Pemkab Pangandaran Bantu Warga yang Isoman
Bantuan juga disiapkan untuk warga yang menjalani isoman.
REPUBLIKA.CO.ID,PANGANDARAN -- Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pangandaran menyiapkan anggaran untuk membantu warganya yang menjalani isolasi mandiri (isoman). Besaran bantuan untuk warga yang menjalani isoman mencapai Rp 500 ribu per orang.
Ketua Harian Satuan Tugas (Satgas) Penanganan Covid-19 Kabupaten Pangandaran, Suheryana mengatakan, bantuan itu disiapkan untuk membantu kebutuhan dasar dan vitamin warga yang menjalani isoman. Setiap warga yang menjalani isoman akan diberikan bantuan sebesar Rp 500 ribu.
"Tentu dengan persyaratan tertentu, misalnya hasil PCR positif, sedang isoman, ada pengawasan, dan sebagainya. Datanya kan kita dasari dari Labkesda. Jadi tak bisa mengaku-ngaku isoman dan mau dapat bantuan," kata dia saat dibubungi Republika, Rabu (14/7).
Berdasarkan data yang dihimpun Republika, anggaran yang disiapkan untuk membantu warga isoman mencapai Rp 900 juta. Bantuan itu diperuntukkan bagi sekitar 1.900 warga yang menjalani isoman.
Suheryana mengatakan, sejauh ini sudah ada sejumlah warga yang menerima bantuan itu dalam bentuk uang sebesar Rp 500 ribu. Namun, melihat ada perkembangan kasus Covid-19 terkini, bantuan untuk warga yang menjalani isoman akan diubah dalam bentuk sembako dan vitamin.
"Bentunya akan kita modifikasi, disesuaikan dengan kebutuhan. Jadi akan disalurkan dalam paket sembako, supaya mereka tak perlu ke toko, ke warung, kita drop kebutuhannya. Jadi mereka tak usah keluar rumah," kata dia.
Ia mengatakan, bantuan itu disalurkan melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Pangandaran, yang juga berkoordinasi dengan satgas di tingkat desa. Dengan begitu, dapat dipastikan bantuan akan benar-benar tepat sasaran.
Suheryana menambahkan, pihaknya akan terus melihat perkembangan kasus Covid-19 di Kabupaten Pangandaran. "Kalau dibutuhkan, akan kita refocusing lagi anggarannya," ujar dia.
Berdasarkan data per Rabu, total kasus terkonfirmasi positif Covid-19 di Kabupaten Pangandaran berjumlah 4.227 kasus. Sebanyak 961 orang kasusnya masih aktif, 3.186 orang sembuh, dan 80 orang meninggal dunia.
Sementara di Kabupaten Garut, bantuan juga disiapkan untuk warga yang menjalani isoman. Bantuan itu dianggarkan dari dana desa.
Kepala Dinas Sosial Kabupaten Garut, Ade Hendarsyah mengatakan, bantuan untuk warga yang menjalani isoman dapat menggunakan dana desa. Menurut dia, sekitar 8 persen dari dana desa dapat digunakan untuk penanganan Covid-19, termasuk membantu warga yang isoman.
"Kalau kita baru turun ketika ada kasus di satu wilayah harus lockdown dan warga yang positif menjalani isolasi terpusat. Contohnya seperti di Cisompet beberapa waktu lalu," kata dia.
Sebelumnya, Bupati Garut, Rudy Gunawan meminta masyarakat untuk tidak khawatir terkait kebutuhan pokok selama masa PPKM Darurat. Ia mengatakan, pemerintah telah menggulirkan beberapa program bantuan untuk dapat membantu masyarakat agar tetap bisa memenuhi kebutuhan hidupnya selama masa pandemi.
“Kami menyampaikan dan mengingatkan kembali kepada bapak ibu, pemerintah telah memberikan berbagai program bantuan sosial diantaranya lebih 250 ribu kepala keluarga mendapatkan bantuan reguler dari PKH (Program Keluarga Harapan) dan BPNT (Bantuan Pangan Non Tunai) supaya masyarakat tidak ada satupun yang tidak mendapatkan konsumsi makan,” kata dia, Selasa (13/7).
Rudy Gunawan menerangkan, beberapa program bantuan lain yang salah satunya digulirkan kepada para pelaku usaha mikro yang terkena dampak pandemi Covid-19 yaitu Bantuan Pelaku Usaha Mikro (BPUM). Bantuan itu akan diberikan kepada lebih 170 ribu usaha mikro dan kecil, yang masing-masing mendapatkan Rp 1,2 juta.
Rudy juga mengimbau kepada masyarakat untuk melaporkan ke RT/RW jika ada warga yang berkekurangan, sehingga bisa dilakukan langkah selanjutnya agar segera mendapatkan bantuan. "Tentu kami memohon maaf bilamana ada beberapa dari masyarakat yang mempunyai akses-akses kekurangan itu segera laporkan ke RT ke RW, nanti desa akan melakukan langkah-langkah konkret karena dana desa bisa digunakan 8 persennya untuk jaminan sosial,” katanya.