Kemenkes Jelaskan Alasan Laju Vaksinasi Melambat

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Juru Bicara Vaksinasi Covid-19 Kementerian Kesehatan (Kemenkes) Siti Nadia Tarmizi menjelaskan alasan laju vaksinasi Covid-19 melambat selama pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM). Alasannya, PPKM membatasi mobilitas masyarakat sehingga berimbas pada pelaksanaan vaksinasi Covid-19.

"(Melambatnya vaksinasi Covid-19) ini karena PPKM yang pasti akan mengurangi kecepatan vaksinasi. Sebab, ada keterbatasan pergerakan masyarakat," ujar dia saat dihubungi Republika, Ahad (8/8).

Saat ini, ia mengatakan, Kemenkes sedang mengupayakan peningkatan vaksinasi Covid-19, termasuk mendorong percepatan produksi vaksin jadi. Ia menambahkan, Kemenkes mengupayakan percepatan vaksinasi sembari mengupayakan pengendalian laju penularan Covid-19. 

Percepatan ini dibutuhkan untuk mencapai target vaksinasi sesuai arahan Presiden Joko Widodo (Jokowi), yakni 2 juta dosis per hari. Untuk itu, ia mengatakan, pemerintah belum merencanakan merevisi target tersebut. "Sementara tetap," katanya. 

Satuan Tugas Penanganan Covid-19 juga mengupayakan agar target vaksinasi bisa diwujudkan dengan melakukan beberapa upaya. "Vaksin sesuai arahan Presiden harus dimaksimalkan sesuai target di daerah masing-masing. Sehingga, terpenuhi target nasional (vaksinasi 2 juta dosis per hari)," ujar Ketua Bidang Penanganan Kesehatan Satuan Tugas (Satgas) Covid-19 Nasional, Brigjen TNI (Purn) Alexander Ginting saat dihubungi Republika, Ahad.

Alex mengatakan sebenarnya stok vaksin mencukupi. Namun, ia mengatakan, ada persoalan distribusi sesuai dinamika di lapangan dan kemampuan cold chain.

Untuk menyelesaikan masalah ini, dia melanjutkan, pemerintah melakukan beberapa upaya. Yakni, mendekatkan sentra vaksinasi ke masyarakat, meningkatkan distribusi vaksin ke kabupaten/kota, serta mengatur cold chain dengan cara meminimalkan stok dan mendayagunakan vaksinator lintas desa dan kecamatan.

Perpanjangan PPKM?

Saat ini, pemerintah juga masih mengkaji kemungkinan kembali memperpanjang PPKM level 3 dan 4. Pemberlakukan PPKM level 2, 3, dan 4 di Jawa dan Bali akan berakhir pada Senin (9/8) besok.

"Masih dievaluasi dan dikaji tentang kelanjutan PPKM, terutama di levelisasi nya," ujar Ginting. 

Sementara Nadia belum mau berkomentar banyak mengenai kemungkinan perpanjangan PPKM level 3 dan 4. "Kalau terkait (PPKM) diperpanjang atau tidak, kita tunggu saja pengumuman resminya," katanya.

Nadia mengatakan, penerapan PPKM telah membuahkan hasil menurunkan keterisian tempat perawatan di rumah sakit, dan angka positivity rate mingguan menjadi sekitar 26 persen.

Selain itu, ia mengatakan, kasus harian juga mulai menurun meski masih pada angka 30 ribuan. "Angka testing terus kami tingkatkan untuk segera mendeteksi kasus positif Covid-19 lebih dini," ujarnya. 

Ikuti Whatsapp Channel Republika