Protes Saied, Politikus Republik: Tunisia Bukan Teman AS
Sejumlah politikus AS menganggap tindakan Kais Saied sebagai kudeta.
AP/Slim Abid/Tunisian Presidency
Presiden Tunisia Kais Saied.
Rep: Rizky Jaramaya Red: Teguh Firmansyah
REPUBLIKA.CO.ID, WASHINGTON -- Anggota parlemen AS telah mengaku frustrasi atas krisis politik di Tunisia. Anggota Kongres mengkritik Presiden Kais Saied dan mempertanyakan apakah bantuan AS ke Tunisia harus ditangguhkan.
Baca Juga
Dalam sidang di hadapan Subkomite Urusan Luar Negeri untuk Timur Tengah, Afrika Utara dan Kontraterorisme Global pada Kamis (14/10), anggota Kongres Demokrat Tom Malinowski menggambarkan gejolak politik di Tunisia sebagai kudeta. Sementara anggota parlemen dari Partai Republik Greg Steube menyatakan bahwa presiden Tunisia bukan teman AS. Anggota Kongres dari Partai Republik lainnya, Brian Mast menyebut Saied sebagai seorang diktator.
Tunisia mengalami krisis politik pada akhir Juli ketika Saied menangguhkan parlemen, memecat perdana menteri dan memberikan kekuasaan kepada dirinya sendiri. Pada dasarnya, tindakan Saeid adalah mengambil kendali negara dan mengesampingkan semua oposisi.
Saied mengatakan bahwa, langkah itu diperlukan untuk memerangi pengangguran yang meroket, korupsi yang merajalela, dan pandemi virus korona. Tetapi lawan politiknya menggambarkan tindakan Saeid sebagai perebutan kekuasaan secara terang-terangan.
"Harapan luas untuk masa depan demokrasi yang berakar pada 2011" setelah Arab Spring, telah kembali ke otoritarianisme atau perang saudara yang berkelanjutan," kata Anggota Kongres Ted Deutch, dilansir Middle East Eye, Ahad (17/10).
Kantor Saied pada Kamis malam merilis pernyataan yang mengatakan, Presiden Saeid menyatakan ketidakpuasannya atas sidang kongres AS. Pernyataan Saied tersebut disampaikan ke Kedutaan Besar AS di Tunisia.
Seorang rekan dalam program Timur Tengah di Pusat Studi Strategis dan Internasional, Will Todman, mengatakan, pernyataan Saied atas sidang kongres AS cukup berani. Hal ini menunjukkan bahwa Saied merasa percaya diri terhadap tindakannya.
"Komentar seperti itu menunjukkan bahwa dia merasa semakin percaya diri seiring dengan berlalunya waktu," kata Todman.
Di Washington, Tunisia menikmati dukungan bipartisan yang luas dari kongres dan pemerintahan AS berturut-turut. Tunisia sangat bersemangat untuk menunjukkan bahwa mereka dapat mempromosikan demokrasi dan membentuk pemerintahan di Timur Tengah tanpa terjebak dalam konflik dan kampanye militer.
Sejak Arab Spring, AS telah mengirimkan bantuan ke Tunisia sebesar 1,4 miliar dolar AS, atau rata-rata sekitar 190 juta dolar AS per tahun sejak 2016. AS juga meluncurkan proyek seperti Tunisian American Enterprise Fund untuk mempromosikan usaha kecil dan menengah.
"Program tersebut adalah semacam pendukung terbesar bisnis (seperti) di negara ini," ujar Penasihat senior di The Wilson Center dan mantan pejabat tinggi Badan Pembangunan Internasional Amerika Serikat (USAID), Eddy Acevedo.
USAID telah mengirim hampir 685 juta dolar AE ke Tunisia sejak 2011. Sementara jaminan pinjaman AS telah memungkinkan Tunisia mengakses hingga 1,5 miliar dolar AS dalam pembiayaan terjangkau dari pasar modal.
Pada sidang di Kongres, beberapa anggota parlemen termasuk Malinowski dan Kathy Manning, mempertanyakan apakah upaya bantuan AS telah efektif. Dia mempertimbangkan dampak pemotongan dana untuk menekan pemerintahan Saied. Sementara senator AS memperingatkan ketidakstabilan yang meningkat di Tunisia saat krisis politik yang terjadi selama berlarut-larut.
"AS telah membantu rakyat Tunisia dengan bantuan pembangunan dan keamanan yang murah hati untuk membantu menumbuhkan institusi Tunisia dan meningkatkan ekonominya.Namun, kami tidak melihat hasil dari bantuan pajak dolar AS yang signifikan hari ini," kata anggota parlemen dari Partai Republik Greg Steube.
Pada Juli, AS menyetujui hampir 500 juta dolar AS untuk meningkatkan sektor transportasi, perdagangan, dan air di Tunisia. Karena Saied menangguhkan parlemen, maka Tunisia tidak dapat meratifikasi perjanjian tersebut.
Kongres telah meningkatkan tekanan pada pemerintahan Presiden AS Joe Biden untuk mengambil posisi yang lebih tegas terhadap Tunisia. Awal bulan ini, sekelompok anggota parlemen Demokrat mengirim surat kepada Menteri Luar Negeri Anthony Blinken. Dalam surat tersebut, mereka meminta Blinkrn untuk menentukan apakah tindakan Saied merupakan kudeta, dan pertimbangan untuk memotong bantuan keamanan AS ke Tunisia.
"Sudah waktunya bagi kami untuk meninjau kembali dan mempertimbangkan kembali bantuan asing kami ke Tunisia," ujar Stuebe.
Wakil direktur regional untuk Timur Tengah dan Afrika Utara di Amnesty International, Amna Guellali, mengatakan, langkah untuk memotong bantuan AS kepada Tunisa bisa menjadi bumerang. Karena Saied masih menikmati popularitas yang luas di negaranya. "Itu akan benar-benar dianggap sebagai pemutusan hubungan dengan rakyat Tunisia. Itu akan berdampak sangat buruk, tidak hanya di Tunisia, tetapi juga di seluruh wilayah," kata Guellali.
Sekitar 6.000 warga Tunisia bergabung dengan kelompok ISIS. Jumlah warga Tunisia yang bergabung dengan ISIS merupakan jumlah per kapita tertinggi di dunia. Acevedo memperingatkan, krisis ekonomi dan politik yang semakin parah dapat menempatkan Tunisia sebagai pusat rekrutmen bagi para kelompok ekstremis.
Ikuti Whatsapp Channel Republika Yuk koleksi buku bacaan berkualitas dari buku Republika ...
Berita Terpopuler