Jakarta Kembali ke Fase Shalat Jumat Diganti Dzuhur di Rumah

REPUBLIKA.CO.ID, oleh Eva Rianti, Flori Sidebang, Sapto Andika Candra

DKI Jakarta kembali seperti pada masa pemberlakuan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) tahun lalu di mana penyelenggaraan shalat jumat di masjid untuk sementara ditiadakan. Majelis Ulama Indonesia (MUI) Provinsi DKI Jakarta dan Pimpinan Wilayah Dewan Masjid Indonesia (DMI) Provinsi DKI Jakarta telah mengeluarkan surat seruan atau maklumat menyusul lonjakan kasus Covid-19 di wilayah Ibu Kota.

Seruan itu ditandatangani oleh Ketua Umum MUI DKI Jakarta KH Munahar Muchtar HS dan Ketua Pimpinan Wilayah DMI DKI Jakarta KH Ma’mun al Ayyubi pada 21 Juni 2021. Seruan tersebut bernomor B-170/DP-PXI/VI/2021 dan Nomor 2.117/SB/DMI-DKI/VI/2021.

“Dengan ini ditekankan kepada seluruh pengurus/ jamaah masjid/ musholla, ulama, dan khatib se-DKI Jakarta untuk mengganti shalat jumat dengan shalat dzuhur di rumah masing-masing dan diimbau untuk melaksanakan shalat rawatib di rumah masing-masing pula,” demikan bunyi seruannya.

Ketentuan tersebut berlaku mulai 22 Juni hingga 5 Juli 2021 atau sampai maklumat selanjutnya dengan lima pertimbangan. Pertama, melihat perkembangan penyebaran kasus Covid-19 akhir-akhir ini mengalami lonjakan drastis dan sangat mengkhawatirkan, sehingga Provinsi DKI Jakarta dinyatakan zona merah.

“Kedua, perlu adanya tindakan pencegahan secara menyeluruh untuk memutus mata rantai penularan yang salah satunya melalui peniadaan berkumpulnya orang banyak,” terangnya.

Ketiga, adzan dan iqamah tetap dilakukan setiap waktu shalat. Keempat, manfaat pengeras suara masjid dan musholla untuk mengingatkan warga akan bahaya Covid-19 dan menghindari untuk sementara waktu tidak melakukan perkumpulan atau pertemuan-pertemuan. Kelima, tetap menjaga kebersihan dan sterilisasi masjid.

In Picture: Penutupan Kawasan Jalan Bulungan Mulai Pukul 21.00 WIB

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta juga mengeluarkan surat Keputusan Gubernur (Kepgub) Nomor 796 Tahun 2021 tentang Perpanjangan PPKM Berbasis Mikro. Kepgub ini ditandatangani oleh Gubernur DKI Jakarta Anies Rasyid Baswedan pada tanggal 21 Juni 2021 dan mulai berlaku 22 Juni-5 Juli 2021.

Kepgub ini untuk menindaklanjuti Instruksi Menter Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2021 tentang Perpanjangan PPKM berbasis Mikro serta memuat pemberlakuan pengetatan sejumlah kegiatan masyarakat. Dalam Kepgub Nomor 796 Tahun 2021 itu, salah satu poinnya, Anies mengatur kegiatan ibadah agar dilakukan di rumah selama masa penerapan pengetatan PPKM Mikro.

"Kegiatan peribadatan dilaksanakan di rumah," tulis Anies dalam Kepgub tersebut.

Untuk mengendalikan penularan Covid-19, kebijakan jam malam juga diberlakukan di Jakarta. Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria mengatakan, setelah pukul 20.00 WIB tidak boleh ada lagi kegiatan masyarakat.

"Ya jam malam diberlakukan, tidak boleh ada kegiatan, semuanya, kegiatan di mal dibatasi. sampai jam 20.00 WIB. Setelah jam 20.00 WIB tidak boleh ada kegiatan," kata Ariza di Balai Kota Jakarta, Selasa (22/6).

Ariza menuturkan, pemberlakuan jam malam itu juga dilakukan di 10 titik jalanan Jakarta. Menurut dia, Pemprov DKI membuka kemungkinan untuk menambah titik lokasi penerapan jam malam tersebut.

"Ada 10 titik (jalan), mungkin nanti bisa dikembangkan atau mungkin ditambah lagi, beberapa titik di wilayah Jakarta," ujarnya.

