Gubernur Lemhannas Sebut TNI Milik Presiden, Bukan Rakyat

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Video percakapan Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas) Letjen (Purn) Agus Widjojo dengan Najwa Shihab viral di media sosial. Hal itu setelah Najwa mengajukan pertanyaan tentang konsep tentara menyatu dengan rakyat itu apakah keliru, dan TNI bukan punya rakyat?

Agus pun menjelaskan, jika awalnya TNI lahir dari bangsa yang berjuang. "Kita belum punya negara. Jadi yang berjuang itu adalah rakyat, menyatu itu," ujar Agus.

Kepada Republika, ia meminta waktu sejam lagi untuk dikontak memberikan klarifikasi. "Saya masih ada acara di luar, sejam lagi," ujar mantan Komandan Sesko ABRI tersebut kepada Republika di Jakarta, Senin (11/10).

Agus menjadi pembicara dengan Brigjen Junior Tumilaar di acara Mata Najwa di Jakarta, Kamis (7/10) malam WIB. Usai acara bubar dan Junior pergi, Agus menjelaskan, perjuangan meraih kemerdekaan itu merupakan perjuangan politik, yang terbagi atas laskar. "Jadi ada laskar Hizbullah, Laskar Nasionalis, gitu kan. Itu dijadikan satu, jadi TNI. Jadi TNI dari sejak awal memang harus berdamai dengan politik," ujarnya.

Menurut Agus, waktu perang tentara memang menyatu dengan rakyat. Dia menyebut, prinsip perang gerilya memang tentara harus menyatu dengan rakyat, seperti antara ikan dan air. Hal berbeda jika terjadi masa damai, tentara tidak lagi menyatu dengan rakyat.

Dia malah menyebut, jika TNI itu milik presiden atau mereka yang memenangkan pilkada. "Tetapi setelah menjadi demokrasi, setelah merdeka, rakyat itu punyanya presiden. Rakyat itu punyanya yang dipilih oleh rakyat, memenangkan pilpres, pemilu," ujar Agus.

Najwa pun mengajukan pernyataan lagi jika narasi TNI bersatu dengan rakyat apakah sudah tepat? Agus menjawab tidak. "Tidak, rakyat itu punyanya presiden. Dan kalau dilihat aslinya doktrin-doktrin kemanunggalan TNI rakyat itu untuk prajurit, bukan untuk Mabes, bukan untuk institusi," katanya.

Agus melanjutkan, keputusan Junior membela rakyat sipil yang berkasus tanah juga merupakan tindakan keliru. "Jadi tentara itu tidak punya kewenangan untuk menjangkau kepada sumber daya manusia sipil di masa damai. Seperti tadi Brigjen Junior, itu sudah salah pengertian, pimpinan yang belum bisa tuntas untuk memberikan pengertian yang benar kepada dia."

Agus malah mengkritik mengapa Bintara Pembina Desa (Babinsa) malah mengurusi masalah sipil, seperti membantu rakyat kecil yang terlibat kasus sengketa lahan dengan korporasi. "Sebenarnya Babinsa tidak ada kewenangan untuk ngotak-ngatik, ngurus urusan sipil," kata putra Pahlawan Revolusi Mayjen (Anumerta) Sutoyo Siswomiharjo tersebut.

Ikuti Whatsapp Channel Republika