Wapres Ingatkan Tantangan TIK bagi Kemajemukan Bangsa

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Presiden Ma'ruf Amin mengingatkan pesatnya kemajuan teknologi informasi dan komunikasi (TIK), tidak hanya memberi manfaat, namun juga membawa tantangan. Khususnya dalam konteks bangsa Indonesia yang majemuk, kesenjangan digital akibat belum meratanya infrastruktur telekomunikasi, juga aliran informasi yang begitu cepat dan bebas, nyaris tanpa batas, baik secara jarak geografis maupun konten atau isinya.

"Dalam konteks bangsa Indonesia yang majemuk: multi etnis, agama, bahasa dan budaya, tantangan kesenjangan informasi dapat berubah menjadi ancaman terhadap persatuan dan kesatuan nasional apabila tidak disikapi dengan tepat dan cepat," kata Wapres dalam acara Musyawarah Nasional ke-VI Jam’iyah Batak Muslim Indonesia (JBMI) Tahun 2021 secara virtual, Sabtu (29/5).

Wapres mencontohkan, ancaman yang marak saat ini, mulai dari penyebaran konten negatif, kabar bohong (hoaks), penipuan, bahkan ajaran kekerasan dan terorisme. Karena itu, ia menilai perlunya komitmen kebangsaan dalam menghasilkan langkah-langkah terobosan untuk menghadapi tantangan tersebut.

“Komitmen kebangsaan harus senantiasa kita jaga agar tidak pernah luntur,” ujar Ma'ruf.

Wapres menjelaskan, bentuk ketimpangan digital terkait dengan infrastruktur dan kemampuan SDM dalam mengelola TIK. Tantangan itu lebih banyak dihadapi oleh negara yang tergolong belum mampu serta berbagai status sosial masyarakat di dalamnya.

Sebab, negara dan masyarakat mampu tidak menghadapi persoalan infrastruktur TIK seperti jangkauan dan kapasitas jaringan telekomunikasi serta kemampuan masyarakatnya untuk menciptakan program dan aplikasi digital.

"Mereka tidak menghadapi sebagaimana yang dihadapi negara dan masyarakat kurang mampu. Ketimpangan inilah yang disebut sebagai digital divide yang tidak hanya terjadi antarnegara, tapi juga antarkelompok masyarakat dalam satu negara,” kata Wapres.

Wapres menambahkan tantangan lainnya yang berpotensi muncul adalah derasnya aliran informasi terjadi secara cepat dan masif sehingga sulit untuk dilakukan filtrasi sesuai dengan nilai-nilai sosial yang ada. Sebagai akibatnya, otoritas institusi-institusi negara, pemerintahan, pendidikan, maupun pranata dan nilai-nilai lokal yang hidup di tengah masyarakat juga tidak dapat lagi melakukan pencegahan secara dini atau menyaring.

"Apabila beredar suatu konten atau informasi yang tidak sesuai dan selaras dengan nilai-nilai sosial yang ada,” kata Wapres.

Karena itu, Wapres menilai perlunya peran serta berbagai organisasi masyarakat untuk bersama-sama menjaga persatuan dan kesatuan. Dalam kesempatan itu, ia meminta Jam'iyah Batak Muslim Indonesia dan ormas-ormas keagamaan serta kedaerahan lainnya untuk mengambil peran tersebut.

"Dalam upaya bersama kita merawat persatuan dan kesatuan dengan secara aktif mengajak dan mengedukasi para anggotanya,” ungkapnya.

Secara khusus Wapres mengharapkan JBMI dapat proaktif menjaga nilai-nilai luhur Pancasila, Negara Kesatuan Republik Indonesia, persatuan dan kesatuan nasional melalui metode dakwah yang mengedepankan nilai-nilai persatuan.

“Pendekatan dakwah yang harus kita lakukan adalah yang tepat sesuai konteks Indonesia adalah dakwah yang tidak merusak persatuan dan kesatuan bangsa, dan dengan menggunakan narasi-narasi kerukunan, bukan narasi-narasi konflik atau permusuhan,” tuturnya.

Wapres menambahkan untuk dapat mengembangkan dakwah Islam yang selaras dengan nasionalisme, diperlukan upaya moderasi agama yang inklusif dan toleran.“Segala perbedaan agama dan budaya akan dimaknai secara positif sebagai karunia Allah dan keniscayaan sejarah yang potensial dijadikan sebagai modal sosial untuk membangun bangsa kita,” ujar Wapres.

Ikuti Whatsapp Channel Republika