Muncul Klaster PON, Legislator Minta Penguatan Tracing
Tercatat 40 kasus konfirmasi positif Covid-19 dari empat klaster
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Anggota Komisi IX DPR RI Kurniasih Mufidayati, menyinggung klaster penularan Covid-19 dalam Pekan Olah raga Nasional (PON) XX yang digelar di Papua. Tercatat, 40 kasus konfirmasi positif Covid-19 dari empat klaster yakni Timika, Kota Jayapura, Kabupaten Jayapura dan Merauke hingga 7 Oktober 2021.
Atas temuan itu, Mufida meminta agar dilakukan tracing menyeluruh kepada kontak erat baik atlet, official maupun panitia PON terkonfirmasi positif.
"Tracing harus ditingkatkan karena 6 Oktober masih dilaporkan 29 kasus dan sehari setelahnya dilaporkan ada penambahan hingga 40 kasus. Alhamdulillah semua tidak ada yang bergejala sedang berat karena sudah lengkap divaksin. Tracing harus dilakukan karena sesama atlet dan official tinggal sementara di tempat yang sama," kata Mufida dalam keterangan pers, Kamis (7/10).
Lewat tracing, atlet maupun official harus menjalani isolasi mandiri terpusat jika terkonfirmasi positif hingga dinyatakan sembuh. Sebelum dinyatakan sembuh, maka atlet maupun official tidak boleh kembali ke daerah asal.
"Ini kan dari seluruh Indonesia, semangat tracing itu guna memastikan saat kembali ke daerah masing-masing benar-benar sehat dan tidak membawa kasus penularan ke daerah asal," tutur Mufida.
Mufida menyebut, ajang PON memang didesain untuk pembinaan dan ajang predtasi atlet nasional. Meski begitu, faktor kesehatan menjadi prioritas utama dalam penyelenggaraan PON pada masa Pandemi.
"Semangat prestasi tentu kita dukung, tapi soal kesehatan pada saat pandemi ini yang paling utama dan menjadi dasar kebijakan apapun. Jadi tidak perlu ragu untuk dilakukan tracing ke semua kontak erat sehingga lebih jelas penanganan perawatannya kemudian," ungkap politikus PKS itu.
Di samping itu, Mufida meminta pelaksanaan PON XX harus berdampak signifikan terhadap proses penanggulangan Covid-19 di Papua terutama vaksinasi. Terlebih, Presiden Joko Widodo secara khusus meninjau pelaksanaan vaksin di Papua dan Papua Barat.
"Momentum PON harus dipastikan vaksinasi untuk warga Papua berkeadilan dan terus digenjot. Melihat data, masih ada ketimpangan cakupan vaksinasi antar kabupaten/kota di Papua. Ada faktor akses geografis yang menantang memang, tapi seharusnya sudah bisa ditemukan pola jalan keluarnya," ucap Mufida.
Ikuti Whatsapp Channel Republika