Uni Eropa Desak Taliban Hormati Hak Asasi
Selama berkuasa sejak 1996 hingga 2001 Taliban mengekang hak perempuan dan penindasan
REPUBLIKA.CO.ID, BRDO--Kepala Kebijakan Luar Negeri Uni Eropa Josep Borrell mengatakan bloknya siap terlibat dengan pemerintah baru Taliban di Kabul. Tapi ia mendesak kelompok itu menghormati hak asasi manusia seperti hak perempuan dan tidak membiarkan Afghanistan sebagai markas teroris.
"Demi membantu masyarakat Afghanistan, kami harus terlibat dengan pemerintah baru di Afghanistan," kata Borrell saat rapat dengan menteri-menteri luar negeri Uni Eropa di Slovenia, Jumat (3/9).
Namun, tambah Borrell tingkat kerjasamanya tergantung dengan kesediaan Taliban mematuhi beberapa syarat. Tapi hal ini tidak berarti Uni Eropa mengakui pemerintahan Taliban dengan resmi.
Borrell mengatakan pemerintah yang baru harus mencegah Afghanistan menjadi telah pembiakan milisi bersenjata seperti yang terjadi selama kekuasaan Taliban sebelumnya. Ia menegaskan Taliban juga harus menghormat hak asasi manusia, supremasi hukum dan kebebasan media.
Borrell mengatakan Taliban juga harus membentuk pemerintahan transisi melalui negosiasi di antara faksi politik di Afghanistan. "Ini keterlibatan operasional dan keterlibatan operasional ini meningkat tergantung dengan perilaku pemerintah ini," kata Borrell pada wartawan.
Selama berkuasa dari tahun 1996 hingga 2001 Taliban memerintah dengan penindasan dan mengekang hak-hak perempuan. Sudah dua pekan sejak merebut kekuasaan dari pemerintah yang didukung negara-negara Barat, Taliban belum juga mengumumkan pemerintah yang baru.
Banyak masyarakat Afghanistan dan pemerintah asing yang khawatir Taliban kembali berkuasa dengan otoriter. Borrell mengatakan pemerintah yang baru di Kabul harus membuka akses pada bantuan kemanusiaan, menghormati prosedur Uni Eropa."Kami akan meningkatkan bantuan kemanusiaan, tapi akan akan menilainya berdasarkan akses yang diberikan," tambah Borrell.
Ikuti Whatsapp Channel Republika