Komisi IV Minta Pemerintah Lunasi Utang Rp 1,27 T ke Bulog

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Komisi VI DPR meminta pemerintah segera melunasi utang dengan Bulog sebanyak Rp 1,27 triliun. Pasalnya, pelunasan utang itu akan membantu Bulog dalam kelancaran arus kas keuangan perusahaan.

Hal itu dituangkan dalam kesimpulan Rapat Dengar Pendapat antara Komisi IV DPR bersama Perum Bulog, Selasa (18/5). "Komisi IV meminta pemerintah segera melunasi utang bayar kepada Perum Bulog," kata Wakil Ketua Komisi IV DPR, Anggia Erna Rini, saat membacakan kesimpulan rapat.

Besaran utang tersebut diketahui mencakup kegiatan pelepasan stok beras turun mutu sebesar Rp 173,8 miliar, kegiatan Ketersediaan Pasokan dan Stabilisasi Harga (KPSH) atau operasi pasar dengan menggunakan cadangan beras pemerintah (CBP) sebesar Rp 872,8 miliar, serta penyaluran CBP untuk bencana alam sebanyak Rp 36,7 miliar.

Pada komoditas lain, terdapat pula utang pemerintah dalam kegiatan  Cadangan Stabilisasi Harga Pangan (CPSH) gula sebesar Rp 11,2 miliar serta kekurangan penagihan CSHP gula sebesar Rp 184,6 miliar.

Sementara meminta pemerintah melunasi utang kepada Bulog, Komisi IV juga meminta Bulog agar memperbaiki manajemen stok beras CBP. Selanjutnya, Komisi IV mendorong dilakukan rapat gabungan bersama Komisi IV, Komisi VIII, Komisi XI, Kementerian Pertanian, Kementerian Perdagangan, Kementerian BUMN, Kementerian Sosial, serta Kementerian Keuangan.

"Untuk membahas pengelolaan cangan beras, termasuk mekanisme disposal stok," kata Anggi.

Anggi melanjutkan, Komisi IV pun mendesak pemerintah untuk segera membentuk lembaga pemerintah yang menangani bidang pangan. Hal itu sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan yang seharusnya sudah dibentuk tiga tahun setelah UU tersebut disahkan.

Sebelumnya, Direktur Utama Perum Bulog, Budi Waseso, mengatakan, pemerintah memiliki utang sebanyak Rp 1,27 triliun dalam berbagai program bantuan pangan dan pengelolaan cadangan beras pemerintah. Pihaknya beharap agar pemerintah segera melunasi utang demi kelancara arus kas perusahaan.

"Dapat kami sampaikan total piutang pemerintah ke Bulog sampai dengan bulan Mei 2021 sebesar Rp 1,27 triliun," kata Budi dalam Rapat Dengar Pendapat bersama Komisi IV di Kompleks Parlemen Senayan, Selasa (18/5).

Budi mengatakan, mengingat pencairan piutang pemerintah ke Bulog sangat penting dan berdampak pada arus kas, pihaknya berharap agar pelunasan utang ke Bulog dapat segera dilakukan.

Pentingnya pembayaran utang pemerintah mengingat beban utang Bulog kepada perbankan yang juga sangat besar. Budi menyampaikan, hingga saat ini total utang Bulog kepada perbankan mencapai total Rp 14 triliun.

Di tengah beban utang yang besar, Budi memasikan kegiatan stabilisas pasokan dan harga pada dua komoditas pangan pokok itu tetap dijalankan. Hingga saat ini, ia mencatat total stok beras di gudang Bulog mencapi 1,39 juta ton. Volume tersebut terdiri dari cadangan beras pemerintah (CBP) sebesar 1,37 juta ton serta beras komersial 17,3 ribu ton.

Adapun stok gula pasir yang dikuasai Bulog saat ini sebanyak 12.183 ton. Komoditas lainnya yakni daging sapi beku 25 ton, daging kerbau beku 1.030 ton, tepung terigu 438 ton, serta minyak goreng 348 kilo liter.

Ikuti Whatsapp Channel Republika