AS Kesulitan Percepat Proses Evakuasi di Afghanistan

REPUBLIKA.CO.ID, WASHINGTON — Amerika Serikat (AS) kesulitan mempercepat proses evakuasi warga AS dan Afghanistan dari bandara Kabul karena berbagai halangan. Halangan itu mulai dari pos-pos pemeriksaan Taliban hingga masalah dokumen.

Tenggat waktu evakuasi pada 31 Agustus tampaknya sulit dipenuhi. Masih ada puluhan ribu orang yang belum berhasil terangkut di Afghanistan yang sedang kacau.

Sementara itu pejuang Taliban mendiri pos-pos pemeriksaan di sekitar bandara. Pos-pos itu menjadi rintangan utama warga Afghanistan yang ingin segera keluar dari negara karena takut dihukum Taliban sebab bekerja untuk pasukan asing.

Ratusan warga Afghanistan yang tidak memiliki dokumen atau surat izin untuk melakukan evakuasi juga berkumpul di luar bandara. Kondisi ini menambah kekacauan yang mencegah warga Afghanistan yang memiliki dokumen dan jadwal penerbangan masuk ke bandara.

Banyaknya pejuang Taliban yang tidak bisa membaca dokumen menambah kesulitan proses evakuasi. Juru bicara Kementerian Luar Negeri AS Ned Price Washington mengizinkan 6.000 orang untuk evakuasi dan akan mengirimkan pesawat militer dalam beberapa jam ke depan.

Jumlah itu menjadi peningkatan besar dalam beberapa hari terakhir. Pada Jumat (20/8) juru bicara Kementerian Pertahanan AS John Kirby mengatakan sudah 2.000 penumpang yang diangkut dalam dua hari terakhir.

Kirby mengatakan pesawat militer dapat mengangkut 5.000 hingga 9.000 penumpang per hari. Namun hingga Kamis (19/8) hanya sedikit orang yang dapat izin evakuasi yang dapat dihubungi AS dan tiba di bandara.

Kirby mengatakan tantangan proses evakuasi bukan pada ketersediaan pesawat. Ia mengatakan Washington sedang mempercepat proses evakuasi seperti menambah petugas Konsuler Kementerian Luar Negeri untuk memverifikasi warga AS dan Afghanistan untuk sampai ke bandara. Jumlah gerbang masuk juga sudah ditambah.  

Namun situasi saat ini sulit bagi AS untuk mengevakuasi semua warga AS dan Afghanistan yang sudah mendapat izin sesuai dengan tenggat waktu 31 Agustus. Rabu (18/9) lalu Presiden Joe Biden mengatakan ia memastikan tidak ada satu pun warga AS yang tertinggal.

Artinya AS akan terus melakukan evakuasi walaupun sudah melewati bulan Agustus, tenggat waktu yang ia tetapkan dengan acak sebelum Taliban merebut Kabul pekan lalu. Belum diketahui apakah Biden akan memperpanjang evakuasi yang bukan warga negara AS.

Di bandara, penerbangan evakuasi pesawat militer terus dilakukan. Akan tetapi masih banyak yang kesulitan mencapai bandara. Kamis kemarin pejuang Taliban melepaskan tembakan untuk mengendalikan massa yang berkumpul di depan bandara.  Laki-laki, perempuan, dan anak-anak pun lari.

Pesawat tempur Angkatan Laut AS terbang di atas bandara Kabul. Salah satu standar pencegah militer tapi juga untuk mengingatkan Taliban, AS masih memiliki kekuatan dalam merespons krisis.

Tidak ada data akurat yang mengungkapkan jumlah warga AS, Afghanistan, dan warga negara lainnya yang perlu evakuasi sebab prosesnya dilakukan masing-masing. Contohnya ketika Departemen Luar Negeri AS meminta staf non-esensial Kedutaan Besar meninggalkan Kabul pada bulan April lalu. Jumlah orang yang memperbarui situasi keamanan mereka kurang dari 4.000 orang.

Angka sebenarnya termasuk mereka yang memiliki dwi-kewarganegaraan AS-Afghanistan dan keluarga mereka, jauh lebih banyak. Diperkirakan sekitar 11 hingga 15 ribu orang. Puluhan ribu warga Afghanistan juga harus keluar dari negara itu.

Pemerintah AS juga tidak memiliki cara untuk melacak warga AS yang sudah meninggalkan Afghanistan. Sebagian mungkin sudah pulang ke Amerika tapi yang lain pergi ke negara ketiga.

Di Pentagon, Kirby menolak mengatakan apakah Menteri Pertahanan Lloyd Austin merekomendasikan Biden untuk memperpanjang tenggat waktu 31 Agustus mengingat Taliban sudah merebut Afghanistan. Ia mengatakan di atas tanggal itu memerlukan izin dari Taliban.

Kirby menambahkan tidak ada perundingan mengenai hal itu antara Amerika dengan komandan-komandan Taliban. AS sudah mengontak komandan-komandan Taliban untuk menghindari konflik di bandara, bagian dari kesepakatan yang Gedung Putih sebut 'jalur aman'.

"Saya pikir itu fakta fundamental realitanya di mana kami sekarang, komunikasi dan kesepakatan dengan Taliban pada apa yang coba kami capai harus dilakukan," kata Kirby.

Ikuti Whatsapp Channel Republika