Rekomendasi MUI untuk Pemerintah Terkait Penanganan Covid-19
MUI mendorong pemerintah memperhatikan kesehatan dan keselamatan para ulama.
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Majelis Ulama Indonesia (MUI) menyampaikan rekomendasi untuk pemerintah Indonesia terkait penanganan pandemi Covid-19 dan dampaknya. Rekomendasi tersebut disampaikan setelah musyawarah kerja nasional (Mukernas) MUI ke-1 tahun 2021 secara daring dan luring pada 25-26 Agustus 2021.
Sekretaris Jenderal MUI Buya Amirsyah Tambunan mengatakan MUI melalui Mukernas yang diselenggarakan dalam masa khidmat 2020-2025 dengan tema "Penguatan Peran Ulama, Umara dan Umat dalam Menghadapi Masalah Bangsa" mengeluarkan sejumlah rekomendasi. Rekomendasi itu terkait berbagai persoalan keumatan, kebangsaan dan kenegaraan, baik yang bersifat nasional maupun internasional.
Ia menyampaikan, rekomendasi kepada pemerintah Indonesia, pandemi Covid-19 saat ini masih tinggi angka kasusnya, disebabkan kurang disiplinnya penegakan protokol kesehatan (prokes) oleh aparat pemerintah dan kesadaran masyarakat. Sehingga dikhawatirkan pandemi tidak segera berakhir.
"Oleh karena itu, pemerintah hendaknya mengambil langkah yang tepat, hati-hati, terukur dan berimbang dalam mengatasi masalah wabah virus corona dan dampaknya," kata Buya Amirsyah kepada Republika.co.id, Kamis (26/8)
Buya Amirsyah menyampaikan sejumlah rekomendasi MUI untuk pemerintah terkait penanganan pandemi Covid-19 dan dampaknya. Pemerintah direkomendasikan agar penerapan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) tidak menimbulkan masalah baru pada masyarakat yang sangat mengkhawatirkan, seperti timbulnya penyakit mental (depresi dan stres), pengangguran, dan kemiskinan baru.
MUI mengusulkan agar mengevaluasi penerapan dan pelaksanaan PPKM darurat di lapangan dan dampaknya yang beragam terhadap berbagai dimensi kehidupan masyarakat. Pemerintah juga harus memperhatikan aspirasi umat, keselamatan jiwa rakyat, dan optimalisasi jaring pengaman sosial.
MUI juga merekomendasikan semangat mengedepankan persatuan dan kesatuan bangsa untuk menanggulangi Covid-19 dan pemulihan ekonomi nasional. Silang pendapat atau gesekan pemikiran dilakukan demi kepentingan yang lebih konstruktif, yaitu membangun dan menguatkan ekonomi nasional.
"Setajam apa pun perbedaan pendapat tidak menghalangi hubungan personal di antara mereka yang tetap terjalin akrab dan hangat. Sehingga perbedaan pendapat di antara mereka membawa berkah bagi Indonesia," ujarnya.
Buya Amirsyah menyampaikan rekomendasi selanjutnya MUI mendorong pemerintah melakukan berbagai penelitian secara serius terhadap pertumbuhan dan perkembangan virus corona untuk memperjelas sumber asal virus corona. Sehingga akan mempercepat bentuk dan proses penanganannya.
MUI mendorong pemerintah mendukung segala upaya riset yang dilakukan oleh anak-anak bangsa untuk menemukan vaksin yang tepat dan cocok untuk semua kategori umur serta terjangkau. Seperti yang dilakukan oleh peneliti vaksin Merah Putih dan vaksin Nusantara, tanpa ada perlakuan yang diskriminatif.
"MUI mendorong pemerintah menghentikan penerbangan dari luar negeri yang dinilai sebagai negara asal virus corona, seperti dari China dan India, serta mengawasi secara ketat para pendatang dari berbagai belahan dunia agar virus corona yang terus menerus bermutasi tidak menular terhadap masyarakat Indonesia dan dapat dicegah sedini mungkin," ujar Buya Amirsyah.
Ia mengatakan, MUI juga mendorong pemerintah mengevaluasi dan memperbaiki system pemulasaraan dan penguburan jenazah bagi yang beragama Islam agar sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Jangan sampai terjadi benturan antara sikap dan pemikiran masyarakat khususnya keluarga ahli mayit dengan petugas pemulasaraan serta petugas keamanan sebagaimana yang sering terjadi.
MUI melihat dampak Covid-19 menyebabkan semakin banyaknya pengangguran akibat terjadinya pemutusan hubungan kerja (PHK). Oleh karena itu, pemerintah harus lebih fokus kepada penyerapan tenaga kerja dalam negeri dan menghentikan tenaga kerja dari luar negeri.
"MUI juga meminta kepada pemerintah melakukan pembatasan tenaga kerja asing seperti dari China, dengan mempertimbangkan banyak tenaga kerja lokal yang memiliki kompetensi di bidangnya, sehingga komitmen negara untuk mengatasi pengangguran dan membuka lapangan kerja dapat dilakukan secara konkret," ujarnya.
Ia menyampaikan MUI mendorong pemerintah memperhatikan kesehatan dan keselamatan para ulama. Karena para ulama adalah garda terdepan yang paling banyak berhadapan dengan umat dalam menghadapi masalah Covid-19 dan turut mengatasi dampaknya.
MUI mendorong pemerintah lebih menggencarkan cakupan pelaksanaan vaksinasi Covid-19 kepada masyarakat. Untuk memberi perlindungan agar tubuh tidak jatuh sakit akibat Covid-19 dengan cara menstimulasi kekebalan spesifik dalam tubuh sampai tercapai kekebalan kelompok. Selain itu, vaksin diharapkan dapat memutus rantai penularan penyakit dan menghentikan wabah Covid-19.
"MUI juga mendorong pemerintah mempersiapkan data seluruh Indonesia tentang korban akibat wabah Covid-19 pada umumnya dan khususnya anak-anak yang kehilangan orang tua di masa pandemi tersebut dapat lebih diperhatikan untuk diberi pengayoman yang memadai," kata Buya Amirsyah.
Ikuti Whatsapp Channel Republika