Ia mengungkapkan, para wali  kota di wilayah Jakarta telah memetakan, jalanan mana saja yang dinilai menjadi tempat potensi terjadinya keramaian warga. Nantinya, jelas dia, lokasi-lokasi tersebut akan diusulkan untuk diberlakukan jam malam.

"Pak wali kota sudah menyiapkan jalan-jalan, titik-titik yang berpotensi menjadi tempat keramaian, yang dapat menyebabkan keramaian," tutur dia.

Selain itu, sambung Ariza, Pemprov DKI juga mengimbau kepada seluruh masyarakat agar tetap berada di rumah selama akhir pekan, yakni Sabtu dan Ahad. Apalagi, kata dia, dalam beberapa hari ini jumlah kasus Covid-19 di Jakarta mengalami lonjakan cukup tinggi.

"Kami minta agar Sabtu Minggu masyarakat berada di rumah, tidak berada di luar rumah. Semua pekerjaan dilakukan di rumah secara online," ucap dia.

Satgas Penanganan Covid-19 mengingatkan pemerintah daerah (pemda) menerapkan PPKM mikro sesuai dengan Instruksi Menteri Dalam Negeri nomor 14 tahun 2021. Sesuai beleid ini, seluruh kegiatan ibadah di tempat ibadah, pertemuan luring, kegiatan seni budaya, dan seluruh aktivitas di ruang publik di zona merah ditiadakan untuk sementara. Kegiatan belajar di zona merah pun wajib 100 persen daring.

Satgas juga meminta pemda agar lebih peka dalam membaca tren perkembangan zonasi wilayah berdasarkan risiko penularan virus. Jika wilayah zona merah tak kunjung membaik ke zona oranye atau kuning dalam waktu sepekan atau lebih, maka implementasi PPKM mikro perlu dievaluasi.

"Diharapkan pemda memiliki kemampuan yang baik dalam gas-rem kebijakan berdasarkan kondisi kasus Covid-19 di daerahnya," ujar Juru Bicara Pemerintah untuk Penanganan Covid-19 Wiku Adisasmito, Rabu (23/6).

Wiku juga menyoroti beberapa provinsi dengan kasus aktif tertinggi. DKI Jakarta diurutan kedua di bawah Jawa Barat dengan jumlah 11.411 kasus.

Selain itu, enam provinsi juga tercatat memiliki gap paling besar antara jumlah kasus positif dengan angka sembuh. DKI Jakarta teratas yang mencatatkan selisih 13.032 kasus, Jawa Tengah selisih 7.171 kasus.

Seperti diketahui, DKI Jakarta telah memecahkan rekor kasus harian Covid-19 dalam tiga hari secara beruntun. Rekor harian pertama terjadi pada Jumat (18/6) dengan jumlah 4.737 kasus baru.

Sehari berselang, Sabtu (19/6), rekor itu disalip lagi dengan 4.895 kasus baru. Lalu, pada Ahad (20/6), kasus harian Jakarta memecahkan rekor tertingginya selama pandemi Covid-19, yakni sebesar 5.582 kasus baru.

"Yang mengkhawatirkan, ini perlu perhatian khusus bahwa minggu lalu kita alami kasus harian tertinggi, yaitu 5.582 kasus baru. Dari angka itu 665 anak usia 5-18 tahun. Kira-kira 12 persen, dan 224 adalah kasus anak di bawah 5 tahun, balita. Jadi 16 persen dari kenaikan kasus adalah anak-anak," kata Gubernur Anies Baswedan, di Balai Kota Jakarta, Selasa (22/6).

Lonjakan kasus Covid-19 di DKI Jakarta diiringi dengan terus meningkatnya angka keterisian rumah sakit (RS) rujukan Covid-19. Pada Senin (21/6), Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) DKI Jakarta, Widyastuti menginformasikan, tingkat keterisian tempat tidur atau bed occupancy rate (BOR) di rumah sakit rujukan Covid-19 di Ibu Kota pada Senin (21/6) mencapai 90 persen.

"Saat ini, ada 90 persen keterpakaian tempat tidur isolasi di Jakarta, sedangkan ICU 81 persen. Ini kami total ada 106 RS di DKI Jakarta dengan 13-nya adalah dedicated full untuk Covid-19," kata Widyastuti di Balai Kota Jakarta, Senin.

Ikuti Whatsapp Channel Republika