Presiden Uzbekistan Desak Pencairan Aset Afghanistan

REPUBLIKA.CO.ID, TASHKENT -- Presiden Uzbekistan Shavkat Mirziyoyev mendesak negara-negara lain untuk mencairkan aset-aset Afghanistan yang disimpan di bank-bank asing pada Jumat (17/9). Desakan itu guna memfasilitasi dialog dengan pemerintah Taliban di Kabul.

Berbicara pada pertemuan blok keamanan yang dipimpin China dan Rusia, Organisasi Kerja Sama Shanghai (SCO), Mirziyoyev menyerukan pembicaraan antara blok tersebut dan Taliban. Rekomendasi itu sebagai upaya untuk mencegah munculnya ekstremisme.

Mencairkan aset Afghanistan, menurut presiden yang negaranya berbatasan dengan Afghanistan ini, dapat membantu mencapai tujuan tersebut. "Mengingat situasi kemanusiaan, kami mengusulkan untuk melihat kemungkinan mencabut pembekuan rekening Afghanistan di bank asing," katanya.

Presiden Rusia Vladimir Putin yang berbicara pada pertemuan yang sama melalui tautan video, menyerukan kontak antara SCO dan Kabul. Hanya saja di tidak menyebutkan langkah konkret lainnya.

Blok tersebut bertemu di Tajikistan, bekas republik Soviet lainnya yang berbatasan dengan Afghanistan. Para pemimpinnya mengatakan mereka memulai proses menerima Iran ke dalam organisasi yang juga mencakup India dan Pakistan.

Dalam pidato di pertemuan yang sama, Perdana Menteri Pakistan, Imran Khan, menyerukan dukungan ekonomi untuk Afghanistan. "Prioritas mendesak adalah mencegah krisis kemanusiaan dan kehancuran ekonomi. Kita harus ingat bahwa pemerintah sebelumnya sangat bergantung pada bantuan asing dan pemindahannya dapat menyebabkan keruntuhan ekonomi," katanya.

"Ke depan, kami percaya keterlibatan positif komunitas internasional dengan Afghanistan sangat penting," kata Khan.

Khan mengatakan Taliban harus menciptakan struktur politik inklusif yang mencakup perwakilan semua kelompok etnis dan mencegah tanah Afghanistan digunakan untuk militansi internasional. Pakistan memiliki hubungan yang dalam dengan Taliban dan dituduh mendukung kelompok itu saat memerangi pemerintah dukungan Amerika Serikat (AS) di Kabul selama 20 tahun.

Menyusul pengambilalihan Taliban di Afghanistan, Pemerintahan Presiden AS Joe Biden mengatakan, aset bank sentral apa pun yang dimiliki pemerintah Afghanistan di wilayahnya tidak akan diberikan kepada Taliban. Sedangkan, Dana Moneter Internasional (IMF) mengatakan Afghanistan tidak akan memiliki akses ke sumber daya pemberi pinjaman. 

Ikuti Whatsapp Channel Republika