Korea Selatan Larang Penggunaan Ribuan Produk Elektronik
Produk teknologi dilarang penggunaannya karena melakukan laporan pengujian palsu.
REPUBLIKA.CO.ID, SEOUL -- Kementerian Ilmu Pengetahuan dan TIK Korea Selatan telah mencabut sertifikasi keselamatan untuk 1696 produk elektronik. Hal itu dilakukan usai menemukan hasil tes yang membuktikan keamanan mereka disalahartikan.
Pengumuman Kementerian menjelaskan mereka menerima petunjuk banyak laporan pengujian untuk telekomunikasi dan teknologi penyiaran belum dilakukan di laboratorium yang tercakup dalam perjanjian timbal balik internasional. Dilansir dari The Register, Ahad (20/6), tes adalah urusan rutin untuk memastikan perangkat tidak memancarkan radiasi berbahaya, dan beberapa negara telah menandatangani mutual recognition agreement yang memungkinkan tes yang dilakukan di satu negara diterima secara luas di tempat lain.
Kementerian mengklaim tes yang ditolaknya dilakukan oleh perusahaan Amerika Serikat (AS) bernama Bay Area Compliance Laboratories (BACL) dan dokumen mengatakan pekerjaan itu dilakukan di San Francisco. Setelah menyelidiki tip yang diterima, Kementerian mengetahui bahwa, sementara BACL melakukan pengujian, pekerjaan itu dilakukan di kota Dongguan di China. China bukan penandatangan mutual recognition agreement mengenai jenis pengujian ini.
Oleh karena itu, Kementerian telah menarik produk yang relevan dari saluran distribusi dan menawarkan kesempatan kepada konsumen yang mengembalikannya. Beberapa nama besar telah ditangkap oleh insiden itu. Perangkat jaringan Huawei menyumbang 136 dari produk yang dijerat, sementara
Samsung memiliki masalah dengan 23 speaker nirkabel. Cisco sedang berselisih dengan lebih dari setengah lusin telepon nirkabel dan vendor perangkat keras gim Razer memiliki 32 produk- di antaranya laptop dan headset- untuk diselesaikan.
Tindakan Kementerian tidak mencerminkan permusuhan apa pun terhadap China atau keraguan tentang operasi BACL di China. Sebaliknya, pencabutan tampaknya merupakan birokrasi yang terbaik, yakni aturan menuntut tes ini perlu dilakukan di negara yang dicakup oleh perjanjian internasional dan China bukan salah satu dari negara-negara itu.
Ikuti Whatsapp Channel Republika