penting mewaspadai munculnya klaster keluarga," kata Ganjar, di Semarang, Senin (17/5).

Ia mengatakan, semua prosedur untuk menekan penyebaran Covid-19 terus dilakukan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Tengah. Seperti rapid test antigen saat arus balik serta menyiagakan SDM, tempat isolasi dan rumah sakit untuk 14 hari ke depan.

Hal tersebut dilakukan guna mengantisipasi potensi penularan virus Covid-19 sebagai antisipasi dampak adanya peningkatan mobilitas serta pergerakan orang antar daerah, berkaitan dengan tradisi mudik pada Lebaran tahun ini.

Gubernur juga mengakui, sekarang ini penularan Covid-19 yang jamak muncul di Jawa Tengah adalah dari klaster keluarga. Untuk itu masyarakat harus siaga dan waspada bahkan di lingkungan keluarganya sendiri.

"Jangan pernah menyepelekan dan persoalan ini perlu menjadi perhatian bersama, agar tetap menjaga prokes karena potensi penambahan kasus baru masih tegap ada, setelah momentum Lebaran," jelasnya saat menggelar halal bihalal virtual lingkungan Pemprov Jawa Tengah bersama Forkopimda.

Di sisi lain, gubernur juga tidak membantah adanya temuan warga positif Covid-19 saat arus mudik, meskipun jumlah pastinya belum diketahui. Karena masih menunggu hasil evaluasi secara keseluruhan terkait mudik pada Lebaran kali ini.

Untuk mengantisipasi potensi peningkatan kasus Covid-19 pascaLebaran, orang nomor satu di Provinsi Jawa Tengah ini juga sudah meminta kepada seluruh bupati/ wali kota agar meningkatkan kewaspadaan. Begitu juga dengan penyiapan tempat isolasi, baik isolasi mandiri maupun isolasi dan ICU di rumah sakit.

"Tempat isolasi dan rumah sakit saya minta untuk disiagakan paling tidak selama 14 hari ke depan berikut SDM-nya juha disiapkan, agar kita semua sudah siap kalau ada peningkatan kaus setelah momentum Lebaran," ujarnya.

Di Jakarta, Gubernur Anies Baswedan mengatakan, kebijakan Pemprov DKI Jakarta melakukan skrining kepada warga yang baru melaksanakan mudik merupakan salah satu cara untuk mendeteksi potensi penularan Covid-19. Anies menegaskan, kebijakan itu bukan berarti melarang orang masuk ke Jakarta.

Anies menyatakan, antisipasi lonjakan kasus Covid-19 pasca-Lebaran masih akan terus dilakukan hingga sepekan ke depan. Karena itu, Pemprov DKI Jakarta akan terus melakukan skrining terhadap warga hingga ke tingkat RT/ RW.

"Saya menggarisbawahi, kebijakan Jakarta tidak pernah melarang orang masuk Jakarta, tetapi ini melakukan skrining untuk mendeteksi agar warga Jakarta yang tidak bepergian, menaati anjuran, mereka terlindungi," kata Anies di Gedung Balai Kota DKI Jakarta, Senin (17/5).

Anies menegaskan bahwa Pemprov DKI Jakarta beserta jajaran akan melakukan skrining terhadap para pemudik yang memasuki Jakarta. Skrining tersebut dilakukan dengan dua lapis, yakni lapis pertama di pintu masuk menuju Jakarta dan lapis kedua di lingkup komunitas warga.

Anies mengatakan, Gugus Tugas RT/RW berkoordinasi dengan jajaran camat, lurah, Bhabinkamtibmas, dan Babinsa akan bersama-sama melakukan pendataan atas warga yang masuk ke wilayah itu. "Jadi ketua RT, Ketua RW, gugus tugasnya akan melakukan monitoring sehingga seluruh warga yang datang akan dilakukan pemantauan, dicek kondisinya, dipastikan bahwa yang bersangkutan sehat, yang bersangkutan tidak bergejala. Dan, akan dilakukan rapid test antigen," kata Anies.

Ikuti Whatsapp Channel Republika